Pemda harus Perhatikan Kondisi Pulau Balabalakang

MAMUJU, BKM — Puluhan mahasiswa bersama tokoh masyarakat, pemuda, organisasi kemahasiswaan, dan pengurus KNPI yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Balabalakang mendatangi gedung DPRD Sulbar baru-baru ini.
Mereka diterima langsung Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara dan Wakil Ketua DPRD Sulbar, H Hamzah Hapati Hasan. Juga hadir anggota DPD RI, Muh Asri Anas, serta sejumlah anggota DPRD Sulbar, di antaranya Andi Thamrin Enden dari Fraksi Partai Golkar, Tomi Gerinra, Andi Irfan, H Abidin, dan Syamsul Samad Hamzah Sunuba.
Dalam pertemuan ini, sejumlah anggota aliansi ini menyampaikan berbagai permasalahan seputar Pulau Balabalakang yang saat ini telah diklaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai wilayahnya. Terbukti dengan dimasukkannya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim.
”Pemda baik provinsi maupun kabupaten harus menyikapi secara serius masalah klaim Pulau Balabalakang oleh Pemprov Kaltim. Jangan ada wilayah kita diklaim pada provinsi lainnya,” ujar anggota aliansi ini di hadapan para anggota DPRD Sulbar.
Koordinator Aksi, Bahtiar Salam, menyampaikan pokok permasalahan dan kondisi yang terjadi di Pulau Balabalakang selama ini. Dikatakan, kondisi Balabalakang sekarang sangat memprihatinkan. Karena dalam program selama ini yang telah dilaksanakan Pemkab Mamuju dan Pemprov Sulbar terkesan kurang peduli terhadap Pulau Balabalakang.
Pulau ini terancam tenggelam akibat abrasi pantai di wilayah ini. Juga, permasalahan akses yang sulit. Dukungan sarana prasarana pendidikan maupun kesehatan. ”Semua inilah yang jadi masalah sekian lama dihadapi masyarakat yang ada di pulau ini,” tutur Bahtiar.
Bahtiar bahkan mempertanyakan keseriusan Pemkab Mamuju dan Pemprov Sulbar untuk memperhatikan kondisi Pulau Balabalakang bersama masyarakat di pulau itu. ”Apakah nanti pemerintah daerah baru akan memprogramkan anggaran pemecah ombak, yakni penanggulangan abrasi pantai setelah pulau ini tenggelam akibat abrasi. Kami selaku tokoh masyarakat dari Pulau Balabalakang yang berkali-kali saya usulkan program penanggulangan masalah abrasi ini. Tapi apa daya, karena pihak pemerintah juga tak kunjung serius baik pihak kabupaten dan Provinsi Sulbar,” tandasnya.
Bahtiar yang juga Kepala Desa Balabalakang menyoroti soal pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seharusnya mereka yang diberi peluang pertama adalah masyarakat asli di pulau itu. Tapi ini malah mereka yang berdomisili di luar pulau yang diangkat.
”Pastinya mereka tidak akan betah. Dan itu pasti hanya batu loncatan. Nantinya mereka akan pindah ke daerah lain. Ujung-ujungnya yah terganggunya pelayanan di pulau. Sebenarnya ada beberapa masyarakat asli Pulau Balabalakang yang selama ini telah mengabdi sebagai guru maupun tenaga kesehatan. Tapi anehnya, bukan mereka yang diberi prioritas untuk diangkat,” keluhnya.
Pemkab Mamuju serta Pemprov Sulbar harus berpikir taktis untuk menyelesaikan masalah di Pulau Balabalakang melalui Perda khusus. Jika tidak, mungkin masyarakat di sana lebih memilih bergabung ke Provinsi Kaltim daripada ke Provinsi Sulbar. (ala/mir/c)