Asri: Wakil Golongan Perlu Ada di DPD

MAKASSAR, BKM–Senator asal dari Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Asri Anas mengungkapkan bila wakil golongan juga perlu hadir dalam bahagian di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Asri Anas yang tak lain adalah mantan Ketua Tim Pansus Pembentukan tata tertib (tatib) DPD RI beralasan karena selama ini masih ada golongan yang mengaku tidak memiliki wakil, baik di DPR RI maupun di DPD RI. “Misalnya masyarakat adat atau bahkan wakil dari TNI dan Polri. Masyarakat adat datang dan mempertanyakan wakilnya,”ujar Asri saat menjadi pembicara pada Focus Grup Diskusi dengan tema bedah polemik partisipasi DPD RI diwarkop 212 Panakkukang, Makassar Minggu (9/4).
Tak hanya masyarakat adat, namun TNI dan Polri juga sering dirugikan lantaran usulannya sering diabaikan lantaran tidak memiliki wakil dalam menentukan kebijakan. “Draf ini juga banyak yang memberikan dukungan,”ujarnya.
Terkait kasus pergantian pimpinan dan alat Kelengkapan di DPD RI, Asri mengakui bila ada sesuatu hal yang disembunyikan.
Asri mengatakan sebenarnya pembagian jabatan masing-masing setengah periode alias dua tahun 6 bulan bukan hanya pada struktural pimpinan, tapi seluruh alat kelengkapan di DPD RI. “Makanya pada saat ini kita dorong dua setengah tahun agar sistem kontrol kita terukur di DPD RI,”ujarnya.
Hanya saja, Asri melihat sudah ada awal mula kerancuhan saat pembagian sisa masa jabatan alat kelengkapan dirapatkan oleh pimpinan di DPD saat semua senator melakukan reses. “Kita reses lalu pimpinna saat kita reses pimpina diam-diam memutuskan dan tidak kita ketahui, bahkan Sekjen DPD kemudian tidak disosialisaskina termasuk di MA,” ujarnya.
Dijelaskannya bahwa reposisi alat kelengkapan dewan tidak bisa dilakukan sebelum tatib sebelumnya dicabut. “Menurut informasi MA mengatakan bahwa cabut dulu itu baru dilakukan reposisi, makanya pimpinan sementara mencabut tatib itu, padahal di DPD tidak diatur pimpinan sementara,” katanya.
Dia mengatakan bahwa pimpinan yang mestinya memliki wewenang untuk hal tersebut adalah Ketua Badan Kehormatan dan Ketua Komite 1. “Dan kebetulan saat ini saya adalah Ketua Badan Kehormatan,” pungkasnya.
Akademisi Unismuh Arqam Azikin tidak setuju dengan yang disampaikan Asri soal pelibatan TNI Polri dalam parlemen. “Ini sebuah kemunduran jika TNI-Polri dimasukkan dalam parlemen,”ujar Arqam kemarin. Hadir dalam FGD yakni sejumlah akademisi diantaranya Marwan Mas, Adi Suryadi Culla, Firdaus Muhammad, Saifuddin Al Mugni, Luhur Prianto dan direktur IPI Suwadi Idris Amir. Juga hadir budayawan Alwi Rahman dan Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad. (rif)