Disdik Gowa Sorot PPDB Jalur Kemitraan dan Domisili

GOWA, BKM — Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Gowa menyoroti dua jalur pendaftaran yang diterapkan dalam proaes penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dilakukan Disdik Sulsel tahun ini. Selain menyorot pedas, Disdik Gowa bahkan meminta agar pendaftaran jalur kemitraan dan domisili dihentikan karena sangat merugikan calon siswa khususnya anak-anak yang tinggal di Gowa.
Teriakan protes itu dilontarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Dr Salam kepada media disela menghadiri pembukaan Bimtek dan Pembinaan K13 untuk guru-guru SMP pelaksana K13 se Kabupaten Gowa di SMPN 4 Sungguminasa, Sabtu pagi (17/6).
Menurut Salam, proses penerimaan khususnya untuk jalur kemitraan telah melabrak regulasi Permendikbud No 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru. Sementara jalur domisili diakui sebagai kebijakan gila. Dimana calon siswa dibatasi dengan jarak 2 Km jarak tempuh sekolah dengan domisili.
Kebijakan proses PPDB jalur kemitraan itu melabrak aturan lantaran dalam Permendikbud tersebut tidak disebutkan kata kemitraan.
”Sekarang ini diterapkan jalur kemitraan dalam penerimaan siswa di SMA dan SMK yang kewenangannya diambilalih Disdik Sulsel. Jalur ini sangat tidak manusiawi. Makanya, saya labrak juga dan meminta dihentikan. Sebab, di dalam aturan itu tidak satupun ada kata kemitraan. Artinya penerimaan di SMA SMK itu seharusnya tidak mengenal jalur kemitraan. Dengan jalur ini, anak-anak kita sungguh kasihan tidak terakomodir jika tidak mendapatkan persyaratan rekomendasi yang ditandatangani bupati Gowa. Sebab telah dipersyaratkan panitia bahwa untuk jalur kemitraan ini harus dapat rekomendasi bupati untuk tingkat kabupaten dan ditingkat provinsi itu rekomendasi Polda dan Pangdam,” beber Salam.
Terkait persyaratan rekomendasi bupati itulah, dirinya selaku Kadis sempat dipanggil Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan. “Pak bupati kecewa pola penerimaan PPDB yang dilakukan provinsi yang dianggap menyulitkan anak-anak yang akan mendaftar di SMA dan SMK. Selain itu, pak bupati juga kecewa lantaran dirinya selaku pemerintah turut dilibatkan dalam proses penerimaan siswa baru yang semestinya tidak perlu. Menurut pak bupati, tidak mungkin hanya 1-2 anak bisa berikan tandatangan rekomendasi. Dan tidak mungkin mengurusi itu semua. Kenapa bupati justru dilibatkan dalam proses PPDB in. Makanya, saya dan pak bupati serta DPRD sudah membicarakan ini dan akan meminta pihak provinsi untuk menghentikan pendaftaran jalur kemitraan. Karena jelas-jelas melabrak Permendikbud 17,” kata Dr Salam.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Gowa, Asriady Arasy, saat dimintai komentarnya via ponselnya, mengatakan, pihaknya sangat mendukung penuh jika Pemkab Gowa termasuk dinas pendidikan Gowa menolak regulasi yang tidak bisa menolong anak-anak di Gowa. ”Kami sudah menerima sekian banyak keluhan dalam PPDB khususnya jalur domisili maupun kemitraan. Dua jalur ini betul-betul merugikan. Senin kami akan panggil panitia PPDB SMA SMK yang ada di Gowa,” kata Asriady. (sar/mir)