Anggaran Pembangunan Talud di Desa Kulu Dinilai Tak Wajar

PASANGKAYU, BKM — Proyek Pembangunan talud dan penimbunan jalan di Dusun Bulutao, Desa Kulu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Mamuju Utara (Matra), dinilai tak wajar. Pasalnya, volume pekerjaan pembangunan talud dan penimbunan dengan panjang 284 meter, ketinggian 130 meter, menelan anggaran dana desa sebesar Rp470.282.000. Proyek ini dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017. Berdasarkan keterangan salah seorang pekerja bernama Mansur alias Caco, dirinya diupah sebesar Rp115.000 per meter untuk mengerjakan talud sekaligus dengan upah galian pondasi.
”Untuk tahap awal pekerjaan ini, saya ambil sepuluh meter saja untuk menyusun batu, dengan gaji yang diberikan kepala desa Rp115.000 per meter. Itu pun termasuk dengan gaji galian pondasi,” terang Mansur, kemarin.
Menurut Mansur, untuk tahap awal pekerjaan, ada empat kepala tukang yang dipakai Kepala Desa Kulu, Acho N, termasuk dirinya dengan mengerjakan talud kurang lebih 55 meter.
Sementara itu, berdasarkan keterangan Supriadi, salah seorang pemilik mobil yang disewa untuk memuat batu gunung dari Desa Batumatoru, Kecamatan Lariang, ia dan dua pemilik mobil lainnya diupah Rp200.000 per ret.
”Talud yang dikerjakan sekarang itu, baru 12 ret batu yang kami muat dan sewa mobil Rp200.000 per ret, dan pasir Lariang baru berkisar 10 ret dengan sewa mobil Rp180.000 per ret,” tutur Supriadi.
Selain itu, berdasarkan hasil survei di lapangan, sewa mobil mengangkut timbunan dari Lambara, Desa Kasano Rp200.000 per ret, dengan harga timbunan Rp80.000 satu ret. Sementara harga batu gunung Rp300.000 satu ret dan harga pasir Lariang Rp200.000 satu ret.
Ditempat terpisah, Ketua Badan Pemuswaratan Desa (BPD) Desa Kulu, Suprianto, menuturkan, pembangunan talud yang menelan anggaran ratusan juta rupiah tersebut, tidak rasional kalau dihitung dengan volume yang akan dikerjakan.
”Kalau saya menilai itu pekerjaan dengan anggaran yang terpampang di papan informasi, kayaknya tidak masuk akal. Jadi saya mengharapkan agar kepala desa harus meninjau kembali itu anggaran sebelum bermasalah dengan lembaga hukum,” harapnya. (ala/mir/b)