Pemprov Target Bangun 15 Ribu Rumah

MAKASSAR, BKM — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mewujudkan keinginan Presiden Joko Widodo untuk memberi tambahan anggaran ke Pemprov Sulsel.
Anggaran tersebut sebagai penghargaan kepada Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo karena memberikan kemudahan perizinan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Seperti diketahui dalam penyerahaan beberapa waktu lalu di Jakarta, Jokowi menyampaikan kepada Menteri PUPR dan menteri lainnya yang hadir untuk tidak sekadar memberi piala dan sertifikat kepada peraih penghargaan, melainkan memberi hadiah dalam bentuk konkrit berupa hadiah program atau proyek infrastruktur yang sangat diperlukan oleh masyarakat.
Kepala Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKP2) Sulsel, Andi Bakti Haruni mengatakan, bantuan yang akan diberikan oleh pusat senilai Rp25 miliar akan dimasukkan ke APBN Perubahan.
“Nilainya minimal Rp25 miliar, mudah-mudahan bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Kita akan gunakan untuk menyelesaikan program-program prioritas yang ada di Sulsel,” katanya, di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (15/8).
Untuk itu, pihaknya saat ini sedang melakukan inventarisasi terkait proyek-proyek infrastruktur di Sulsel. Diharapkan tambahan anggaran ini bisa mempercepat proses penyelesaian proyek tersebut.
Bakti menjelaskan penghargaan yang diperoleh karena upaya Pemprov Sulsel mendukung daerah dalam memberikan kemudahan mengurus perijinan perumahan. Khususnya rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin.
“Tahun ini, target 15 ribu rumah MBR akan dibangun. Dan tidak hanya kemudahan perijinan, ada kemudahan lain yang diberikan berupa bantuan konstruksi, pemasaran, dan lain-lain,” jelasnya.
Selain Sulsel, dua provinsi lain yang menerima penghargaan adalah Sulawesi Utara dan Jawa Barat. Sedangkan daerah di Sulsel yang menerima penghargaan adalah Kabupaten Maros.
Salah seorang warga Pampang, Rasyid menyambut baik keinginan Pemprov Sulsel untuk membangun ribuan rumah bagi warga penghasilan rendah. “Saya sangat berharap bisa mendapatkan salah satu rumah yang dibangun tersebut. Saya sudah 15 tahun kontrak di Pampang. Yang membuat saya kesulitan memiliki rumah karena tidak sanggup membayar uang muka atau DP,” jelasnya. (rhm)