Dewan Soroti Serapan Anggaran Rendah

MAKASSAR, BKM–Rendahnya serapan APBD 2015 oleh Pemerintah Kota Makassar hingga sekarang mendapat sorotan dewan. Realisasi fisik di triwulan kedua ini masih rata-rata diatas 50 persen dan non fisik masih 36 persen.
Dewan menegaskan rendahnya serapan anggaran tersebut patut diwaspadai. Karena serapan anggaran rendah bisa berimplikasi pada kekuatan APBD tahun selanjutnya. Belum lagi, pemerintah pusat telah meminta daftar daerah-daerah dengan serapan rendah.
Untuk itu, dewan meminta Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto untuk memaksimalkan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terutama yang berhubungan dengan infrastruktur. “Masalah serapan ini jadi indikator kinerja SKPD. Wali kota harus mengevaluasinya,” ujar Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir, Selasa (8/9).
Wahab menambahkan, wali kota sebagai orang yang berpengaruh dapat memberikan masukan pada bawahannya.
“Kondisi seperti ini memang diperlukan penegasan dari pak wali kota untuk mencari solusi. Paling tidak ia bisa menegur bawahannya dan memberikan peringatan,”ungkap Wahab.
Wahab mengaku, anggota dewan sudah melakukan berbagai upaya agar pembangunan fisik dapat berjalan dengan menyetujui anggaran yang ada untuk mencapai raliasasi target. Tetapi masalahnya saat ini, ada pada jajaran SKPD sendiri, dan Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset yang kesulitan dalam mencairkan anggaran.
“Kekurangan realisasi anggaran di APBD karena SKPD yang memiliki anggaran tidak mampu bekerja maksimal. Padahal, anggarannya mudah dicairkan. Begitupun sebaliknya, ada SKPD yang bekerja maksimal tetapi pekerjaannya terbengkalai karena pencairan anggarannya sulit,”katanya.
Ia mengaku, untuk mitra di Komisi A, hanya Bagian Pertanahan yang serapan anggaran mencapai 90 persen, itupun untuk pembebasan lahan di proyek jalan lingkar tengah atau midlle ring road sekitar Rp14 miliar.
“Kita akan mengusulkan pergantian pejabat yang berkinerja buruk dalam realisasi anggaran. Kita ingin kepala SKPD bisa bekerja maksimal,” turutnya.
Menyikapi hal itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Makassar, M Sabri, mengatakan, pemerintah kota tetap terbuka dengan segala masukan dari dewan. Evaluasi internal, kata Sabri, sering dilakukan.
“Pak wali rutin melakukan rapat intern, apalagi jika ada program kerja SKPD yang disorotoleh publik. Saat itu, pimpinannya langsung dipanggil,”jelasnya.(ita/war/c)