Desak Pemerintah Bayar Utang ke Pertamina

POLITISI Partai Hanura yang juga anggota anggota DPR RI ini Mukhtar Tompo mendesak agar pemerintah segera membayat utangnya ke Pertamina. Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan jajaran PT Pertamina (Persero) di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (28/8) malam.
Muktar Tompo yang juga Kapoksi Komisi VII Fraksi Partai Hanura DPR RI ini menegaskan bahwa dirinya mendukung sepenuhnya setiap langkah yang diambil PT Pertamina sebagai perusahaan terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia dalam pengelolaan Migas Nasional. Menurutnya, Pertamina bisa diandalkan untuk bersaing di dunia internasional. “Dengan berbagai upaya Pertamina memenuhi tuntutan itu, termasuk menjalankan kebijakan BBM satu harga di seluruh Indonesia. Ini bukan persoalan mudah, kebijakannya luar biasa sehingga membutuhkan penerapan teknis yang tidak sederhana. Dibutuhkan kecerdasan manajemen untuk merealisasikan kebijakan pemerintah,”ujar legislator asal daerah pemilihan Sulawesi Selatan I ini.
Namun di sisi lain, Mukhtar menyayangkan sikap pemerintah yang tidak profesional dan konsisten mengawal kebijakan tersebut. Mukhtar mencontohkan, ada utang Pemerintah ke Pertamina sebesar Rp24 triliun yang belum dibayarkan. Selain itu, sambungnya, ada utang TNI sebesar Rp10 triliun juga belum dibayar ke Pertamina. “Saya khawatir, Pertamina akan mengalami gangguan siklus keuangan jika utang pemerintah tidak dibayarkan. Belum lagi beban Pertamina yang harus memutar otak untuk penerapan BBM 1 harga. Jika ini dibiarkan, maka manajemen keuangan pertamina dipastikan akan terganggu. Jika tak segera dibayarkan, lanjut Mukhtar, maka laba Pertamina yang berhasil dibukukan tahun lalu akan tergerus habis. “Jika Pertamina diminta profesional, maka pemerintah juga harus profesional. Harus ada keadilan dalam pengambilan kebijakan agar penerapannya juga bisa maksimal,” ungkapnya Wasekjend DPP Partai Hanura ini. (rif)