Komisi II DPRD Maros Soroti Dinas KUKM Perdagangan

MAROS, BKM — Komisi II DPRD Maros menyoroti kinerja Dinas Koperasi, UKM (KUKM) dan Perdagangan yang sampai saat ini belum juga merampungkan pengerjaan pasar tradisional modern (Tramo). Hal ini diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Maros, HA Patarai Amir.
Menurut Patarai, tahun ini setidaknya sudah tiga kali dilakukan penundaan difungsikannya pasar Tramo. Padahal, harusnya ini segera dimanfaatkan karena dipastikan jika pasar Tramo difungsikan maka dapat mendongkrak roda perekonomian masyarakat.
”Makanya, kemarin saya bersama bupati Maros turun langsung ke pasar Tramo untuk melihat progress pengerjaan pasar Tramo. Meski pada dasarnya sudah hampir selesai, tapi masih banyak yang perlu diperbaiki dan hal-hal teknis lainnya,” papar Patarai.
Patarai menambahkan, dengan difungsikannya pasar Tramo juga menghentikan isu yang beredar di kalangan pedagang pasar terkait isu pemindahan sampai pembakaran pasar sentral.
Sementara itu, Kepala Dinas KUKM Perdagangan Maros, Syamsir, mengatakan, saat ini telah dilakukan verifikasi terhadap seluruh pedagang di pasar sentral yang akan pindah. Saat ini, ada 700 lebih pedagang yang telah diverifikasi berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari Dinas KUKM Perdagangan.
”Untuk pedagang, sementara ada lebih 700. Tapi belum final. Karena masih ada yang belum dapat SKRD. Sehingga kita akan menerbitkan SKRD kepada pedagang yang belum memiliki itu,” paparnya.
Bupati Maros, HM Hatta Rahman, mengatakan, Pemkab Maros terus menggenjot pengerjaan dan perampungan pasar Tramo. Beberapa fasilitas yang sedang dikerjakan yakni pengecoran parkiran, finishing pasar, dan fasilitas Ipal.
”Semoga sebelum 2017 berakhir atau paling lambat Desember 2017 sudah bisa difungsikan. Tapi sebelum itu, kita akan melakukan ujicoba untuk memastikan pasar Tramo betul-betul siap difungsikan seluruh pedagang,” pungkasnya.
Selain itu, Hatta berharap, seluruh pedagang dapat diakomodir di pasar sentral sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. (ari/mir/c)