Layanan Kesehatan Hadir di Kantor DPRD Sulbar

MAMUJU, BKM — Kantor DPRD Provinsi Sulbar akhirnya memiliki klinik pengobatan sendiri. Launching telah dilakukan pada Kamis (5/10). Kehadiran klinik ini atas kerjasama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Layanan Kesehatan pada kantor gubernur Provinsi Sulbar dan Sekretariat DPRD Provinsi Sulbar.
Menurut Arman, Kasubag Keuangan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulbar, ketika ditemui di sela-sela launching, kehadiran klinik di kantor DPRD Sulbar bertujuan mendekatkan layanan kesehatan pada anggota dewan dan staf di Sekretariat DPRD Sulbar. Juga lebih memudahkan untuk mendapatkan layanan kesehatan pada Sekretariat DPRD Sulbar.
Arman menjelaskan, langka ini akan terus berlanjut pada kegiatan semacam ini. Bahkan, untuk sekarang ini dilakukan satu kali satu bulan. Selanjutnya, ke depan akan dilakukan seterusnya dalam mengoptimalkan layanan seperti ini.
Menurut Kepala UPTD Balai Layanan Kesehatan pada kantor Gubernur Sulbar, dr H Awaluddin, saat ditemui BKM di area kegiatan pelayanan kesehatan di sekretariat dewan, dalam rangka kerjasama ini sebagian tugas poslinik dalam pendekatan pelayanan kesehatan kepada seluruh OPD yang ada dilingkup Pemprov Sulbar dan juga Kemenag.
”Untuk sementara ini, baru kami launching pada hari ini di sekretaraiat DPRD Sulbar. Nantinya akan kami lanjutkan kepada OPD lainnya di lingkup Pemprov Sulbar,” katanya.
Awaluddin menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan pada kantor-kantor di lingkup Pemprov maupun pada instansi vertikal yang ada di lingkup Pemprov Sulbar.
Selain pengobatan, juga telah dilakukan penyuluhan perorangan serta mengajak masyarakat untuk mengetahui penyakit kronis. Juga dilakukan prolanis serta diberikan kegiatan seperti senam ringan. Dilanjutkan pemeriksaan kontrol darah.
Selain itu, lanjut Awaluddin, juga diberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan imunisasi, serta kegiatan promosi kesehatan lingkungan. Kalau ini terus dilanjutkan, maka akan memberikan penekanan pada setiap orang akan mengurangi biaya kesehatan pada pengobatan disetiap SKPD dan vertikal yang ada di lingkup Pemprov.
”Ini dilakukan bertujuan untuk lebih memudahkan bagi para pasien lebih memudahkan akses pelayanan kesehatan,” paparnya. (ala/mir/c)