Pangkep Termiskin, Ketua DPRD Kritik Tiga Lembaga

PANGKEP, BKM — Bukan hanya Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid yang merasa gerah dengan posisi Kabupaten Pangkep sebagai termiskin di Sulsel. Tetapi Ketua DPRD Pangkep, Andi Ilham Zaenuddin, juga ikut bereaksi dengan predikat angka kemiskinan tertinggi ini.
Ilham kemudian melontarkan kritikan terhadap tiga lembaga yang dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Ketiga lembaga yang disorot orang nomor satu di DPRD Pangkep ini, yakni eksekutif, perbankan dan BUMN yang beraktivitas di Pangkep.
Tingginya angka kemiskinan, kata mantan Ketua DPD II KNPI Pangkep saat mengikuti Rakor Penanggulangan Kemiskinan di ruang pola kantor bupati Pangkep, Senin (20/11) merupakan bukti ketidakmampuan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Ketua Harian DPD Partai Golkar Pangkep ini kemudian meminta OPD, lembaga perbankan dan BUMN serta beberapa perusahaan yang berkiprah di Pangkep, untuk meningkatkan perannya dalam upaya mendorong pemenuhan masyarakat tersebut. Program OPD harus benar-benar memiliki keberpihakan dan memberdayakan masyarakat. Begitu pula dengan perbankan, perusahaan dan BUMN memiliki CSR untuk warga sekitar. CSR ini harus dirasakan manfaatnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
”Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan dan beberapa hal pokok. Berarti kondisi demikian merupakan keadaan yang menunjukkan ketidakmampuan kita memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Jadi apa yang kita lakukan selama ini tidak tepat sasaran. Seandainya saja program yang kita lakukan sesuai cita-cita dan visi misi bupati, maka persentase kemiskinan di Pangkep bisa menurun secara drastis,” pungkas Ilham.
Ia juga menyayangkan kecilnya alokasi anggaran di sektor pertanian. Padahal, ada sekitar 80 hingga 90 persen sektor pendapatan warga Pangkep bersumber dari pertanian. Sebenarnya, secara umum pendapatan perkapita warga Pangkep juga terus mengalami peningkatan. Hanya saja tidak merata.
”Apa yang dikemukakan pak bupati bahwa anggaran kita cukup banyak. Tapi kenapa endingnya seperti ini. Mungkin ada dana yang tidak tepat sasaran. Ada hal kecil yang justru diberikan porsi berlebih. Namun yang besar justru terabaikan,” terangnya.
Selain itu, ia meminta kepada OPD agar memperhatikan serapan anggaran. ”Perlu diingat, serapan anggaran itu berpengaruh terhadap DAU dari pusat. DAU sewaktu-waktu dapat saja dihentikan, karena rendahnya serapan anggaran kita,” harap Ilham. (udi/mir/c)