LUTIM, BKM — Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler meminta kepala desa (Kades) dan aparat desa agar mengelola anggaran desa secara profesional, efektif, efesien, dan akuntabel.
Pengelolaan dana desa harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko penyimpangan, penyelewenangan, dan korupsi.
“Kades harus memahami bagaimana sistem pelaporan, sistem akuntabilitas, dan bagaimana mereka bisa menyusun rancangan anggaran dengan baik,” ujar Husler.
Husler menilai, saat ini penggunaan dana desa telah menjadi sorotan masyarakat luas terkait pengelolaan keuangan desa. “Kepala desa dan aparatnya agar memahami dengan baik mekanisme dan prosedur pengelola dana desa,” ungkapnya.
Husler juga menyampaikan, untuk menunjang pengelolaan dana Desa, Pemkab Luwu Timur telah melahirkan lima Peraturan Bupati (Perbup) sebagai pedoman pengelolaan dana desa.
“Kami tidak ingin melihat lagi, ada diantara para kepala desa atau aparat desa yang bermasalah dengan hukum terkait pengelolaan keuangan desa. Saya menyambut baik kegiatan seminar ini,” jelasnya.
Seminar Anti Korupsi digagas Klinik Hukum, Fakulitas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) dilaksanakan di Gedung Ontaeluwu, Sorowako, Kecamatan Nuha, Minggu (26/11).
Seminar ini melibatkan para Kepala SKPD dan Kepala Desa. Hadir sebagai arasumber, Zulfan Hakim, Dosen Fakultas Hukum Unhas, Greafik dari Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Hj. Irawati Thania Rasjidi selaku Manajer Compliance PT. Vale Indonesia. (alp/C)
