Balai Harus Mampu Sinkron dengan RPJMD

MAMUJU, BKM — Jajaran Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Satker PJPA Sulbar, dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS Kaluku Karama-WS Palu Lariang Sulbar, melakukan pemaparan program kegiatan selama tahun 2017. Juga rencana program kegiatan tahun 2018.
Pemaparan dilakukan dihadapan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM), di ruang pertemuan oval kantor gubernur Sulbar, Rabu (20/12). ABM menyampaikan, pertemuan tersebut dilaksanakan untuk mengevaluasi dan mengetahui sampai sejauh mana program kerja dari Kementerian PUPR yang ada di Sulbar telah dikerjakan. Sekaligus ingin mengetahui seperti apa program ke depan.
”Secara bersama-sama kita ingin mensinkronkan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat dan Nawacita Presiden Joko Widodo melalui balai dan satuan kerja (Satker),” kata gubernur.
Untuk itu, ABM berharap agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tidak terlalu lama menunggu waktu untuk berbuat. ”Jika lama baru dikerjakan akan membebani daerah. Juga akan semakin susah berbuat. Karena anggaran terbatas. Sesuai amanah Presiden Jokowi, agar sinkron antara kegiatan pemerintah pusat dan daerah, dilakukan koordinasi. Semua kegiatan yang dilaksanakan agar ke depan kita bisa lebih bagus. Dengan demikian, kita bisa melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan serta bisa mengefisienkan,” ungkap gubernur Sulbar.
Sementara pihak Satker Pada Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA ) Sulbar, Danial, memaparkan, untuk tahun 2017 ada beberapa paket pelaksanaan pekerjaan yang telah dikerjakan, seperti peningkatan jaringan irigasi di Tommo Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp13.240.617.000 dalam jangkau waktu pelaksanaan selama 335 hari.
Dengan batas waktu 31 Desember 2017. Sedangkan program lainnya, peningkatan Tambak Rakyat Papang Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan nilai kontrak Rp6.202.265.000, juga peningkatan tambak di Saejo seluas 352 hektare dengan nilai kontrak Rp5.228.516.000, serta peningkatan tambak rakyar Pandongga Kabupaten Mamuju Utara seluas 453 hektare dengan nilai kontrak Rp5.576.277.000. Daniel menambahkan, pihaknya juga telah melakukan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi di Kecamatan Kalukku, Kaupaten Mamuju sebesar Rp216.809.104.000, di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dengan nilai kontrak Rp9.516.420.000 juga dilakukan pembangunan lanjutan irigasi di Malunda Kabupaten Majene sebesar Rp475.210.000.
Sedangkan untuk di Desa Pangiang Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak Rp10.190.919.000 serta lanjutan untuk pengendalian banjir di Sungai Karama Kabupaten Mamuju Tengah dengan anggaran Rp11.288.764.000, perkuatan tebing dan normalisasi Sungai Mamuju di Kabuoaten Mamuju sebesar Rp6.621.826.000
Pada Nopember 2017, pembangunan tembok laut Pantai Somba Kabupaten Majene sebesar Rp9.845.000.000 yang pengerjaannya dimulai dari 30 Januari sampai 25 Nopember 2017, lanjutan pembangunan perkuatan tebing dan normalisasi Sungai Abaga Kabupaten Majene sebesar Rp12.186.700.000, pembangunan tembok laut Pambusuang Kabupaten Polman sebesar Rp12.288.200.000, lanjutan pembangunan normalisasi dan perkuatan tebing Sungai Mapilli Kabupaten Polman dengan nilai Rp7.806.088.000, pembangunan perkuatan tebing dan normalisasi Sungai Matakali Kabupaten Polman dengan nilai kontrak Rp4.286.661.000, dan pengendalian banjir Sungai Mamasa di Kabupaten Mamasa. (ala/mir/c)