Bypass Mamminasata akan Diintegrasikan ke Jalan Tol

MAKASSAR, BKM — Bypass Mamminasata terus digenjot. Jalan ini dibangun dengan tujuan menjadi jalan alternatif yang menghubungkan Maros-Makassar-Gowa. Namun, untuk akselerasi pembangunannya, sejumlah kendala mengadang. Selain terbentur persoalan anggaran, juga karena pembebasan lahan yang cukup rumit.
Sejak Bypass Mamminasata dikerjakan tahun 2015 lalu, progresnya berjalan lambat. Menurut Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XIII, Miftachul Munir, untuk tahap pertama dengan target pengejaan jalan sepanjang 13,5 km, progres pekerjaan fisik hingga saat ini baru mencapai 52 persen. Itu disebabkan oleh lambannya proses pembebasan lahan. Saat ini, kontraktor pelaksana proyek fokus menangani pengerjaan jalan sepanjang 2,65 km.
Kendala lain yang dihadapi adalah persoalan anggaran.
Kalkulasi biaya yang dibutuhkan untuk merampungkan Bypass Mamminasata sepanjang 48,3 km, sekitar Rp2,42 triliun. Jika pemerintah hanya mampu mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar per tahun, maka proyek tersebut baru bisa rampung dalam 10 tahun ke depan.
Karena persoalan itu, BBPJN Wilayah XIII mengusulkan kepada Pemprov agar tipe jalan ini diubah dari highway menjadi jalan tol.
“Untuk By Pass Mamminasata rencana awalnya memang high way, tapi kebutuhan biaya sampai 2,5 triliun. Alokasi tahun ini baru Rp248 miliar, rasanya kalau APBN nanti 10 tahun baru tembus, makanya kita berikan masukan ke Bapak Gubernur agar di-skemakan dengan tol. Itu akan lebih cepat,” ucap Munir.
Untuk perubahan By Pass Mamminasata ini, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo masih berharap tetap pada rencana awal sebagai jalan umum. Meski demikian dirinya menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) .
“Saya sangat senang dengan higwway, karena sisi kiri dan kanannya tetap terbuka. Kalau tol akan tertutup, nanti dibuka pada uraian tertentu. Kita mau cepat tapi gunakan skema jalan tol, kalau mau tunggu APBN butuh lima sampai sepuluh tahun. Pilihannya akan keluar dari menteri,” ungkapnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Sulsel Amin Yakub menambah rencana perubahan ini akan dikonsultasikan ke Jakarta. Pihaknya siap mendukung apapun keputusan dari Kementerian PU-PR.
Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna, yang dihubungi BKM, Rabu (10/1) menjelaskan, sejauh ini belum ada laporan maupun pembicaraan terkait rencana menjadikan Bypass Mamminasata menjadi jalan tol. Baik dengan BBPJN maupun pemerintah daerah.
Namun pada prinsipnya, kata Herry, pihaknya siap mendukung rencana tersebut jika memang skenarionya dibutuhkan. Selain itu, untuk menjadikan sebuah jalan menjadi tol, ada beberapa kriteria yang mesti dipenuhi. Diantaranya ada potensi pendapatan di situ, ketersediaan lahan yang memadai, dan lainnya.
“Kalau memang ada wacana seperti itu, nanti kita akan evaluasi kondisi dan kesiapannya seperti apa, ” pungkas Herry. (rhm)