Selain memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, pemerintah juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi potensi kebakaran yang umumnya meningkat saat intensitas hujan menurun.

Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham mengatakan penanganan musim kemarau tidak cukup hanya berfokus pada distribusi air bersih, tetapi harus mencakup seluruh aspek pelayanan dasar dan kebencanaan. Menurutnya, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, mulai BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), PDAM hingga instansi teknis lainnya, harus diperkuat agar pemerintah mampu merespons setiap potensi bencana secara cepat.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses air bersih, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini sering mengalami kekurangan pasokan. Kami optimistis pemerintah kota sudah mulai melakukan berbagai langkah antisipatif sehingga dampak musim kemarau bisa diminimalkan. Pelayanan dasar seperti air bersih tidak boleh terganggu,” ungkapnya, Rabu (15/7).

Menurut politisi Partai NasDem itu, kebutuhan air bersih dan kesiapan menghadapi kebakaran merupakan dua persoalan yang saling berkaitan selama musim kemarau. Karena itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan cadangan air tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendukung proses pemadaman apabila terjadi kebakaran di kawasan permukiman.

“Musim kemarau selalu membawa risiko ganda di satu sisi masyarakat membutuhkan pasokan air bersih, di sisi lain potensi kebakaran juga meningkat. Karena itu, kesiapan pemerintah harus dilakukan secara menyeluruh agar kedua persoalan ini dapat diantisipasi sejak dini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keberadaan intake baru milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kapasitas distribusi air ke wilayah yang selama ini kerap mengalami gangguan pasokan. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menjaga kontinuitas layanan air bersih sekaligus mendukung kebutuhan air ketika terjadi kondisi darurat.

“Beberapa waktu lalu kita sudah melihat adanya penambahan intake baru yang diharapkan bisa menopang distribusi air ke daerah-daerah yang sebelumnya belum terlayani secara optimal. Ini merupakan investasi infrastruktur yang sangat penting agar pelayanan air bersih semakin merata,” katanya.

Selain memperkuat sistem perpipaan, DPRD juga mengapresiasi langkah BPBD Kota Makassar yang membangun kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Bantuan berupa penyediaan tandon dan tangki air dinilai akan memperkuat kesiapsiagaan pemerintah menghadapi kekeringan di wilayah-wilayah rawan.

“BPBD sudah melakukan koordinasi dengan berbagai perusahaan agar program CSR mereka bisa diarahkan membantu masyarakat, bentuk bantuannya berupa penyediaan tangki dan tandon air yang nantinya ditempatkan di wilayah yang memang membutuhkan. Langkah seperti ini sangat positif karena menunjukkan penanganan bencana menjadi tanggung jawab bersama,” jelasnya.

Menurutnya, armada mobil tangki air yang disiapkan pemerintah tidak hanya penting untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat, tetapi juga dapat menjadi bagian dari dukungan logistik ketika terjadi kebakaran di kawasan yang sulit dijangkau jaringan hidran maupun sumber air.

“Ini merupakan inovasi yang patut diapresiasi pemerintah tidak hanya mengandalkan satu metode, tetapi juga menyiapkan distribusi air menggunakan mobil tangki sehingga masyarakat yang membutuhkan tetap bisa terlayani. Di sisi lain, kesiapan armada ini juga dapat membantu kebutuhan penanganan darurat apabila terjadi kebakaran,” katanya.

Ia juga meminta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan meningkatkan patroli serta edukasi kepada masyarakat selama musim kemarau. Menurutnya, langkah preventif jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi, terutama di kawasan permukiman padat penduduk yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi.

Selain itu, Ia mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan instalasi listrik, kompor, maupun aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Edukasi mengenai pencegahan kebakaran, kata dia, harus terus digencarkan agar risiko bencana dapat ditekan semaksimal mungkin. Meski demikian, DPRD mengingatkan pemerintah tetap menyiapkan seluruh skema penanganan apabila kondisi berkembang menjadi situasi darurat, termasuk penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kalau memang kondisi mengharuskan adanya penanganan darurat, maka penggunaan BTT tentu bisa menjadi pilihan karena mekanisme itu juga pernah dilakukan sebelumnya yang terpenting seluruh proses dilaksanakan sesuai ketentuan, transparan, dan benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia memastikan DPRD Kota Makassar akan terus mengawal kebijakan pemerintah dalam menghadapi musim kemarau, baik terkait pemenuhan kebutuhan air bersih maupun peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran.

“Pada prinsipnya DPRD akan memberikan dukungan penuh terhadap setiap langkah pemerintah yang berorientasi pada keselamatan dan pelayanan masyarakat. Selama seluruh kebijakan dijalankan sesuai aturan dan tepat sasaran, tentu kami akan terus mengawal agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak musim kemarau, baik akibat kekeringan maupun risiko kebakaran,” ucapnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah menilai penanganan musim kemarau harus dilakukan melalui langkah mitigasi yang terencana, bukan sekadar respons ketika dampak kekeringan maupun kebakaran mulai terjadi. Menurutnya, pemerintah perlu memetakan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Menurutnya, koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menghadapi musim kemarau. Karena itu, ia mendorong BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, PDAM, pemerintah kecamatan, hingga kelurahan untuk memperkuat komunikasi dan berbagi data sehingga setiap potensi kerawanan dapat diantisipasi sejak dini.

“Mitigasi harus menjadi prioritas pemerintah sudah harus mengetahui daerah mana yang rawan kekeringan, titik-titik yang sering mengalami kebakaran, hingga kebutuhan logistik yang harus disiapkan. Dengan begitu, ketika terjadi kondisi darurat, penanganannya bisa lebih cepat dan masyarakat tidak menunggu terlalu lama,” bebernya.

Politikus Partai Hanura itu juga mengingatkan pentingnya meningkatkan edukasi kepada masyarakat selama musim kemarau. Menurutnya, banyak kasus kebakaran bermula dari kelalaian dalam penggunaan listrik maupun api di lingkungan rumah tangga yang sebenarnya dapat dicegah melalui sosialisasi secara berkelanjutan. Selain itu, ia meminta masyarakat ikut berperan aktif menghemat penggunaan air bersih, terutama di kawasan yang selama ini kerap mengalami penurunan debit air saat musim kemarau. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan hingga musim kemarau berakhir.

“Penanganan musim kemarau tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah masyarakat juga memiliki peran untuk menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, serta lebih waspada terhadap potensi kebakaran. Kalau semua pihak bergerak bersama, dampak musim kemarau tentu bisa kita tekan semaksimal mungkin,” tuturnya. (ita)

Artikel Dewan Minta Antisipasi Kemarau dan Kebakaran pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.