Temuan yang cukup tinggi berdasarkan rekapan aplikasi Sipatuh periode April 2026. BKPSDM memberikan peringatan keras terhadap ASN yang tidak taat aturan jam kerja.
Kepala BKPSDM Lutim, Parha Arief, dalam arahannya menekankan pentingnya harmonisasi di lingkungan kerja. Menurutnya, kepemimpinan yang baik lahir dari sinergi antara atasan dan bawahan yang saling mendukung. “Tugas atasan adalah membuat bawahan senang, begitu pula sebaliknya. Jika kenyamanan kerja tercipta, maka pengabdian akan lebih maksimal,” ujar Parha.

Dia menegaskan kenyamanan tersebut tidak boleh melabrak aturan. Parha membeberkan bahwa pegawai yang terbukti tidak mengindahkan regulasi akan langsung dibina atau dievaluasi oleh pihak BKPSDM berdasarkan laporan dari instansi terkait.

‎”Kami akan turun langsung menangani bapak dan ibu yang tidak mengindahkan aturan. Nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK harus menjadi pedoman utama dalam menjalankan amanat sebagai abdi negara,” tegasnya.
‎Isu kedisiplinan spesifik mencuat saat Camat Tomoni Timur, Yulius, mempertanyakan status kehadiran pegawai pada kegiatan Senam Sehat Jumat (SSJ). Ia menyoroti fenomena pegawai yang hanya datang untuk melakukan presensi (absen) namun tidak mengikuti rangkaian olahraga atau jalan sehat.

‎Menanggapi hal tersebut, Kabid PPK INKA, Abdi, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran disiplin yang dapat mempengaruhi karier pegawai. Ia menjelaskan bahwa perilaku “absen lalu menghilang” bisa menjadi tolak ukur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). (rls)

Artikel BKPSDM Evaluasi Jam Masuk ASN: Temuan Tinggi pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Kepala BKPSDM Kota Parepare, Eko Wahyu Ariadi, menegaskan bahwa kemampuan membaca Al-Qur’an bukan syarat mutlak dan bukan ukuran tunggal dalam perpanjangan perjanjian kerja PPPK.
“Ini bukan syarat, tetapi tindak lanjut dari Surat Edaran Wali Kota terkait literasi baca tulis Al-Qur’an. Yang belum bisa mengaji diberi kesempatan untuk belajar, bukan dijadikan dasar untuk tidak diperpanjang,” jelasnya.

Kegiatan tersebut jelas dia merupakan bagian dari pembinaan mental, spiritual, etika, dan karakter aparatur, khususnya bagi pegawai yang beragama Islam. Semangatnya adalah membangun aparatur yang tidak hanya profesional secara teknis, tetapi juga memiliki integritas, akhlak, disiplin, tanggung jawab moral, dan kepribadian yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pembinaan diposisikan sebagai bagian dari penguatan karakter aparatur yang sejalan dengan semangat nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menempatkan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku sebagai pedoman aparatur dalam membangun budaya kerja dan citra institusi pemerintah.

Pemkot menegaskan bahwa perpanjangan perjanjian kerja PPPK tetap dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni berdasarkan kebutuhan organisasi, evaluasi kinerja, disiplin, kompetensi, perilaku kerja, dan pertimbangan objektif lainnya.

Dengan demikian, literasi baca tulis Al-Qur’an tersebut bukan bentuk tekanan, penghukuman, ataupun diskriminasi, melainkan ruang pembinaan dan motivasi. Bagi pegawai yang belum lancar, diberikan kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan secara bertahap.
Pemkot Parepare berkomitmen menjalankan seluruh proses kepegawaian secara objektif, adil, proporsional, transparan, dan sesuai regulasi. Kegiatan pembinaan ini diharapkan dapat memperkuat kualitas aparatur yang profesional, berkarakter, berakhlak, dan tetap menjaga marwah pelayanan publik kepada masyarakat. (mup/D)

Artikel BKPSDM Parepare: Literasi Bacaan Al Qur’an Sesuai SE pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.