Lomba bertutur yang diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (DPKD) Kabupaten Bulukumba tersebut, berlangsung selama tiga hari dan merupakan program pengembangan budaya baca dan litetasi anak yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Perpustakaan tahun 2026.

Lomba diikuti oleh 50 peserta, terdiri dari 30 siswa Sekolah Dasar (SD), dan 20 siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bulukumba.
Wakil Bupati Andi Edy Manaf didampingi oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Bulukumba, Ferryawan Z Fahmi bersama jajaran DPKD Bulukumba.

Kepala Bidang Perpustakaan DPKD Bulukumba, Andi Mirza Milanie dalam laporannya menyampaikan bahwa lomba bertutur menjadi salah satu upaya strategis dalam menumbuhkan kegemaran membaca serta memperkuat budaya literasi sejak usia dini.

“Melalui kegiatan ini, anak-anak didorong untuk mengenal lebih dekat berbagai karya bacaan, khususnya cerita budaya daerah yang mengandung nilai-nilai positif, sekaligus mengembangkan kemampuan berbicara, kreativitas, dan rasa percaya diri di depan publik,” ungkapnya.
Wabup Andi Edy Manaf dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan lomba bertutur tersebut. Ia menilai penguatan literasi merupakan bagian penting dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter.

Menurutnya, kemampuan membaca, memahami, serta menyampaikan kembali isi bacaan merupakan keterampilan penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman.

“Semoga kegiatan ini dapat melahirkan generasi Bulukumba yang cinta membaca, memiliki wawasan luas, serta mampu menjadi perwakilan daerah pada ajang literasi di tingkat provinsi hingga nasional,” ujar Andi Edy Manaf.

Dengan dilaksanakannya lomba bertutur tersebut, DPKD Bulukumba berharap semangat literasi terus tumbuh di kalangan pelajar, serta menjadi wadah pembentukan generasi muda yang gemar membaca, percaya diri, kreatif, serta memiliki kepedulian terhadap budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bulukumba, Alkhaisar Jainar Ikrar menyatakan, bahwasanya sebagai mitra kerja DPKD Bulukumba, Komisi I DPRD Kabupaten Bulukumba terus mendukung berbagai program penguatan budaya baca dan literasi di daerah.

Dia berharap lomba bertutur ini tak hanya dimaknai sebagai ajang mencari pemenang saja, tetapi juga menjadi pengalaman berharga bagi seluruh peserta. Termasuk bagi siswa yang belum meraih juara, kegiatan ini tetap memberi manfaat dalam melatih keberanian, kemampuan bercerita, serta meningkatkan kecintaan terhadap buku dan literasi.

Turut hadir perwakilan Tim Penggerak PKK Kabupaten Bulukumba melalui Pokja II, para dewan juri, yakni Alkhaisar Jainar Ikrar (Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bulukumba), Agusriadi Maula (Budayawan sekaligus Penggerak Literasi), serta Andi Nur Aisyah Pandita (Sekretaris DPPKBPPPA Bulukumba), yang turut memberikan kontribusi dalam proses penilaian lomba. (ful)

Artikel Wabup Buka Lomba Bertutur pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Sekkab Syarifuddin menyampaikan Posyandu kini telah mengalami transformasi layanan yang tidak lagi hanya berfokus pada kelompok tertentu, melainkan mencakup seluruh siklus kehidupan masyarakat.
“Kini Posyandu telah bertransformasi melayani seluruh kluster usia hidup, mulai dari balita, ibu hamil, ibu menyusui, ibu bersalin, anak usia sekolah, usia dewasa hingga lansia. Artinya pelayanan ini menjadi lebih holistik dan terpadu,” ujarnya.

Dia menegaskan Posyandu memiliki peran penting dan strategis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam memperkuat upaya promotif dan preventif agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya pola hidup sehat.

Dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, program yang didukung melalui DAK merupakan program prioritas pemerintah pusat yang harus dilaksanakan secara optimal di daerah.
“Pemerintah pusat ingin memastikan program pelayanan dasar seperti ini berjalan di semua daerah dan semua tingkatan. Karena itu daerah tidak boleh lalai dalam pelaksanaannya,” katanya.
Dia menekankan pentingnya forum koordinasi dan evaluasi sebagai sarana untuk mengidentifikasi capaian program sekaligus menemukan berbagai kendala di lapangan agar dapat dicarikan solusi bersama.
“Pertemuan ini harus memiliki output yang jelas. Permasalahan yang ditemukan harus didiskusikan bersama untuk memperoleh solusi yang tepat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan langkah-langkah yang terukur dalam pelaksanaan program agar proses monitoring dan evaluasi dapat berjalan maksimal.
“Langkah-langkah yang terukur penting karena dapat dievaluasi dan dimonitor. Semua harus memiliki standar, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab yang jelas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sekkab menyebut salah satu indikator penting dalam optimalisasi peran Posyandu adalah tingkat kunjungan masyarakat terhadap layanan Posyandu. Ia menjelaskan bahwa dalam penanganan stunting terdapat konsep “Empat Pasti”, salah satunya memastikan seluruh sasaran terdata secara lengkap.

“Mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui hingga balita harus terdaftar di wilayah kerja Posyandu masing-masing. Posyandu menjadi ujung tombak pelaksanaan itu,” ujarnya.
Dalam sambutannya juga disampaikan bahwa Posyandu Siklus Hidup Aktif di Kabupaten Barru mengalami peningkatan sebesar 21,8 persen dari total 275 Posyandu yang ada di Kabupaten Barru. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya komitmen dan sinergi seluruh pihak yang mulai memberikan hasil nyata dalam mendukung transformasi layanan primer.

“Transformasi layanan primer menuntut perubahan cara kerja yang lebih terpadu, lebih responsif, dan lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Dia menegaskan bahwa setiap program yang dijalankan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui output yang jelas dan terukur.
Sementara Ketua Panitia Pelaksana, Wirdha menyampaikan Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu merupakan forum resmi untuk menyelaraskan arah kebijakan, program, serta pelaksanaan kegiatan Posyandu mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pembinaan Posyandu melalui penguatan koordinasi lintas sektor, evaluasi capaian program, serta penyusunan rencana tindak lanjut yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Barru, Kadis Kesehatan Kabupaten Barru, Kepala Bapperida Kabupaten Barru, Kadis PMDPPKB, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kadis Lingkungan Hidup, Kepala Satpol PP dan Damkar, para Kabid Dinas Kesehatan, Camat se-Kabupaten Barru, Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Barru, serta peserta terkait lainnya. (udi/C)

Artikel Sekkab: Posyandu Layani Seluruh Kluster pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Sementara dua paket lainnya dari DAU-SG 2025, diantaranya pembangunan Gedung Farmasi Rp1,49 miliar, dan renovasi Gedung Perawatan Anak Rp974 juta.
Bupati Tana Toraja, Zadrak Tombeg mengatakan proyek ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah memperkuat sistem layanan kesehatan rujukan di wilayah Toraja.
“Pemerintah daerah tidak hanya menerima anggaran pusat, tetapi juga menyiapkan dukungan pendanaan melalui DAU-SG. Ini bentuk komitmen kami agar RSUD Lakipadada memiliki fasilitas lengkap dan memadai,” ujarnya.
Peran Pemkab tidak berhenti pada penganggaran, namun juga bertanggung jawab proses perencanaan, pengawasan pelaksanaan, hingga memastikan proyek berjalan sesuai spesifikasi teknis dan tepat waktu.

Zadrak menegaskan, pembangunan UTD dan NICU diarahkan untuk mengurangi ketergantungan rujukan keluar daerah, terutama kasus transfusi darah dan perawatan bayi baru lahir. Sementara pembangunan Cathlab dan CVCU diproyeksikan meningkatkan kemampuan penanganan penyakit jantung di tingkat kabupaten.
“Kami ingin pelayanan kesehatan di Tana Toraja semakin mandiri. Dengan dukungan DAK dari pusat dan penguatan dari APBD melalui DAU-SG, RSUD Lakipadada agar mampu memberikan layanan lebih cepat, aman, dan profesional,” imbuhnya.

Pemerintah daerah menargetkan seluruh pekerjaan Tahun Anggaran 2025 rampung sesuai jadwal sehingga segera dimanfaatkan masyarakat. ” Kolaborasi dukungan anggaran pusat dan daerah, RSUD Lakipadada diproyeksikan memperkuat posisinya sebagai rumah sakit rujukan utama di kawasan Toraja dan sekitarnya, ”pungkas Zadrak (gus/E)

Artikel Tujuh Paket Proyek Renovasi Fasilitas Kesehatan pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.