Berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/256/X/2025/SPKT/RES SINJAI tanggal 23 Oktober 2025, polisi mengamankan Kamrianto bersama seorang warga bernama Sufriadi. Barang bukti yang di sita dari lokasi kejadian meliputi satu unit mobil merk Xenia warna hitam dengan nomor polisi DD 1330 AG, serta pakaian dan handphone yang terkait langsung dengan keduanya.

Kasus ini menunjukkan rekam jejak hukum anggota DPRD yang kerap bermasalah dan pernah terlibat dalam kasus narkoba. Kini, dia akan didakwa melakukan tindak pidana pembakaran yang diatur dalam Pasal 187 ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Agus Santoso selaku Pelaksana Sementara (PS) Kasi Humas Polres Sinjai menyampaikan, ‘Iya sudah jadi tersangka.’ Ia menegaskan bahwa, ‘Proses jalan terus,” ujar Agus Santoso saat dikonfirmasi pada 4 November 2025 pukul 13.05 WITA.

Rekam jejak hukum Kamrianto yang pernah sebelumnya bermasalah menimbulkan keprihatinan luas di kalangan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan integritas dan moral anggota DPRD yang seharusnya menjadi teladan dan penggerak pembangunan di daerah. Kasus ini semakin memperkuat kekhawatiran bahwa anggota legislatif di Sinjai perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan ketat dari partai dan lembaga terkait.

Partai PAN, yang pernah menaungi Kamrianto, belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Masyarakat menunggu langkah tegas dari partai agar kasus ini menjadi pelajaran dan memperbaiki citra wakil rakyat di Sinjai.

Artikel Anggota DPRD Sinjai yang Kerap Bermasalah Hukum Kini Tersangkut Kasus Pembakaran Mobil pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Meskipun dipastikan seru dan ketat, namun persaingan antar Bacaleg petahana dan lainnya tidak membuat DSP pasrah, namun tetap percaya diri bersama tim hingga terus tancap gas meraih simpati pemilih.
Sebagai seorang pengusaha, DSP mengambil andil dan peran pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sektor industri.
Kiprah DSP tersebut dibuktikan dengan membangun pabrik minyak goreng terbesar di Sulsel dengan kapasitas 300 ton perhari. Pabrik tersebut dibangun diatas lahan 12 ha, dikawasan industri Palopo, dibawa bendera PT Wins (Wijaya Inti Nusantara Sawit).

DSP tidak menampik hadirnya pabrik minyak sawit olahan pertama di Sulsel tentunya berdampak pisitif untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Pabrik Refinery CPO dibangun kurun waktu 18 bulan kiranya selesai tepat waktu, “ujar DSP.
Diharap semua stake holder mendukung kelancaran pembangunan pabrik Refinery CPO hingga beroperasi dan dirasakan masyarakat luas. “PT Wins berinvestasi guna memajukan industri tanpa henti dengan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kesejahterakan masyarakat,” pungkas Dewi Sartika (gus/rif/c).

Artikel DSP Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulsel pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Anies-Muhaimin telah didukung oleh Partai Nasdem, PKB dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sedangkan Partai Demokrat belum diketahui akan mengalihkan dukungannya ke salah satu Bacapres.
Sedangkan Bacapres Prabowo Subianto yang juga Ketua umum DPP Partai Gerindra semakin dekat dengan Erick Thohir. Sebelumnya, Prabowo bertemu dengan putri mantan Presiden KH Abdurahman Wahid yakni Yenny Wahid.
Prabowo yang juga Menteri Pertahanan ini masih mendapat dukungan dari ketua umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan ketua umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Adapun Bacapres Ganjar Pranowo juga belum memutuskan nama Bacawapresnya. Dua nama menguat antara politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga R Uno dan politisi Golkar Ridwan Kamil.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulsel Rudy Pieter Goni (RPG) mengaku bila penentuan nama Bacawapres Ganjar merupakan urusan orang pusat. “Kalau soal pendamping Pak Ganjar itu urusan petinggi partai dipusat,”ujar RPG, Jumat (8/9).
Hal sama disampaikan Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel Rahman Pina bila penentuan pendamping Prabowo juga merupakan urusan elit parta di jakarta, terutama Pak Prabowo. (rif)

Artikel Prabowo Lirik Erick, Ganjar Dekati Ridwan Kamil pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Pada pemilu legislatif (Pileg) yang akan dihelat 14 Februari 2024 mendatang, Abdul Rachmat Noer maju sebagai bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui daerah pemilihan (Dapil) Sulsel 1 meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto dan Kepulauan Selayar.
Rachmat adalah seorang profesional yang menggeluti dunia bisnis selama 31 tahun.

Rachmat masuk ke dunia politik setelah purna tugas di tempatnya mengabdi selama 31 tahun, yaitu PT. Semen Tonasa.
Sebuah BUMN yang bergerak dibidang persemenan dan menguasai pasar semen di kawasan Indonesia Timur.

Keperkasaan dan kejayaan produk andalan BUMN ini menguasai pasar persemenan di KTI tidak lepas dari tangan dingin Abdul Rachmat Noer.
“Lebih dari setengah masa kerja saya di PT. Semen Tonasa, saya habiskan untuk mengurusi pemasaran dan distribusi semen,”ujar Rachmat Noer, Jumat (8/9)

Untuk bidang pemasaran, karier Rachmat Noer mendapat amanah sebagai Kepala Departemen Pemasaran pada tahun 2009, di saat usianya masih muda yaitu sekitar 40-an tahun. Sebuah prestasi yang sangat langka pada masa itu bagi profesional muda BUMN.
Selama 20 tahun menghabiskan tugasnya di bidang pemasaran, Rachmat kemudian dipercayakan menjadi GM of Human Capital pada tahun 2018.
Hanya dua tahun di posisi itu, Rachmat ditugaskan sebagai Direktur Utama di PT. Topabiring Trans Logistik, perusahaan afiliasi PT. Semen Tonasa yang bergerak dibidang angkutan dan logistik.

Tidak sampai setahun di PT. Topabiring Trans Logistik, Rachmat mendapatkan tugas untuk membenahi perusahaan afiliasi lainnya, PT. Prima Karya Manunggal yang saat itu sedang mengalami masalah kinerja.

Sempat membenahi PT. Prima Karya Manunggal beberapa saat, Rachmat kemudian ditugaskan menjadi Direktur Utama di PT. Biringkassi Raya, perusahaan afiliasi yang bergerak dibidang jasa bongkar muat (stevedooring).

Sebelum memimpin perusahaan afiliasi, Rachmat pernah dipilih sebagai Ketua Koperasi Karyawan Semen Tonasa (Kopkar Semen Tonasa) dan mengantarkan menjadi Koperasi Terbaik Tingkat Nasional pada tahun 2014. Kopkar Semen Tonasa juga sekaligus meraih Koperasi Award 2014 yang saat itu hanya diberikan kepada 10 koperasi terbaik tingkat nasional.

(rif)

Artikel Transformasi Dari Dunia Bisnis Ke Panggung Politik pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Selain itu, Demokrat juga telah menegaskan jika partainya tak mungkin mengusung Anies Baswedan sebagai Capres. Pihaknya akan masuk koalisi mengusung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subinato.

“Susah, kecil kemungkinannya kita kembali. Itu sudah 99 persen tidak kembali ke Anies. Jadi, kami akan bergabung Ganjar atau Prabowo,”ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel, Ni’matullah, Jumat (8/9).

Hal ini merujuk pada pertemuan internal Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memanggil jajaran ketua DPD di kantor DPP Demokrat Jalan Menteng Jakarta, Rabu (6/9) lalu. “Rapat bersama pak AHY dan para kader untuk mendengarkan masukan terkait langkah partai usai tak lagi mendukung Bacapres Anies Baswedan,”jelas Ni’matullah yang juga Wakil Ketua DPRD Sulsel itu.

Partai Demokrat pun diinstruksikan agar menurunkan seluruh baliho yang pernah dipasang memuat foto Bacapres Anies seluruh daerah di Indonesia.

Ini seiring keputusan Anies bersama Nasdem yang dianggap sepihak memilih nama bacawapres Abdul Muhaimin Iskandar tanpa sepengatahuan Demokrat.

Demokrat juga telah move on dari Anies, meskipun penjajakan koalisi bersama Nasdem telah dibangun sejak tahun lalu, namun Demokrat memilih untuk membangun komunikasi dengan PDIP atau Partai Gerindra. “Bagi kami itu penghianatan. Alasannya jelas kita move on. Turunkan baliho secara baik,” kata Ketua Ni’matullah.

Bagi Ni’matullah keluarnya Demokrat dari koalisi pengusung Anies tentu memberikan dampak negatif menyongsong Pemilu nanti. Tapi diakuinya, perlahan perlahan bangkit dan mengatur ritme pergerakan.

“Pasti ada dampaknya. Untungnya Demokrat terbiasa menghadapi masalah. Badai pasti berlalu. Tapi bagi kami badai berlalu lalang. Kita membuktikan bahwa situasi apapun kita solid,” ujarnya.

Ia bercerita, ketika pertemuan pimpinan DPD Demokrat se-Indonesia, AHY tampak tegar, meskipun mendapat penghianatan. (jun)

Artikel Megawati – SBY Dikabarkan Akan Bertemu pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Tiga nama yang diusulkan ke Mendagri melalui Gubernur Sulsel yakni Sekkab H Baba, Pejabat Fungsional Arsiparis Ahli Utama DPD RI H Chairul Latanro dan Sekwan DPRD Sulsel, M Jabir.

Wakil Ketua DPRD Enrekang Abdurrachman Zulkarnain mengatakan, pengusulan tiga nama tersebut hasil kesepakatan dari tujuh fraksi yang ada di lembaganya. Fraksi PKS mengusulkan H Baba, H Chairul Latanro dan M Jabir, begitupun juga dengan Fraksi Golkar, NasDem, Gerindra, Demokrat, Bintang Nurani Perjuangan, kecuali Fraksi PAN hanya mengusulkan satu nama saja yakni H Baba.
“Bagaimana ketujuh fraksi, apakah kita sepakat semua mengusulkan ketiga nama ini,”kata Abdurrachman Zulkarnain dibalas dengan sepakat ketujuh fraksi yang menghadiri paripurna tersebut. (her/C)

Artikel Sekwan DPRD Sulsel Masuk Daftar Pengganti MB pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Selain memaafkan, AHY juga menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar yang telah menggelar deklarasi di Hotel Majapahit Surabaya Jawa Timur.
“Kepada segenap kader Demokrat, kami meminta agar tetap fokus kedepan dan memaafkan perbuatan Anies yang telah mengkhiatani kesepakatan yang dibuatnya dengan Demokrat,”ujar AHY di kantor DPP Demokrat di Menteng Jakarta Pusat, Senin (4/9).
AHY juga meminta kadernya agar tetap rendah hati dan mengedepankan etika.

“Tidak ada jalan lunak untuk mencapai cita-cita besar, lanjutkam kerja keras kita, tetaplah rendah hati dan tetap percaya diri, sukses dan kemenangan tetap bisa kita raih tanpa harus mengorbankan nilai-nilai moral, harga diri, etika, kehormatan dan persahabatan,”tukas AHY.
Putri suling mantan Presiden SBY ini menegaskan bila mulai hari ini keluarga besar Partai Demokrat telah berbesar hati dan menyatakan diri siap menyongsong peluang-peluang baik kedepan, “Kami menyatakan sudah move on. Negara ini adalah negara yang besar memerlukan pemikiran yang besar dan jiwa yang besar serta tindakan yang besar pula,”pungkas AHY. (rif)

Artikel Demokrat Mulai Move On dan Maafkan Anies pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

“Cara PKS merespon manuver Surya Paloh yang menggandeng Cak Imin cukup elegan. Etika komunikasinya berkelas, tidak berkoar-koar ke media dengan isu pengkhianatan. Ini yang barangkali perlu dicontoh partai lain sehingga demokrasi kita sehat,” tuturnya saat dihubungi pada Senin (4/9).

Berbeda dengan Demokrat yang sangat reaktif, tuturnya, PKS menyatakan menerima keputusan mitra koalisi. Meski keputusan menjadikan Cak Imin sebagai Cawapres terasa mendadak, PKS sejauh ini legowo terhadap keputusan tersebut.

“PKS memang memiliki DNA untuk mengikuti arus utama partai koalisi, seperti yang pernah terjadi pada 2009 saat Susilo Bambang Yudhoyono memilih Boediono sebagai Cawapres dibanding Hidayat Nur Wahid di menit-menit terakhir pendaftaran,”jelasnya.

Fuady mengatakan bahwa fenomena pengkhianatan atau perasaan dikhianati oleh kawan politik kerap terjadi. Pada 2009, Hidayat Nur Wahid digadang-gadang sebagai Cawapres dari SBY. Hubungan Demokrat-PKS sedang mesra-mesranya, hasil survei elektabilitas duet keduanya juga menjanjikan.

“Duet SBY dan HNW ditengarai akan menjadi kenyataan. PKS kecele. Ternyata SBY lebih memilih Boediono. PKS tetap berkomunikasi dengan santun, tidak reaktif, tidak menunjukkan perasaan dizalimi, apalagi menuding SBY berkhianat. Mereka legowo dan tetap berada dalam barisan mendukung SBY-Boediono,”ungkapnya.

Jadi, katanya, fenomena memilih kawan atau meninggalkannya adalah hal yang biasa terjadi. Bahkan “fenomena pengkhiatan” itu dapat dinilai sebagai sebuah kemampuan menciptakan momentum untuk memenangkan kompetisi politik.
“Keberadaan PKS sangat penting dalam koalisi ini karena mesin politik PKS adalah yang terbaik. Mereka selalu bekerja dengan optimal. Relawan PKS militan dan efektif, atraktif dan edukatif dalam kampanye online, offline, serta memiliki kesadaran keagamaan bahwa aktivitas mereka bernilai di hadapan Tuhan. Jadi orientasi para relawan dan kadernya adalah nilai-nilai yang jauh lebih besar, lebih luhur, dibandingkan kepentingan kelompok. Bila PKS memutuskan keluar, tentu akan menjadi pukulan besar bagi Koalisi Perubahan. ”

Keharmonisan Nasdem, PKB dan PKS ini seperti sebuah romantisme masa lalu. Nasionalis, Islam tradisionalis dan modernis bekerjasama dalam memenangkan Pilpres mengingatkan publik pada hubungan mesra yang ditunjukkan lebih dari 20 tahun lalu saat menyokong dan memenangkan Gus Dur sebagai presiden.
“Di tingkat akar rumput juga akan mengharmoniskan hubungan dan cara pandang konstituen dan kader dari tiga partai pengusung Anies-Cak Imin.
”

Seperti diketahui, PKS pada Sabtu lalu menggelar jumpa pers dan menyambut baik atas bergabungnya PKB dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden RI pada Pilpres tahun 2024. PKS pun menganggap bahwa bergabungnya PKB akan semakin mengokohkan semangat dan optimisme meraih kemenangan pada pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia adil, sejahtera, dan bermartabat. (rif)

Artikel PKS Nilai Deklarasi AMIN Elegan dan Berkelas pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Sebut saja, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), pendukung Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden (Capres) 2024, yang telah mengalami perpecahan alias bubar setelah salah satu partai pengusungnya, yakni Partai Demokrat angkat kaki dan menarik diri mencalonkan eks Gubernur DKI tersebut.

“Orang tidak percaya dengan omongan saya, hanya karena ada seseorang yang mencalonkan diri begitu dini, lalu dengan pencalonan itu dipakai untuk memaksa orang untuk mendukung dia, baik parpol maupun basis-basis masa,” tegas Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Senin (4/9).

Diketahui bahwa KKP yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung Anies sebagai Capres di Pemilu 2024.

Sayangnya, peta berubah karena Partai Nasdem dan Anies meninggalkan dua partai peserta koalisinya dalam menentukan bakal calon wakil presiden (Cawaspres)-nya, yakni mengusung Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sontak saja, manuver Partai Nasdem yang dipimpin ketua umumnya Surya Paloh dan capres Anies itu, membuat Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyoho (SBY) meradang dengan menegaskan keluar dari koalisi dan menarik dukungannya untuk Anies.

Kekecewaan Partai Demokrat ini tentunya sangat beralasan, karena sebelumnya Anies melalui surat yang ditulisnya sendiri telah meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketum Partai Demokrat untuk bersedia mendampinginya sebagai Cawapres di Pilpres 2024 nanti.

Oleh karena itu, lanjut Fahri Hamzah yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu, mengatakan, bahwa omong kosong kalau koalisi dan pencalonan presiden sebelum dimulai pendaftaran akan berjalan lancar, khususnya diinternal koalisi.

Karena semua itu, adalah manuver yang motifnya bukan untuk pemenangan, tetapi untuk menaikkan posisi tawar, dan mengambil keuntungan jangka pendek sebelum pendaftaran resmi dilakukan.

“Termasuk rekrutmen partai-partai dalam koalisi untuk mencukupi ‘tiket’ dan sebagianya. Itu semua omong kosong, termasuk kombinasi capres-cawapres yang diiming-imingi kepada ketua umum partai politik, itu semua omong kosong. Karena sekali lagi, pada akhirnya semua itu ditentukan tidak berbasis pada angka jumlah ‘tiket’,” katanya lagi.

Menurutnya, kekacauan dari penerapan presidential threshold atau PT 20 persen yang dipaksakan ini, maka pertemuan partai dan koalisi-koalisi itu murni hanya untuk kepentingan sesaat, termasuk adalah kepentingan memenuhi ‘tiket’.

Dimana, kalau ada kawan baru yang memenuhi kepentingan ‘tiket’, sementara kawan lama terlalu banyak kepentingan dan keinginan, mereka bisa ditendang.

“Atau kalau ada kemungkinan ‘tiket’ itu dikaitkan dengan komposisi jumlah kandidat dalam kombinasi, maka ada pihak yang bisa dikorbankan atau pada akhirnya kalau para pemberi biaya alias bohir-bohir tidak sepakat dengan kombinasi itu, maka kombinasi itu bisa dibubarkan. Jadi prediksi saya setahun lalu itu murni karena saya membaca keseluruhan sistemnya. Itu sebabnya saya kecewa karena ada pemanfatan identitas di dalamnya, seperti pemanfaatan identitas agama yang seolah-olah orang itu akan seterusnya berjuang sebagai kandidat Islam, karena tidak ada lagi seperti itu,” sebutnya. (jun/rif)

Artikel Koalisi Bubar Sebelum Dimulai Pendaftaran ke KPU pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Kendati demikian, Syaikhu menegaskan PKS sampai saat ini tetap mengusung Anies sebagai Capres, hal itu sesuai dengan amanat Musyawarah Majelis Syura PKS.
“Sesuai Pasal 16 Anggaran Dasar PKS ayat (2) huruf (i) yang menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan Pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden RI adalah Majelis Syura sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS seluruh Indonesia. Musyawarah Majelis Syura (MMS) ke-VIII telah menetapkan Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai Bacapres yang diusung oleh PKS,” tutur Syaikhu.
Terkait dengan keluarnya Partai Demokrat dalam Koalisi Perubahan, Syaikhu mengatakan PKS menghormati keputusan tersebut, ia pun berharap Partai Demokrat tetap berada dalam Koalisi.

“Kami memahami dan menghormati keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap Pencalonan Bapak Anies Rasyid Baswedan,” kata Syaikhu.
“Sesungguhnya kami sangat berharap Partai Demokrat tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai Bacapres RI,”jelasnya.
Sebelumnya, DPP PKB menyepakati duet antara Abdul Muhaimin Iskandar dengan Anies, untuk maju di Pilpres 2024, sebagai wakil presiden.
Sekretaris Jendral DPP PKB Hasanuddin Wahid mengatakan, rapat pleno PKB telah sepakat menindak lanjuti lamaran dari Partai Nasdem.
“Keputusan pertama, kami PKB menerima dan menindak lanjuti lamaran Partai Nasdem kepada ketua umum kami Muhaimin Iskandar. Untuk bersama sama maju di Pilpres 2024, dengan saudara Anies Baswedan,” kata Hasanuddin. (rif)

Artikel PKS Harap Partai Demokrat tetap Berada di KPP pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Setelah resmi ganti baju dari partai berlambang mercy itu, kini Mussadiyah pun mengenakan baju merah seragam PDIP. Menurut anggota DPRD Gowa ini, dirinya telah bulat tekad akan membesarkan dan memenangkan PDIP pada Pemilu 2024 mendatang.
Alasannya pindah, aku Mussadiyah, dirinya harus selaras dengan partai suami sebab aturan di PDIP mengatur demikian. Dia akui meninggalkan Demokrat bukan karena ada masalah, tapi karena semata aturan PDIP dimana suaminya berada di partai pemenang Pemilu 2019 silam ini.
“Dalam satu rumah tidak boleh suami dan istri beda partai termasuk anak. Dan diaturan PDIP harus selaras. Karena itu saya memilih berbaju merah dan mencalonkan diri sebagai calon legislatif PDIP untuk DPRD Gowa di Dapil 2 Gowa, ” aku Mussadiyah yang lebih akrab disapa Ajji Ati ini saat ditemui di kediamannya, Jumat (1/9) siang.

Sebagai orang baru di PDIP, Mussadiyah mengaku mulai beradaptasi dan mulai menggerakkan tim-timnya melalui panji-panji PDIP.
Mussadiyah tidak sesumbar namun peraih 9.000-an lebih suara di Dapil 2 ini sangat optimis bisa membesarkan partai besutan Megawati Soekarno Putri ini bisa menang di Dapilnya. Bahkan Mussadiyah mengaku rakyat di basisnya punya komitmen kuat apalagi rerata masyarakat sekarang melihat figur.

“Saya yakin, kepindahan saya ke PDIP tidak akan mempengaruhi dukungan masyarakat khususnya di Dapil 2 yang saya wakili. Karena pada dasarnya, masyarakat menilai dari sosok atau figur calon legislatifnya. Tapi saya tidak boleh sesumbar, meski yakin basis saya kuat saya tetap intens ke lapangan ke masyarakat. Karena sehebat dan seterkenal apapun, tidak akan ada artinya, kalau kita tidak turun ke masyarakat yang kita wakili. Selain bersilaturrahmi, kita menjaring aspirasi terkait apa aja yang mereka butuhkan. Intinya kita turun. Itulah yang saya lakukan sejak dulu. Bedanya, sekarang saya membawa nama PDIP. Dan saya yakin insya allah saya mensosialisasikan PDIP sebagai partai yang solid dengan program yang sangat bagus untuk masyarakat. Insya allah saya pun menargetkan penambahan kursi dari yang saat ini yang hanya dua kursi bisa bertambah menjadi empat atau lima kursi,” kata ibu dari dr Annisa Verawati Rauf, Ratih Rauf dan dr Sekar Ningrum Rauf. (sar/rif)

Artikel Harus Selaras Suami, Mussadiyah Kini Perkuat PDIP pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Hal itu, karena Anies memutuskan sendiri bersama Nasdem memilih Cawapres lain diluar yang disepakati tim 8. “Saya sangat kecewa dengan keputusan yang berbau penghianatan didetik-detik penentuan paket Capres dan Cawapres. Kalau saya ditanya, maka sebaiknya kita berpikir ulang utamanya menyangkut kesepakatan. Saya pasti meminta untuk keluar dari koalisi, sebab sudah tidak layak bersama orang yang tidak bisa dipegang kata-katanya. Dan itu sangat menyakitkan karena kita dihianati dan dibohongi, lebih kasar lagi kita ditipu,”ujar Ulla-panggilan akrab Ni’matullah Erbe, Jumat (1/9).

“Tapi bagaimana pun kita tetap menunggu arahan dari majelis tinggi serta dari ketua umum DPP Pak AHY,”ujar Ulla yang juga Wakil ketua DPRD Sulsel ini.
Terkait ancaman Demokrat tinggalkan KPP, Ketua Nasdem Sulsel Rusdi Masse belum memberikan tanggapan. Namun Ketua umum DPP Nasdem Surya Paloh menghargai sikap Demokrat jika ingin keluar dari KPP. (rif)

Artikel Demokrat Tunggu Majelis Tinggi Sebelum Tinggalkan KKP pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Sebagaimana diketahui Andi Azizah Irma kembali maju di daerah pemilihan (Dapil) Sulsel 9 yang meliputi Kabupaten Sidrap, Pinrang dan Enrekang. Sementara Anzar Zainal Bate juga kembali maju melalui Dapil Sulsel 3 meliputi Kabupaten Gowa dan Takalar.

“Sampai saat ini belum ada surat dari DPRD Provinsi terkait PAW,”ujar Ketua KPU Sulsel Hasbullah, Kamis (31/8).

Diketahui calon PAW Andi Irma yakni Andi Ian Kurniawan karena hasil Pemilu 2019 lalu, Demokrat mampu meraih 51.423 suara di urutan pertama ada nama Andi Irma dengan perolehan 34.780 suara, diurutan kedua ada Andi Insan dengan perolehan 5.156 suara. Namun Andi Ihsan dipecat oleh Demokrat karena mengikuti Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara pada Maret 2021 lalu.

Sehingga yang akan menjadi PAW Andi Irma yakni Andi Ian Kurniawan Latanro yang meraih suara ketiga terbanyak internal Demokrat dengan perolehan 2.733 suara.

Sementara Anzar Zainal Bate lolos mengendarai Partai Perindo melalui Dapil Sulsel 3 memperoleh 16.857 dari 43.726 jumlah suara. Pada urutan kedua ada nama Muhammad Aslim yang meraih 12.421 suara dan diurutan ketiga ada Hilal Syahrim dengan 4.012 suara.
Ketua DPW Partai Perindo Sanusi Ramadhan yang dihubungi baru-baru ini mengaku belum mengajukan usul PAW untuk Anzar Zainal Bate (jun/rif)

Artikel KPU Belum Terima Usul PAW Azizah dan Anzar Zainal pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Sebelum ditetapkan, rapat diawali laporan tim penjaringan dan pembentukan wilayah yang diketuai Dr. Abd Haris Hamid yang diberi mandat untuk mencari figur yang akan ditunjuk sebagai formatur.
“Tugas kami selaku tim penjaringan adalah mengidentifikasi figur-figur yang memiliki kompetensi memimpin organisasi ini di tingkat wilayah” kata mantan wakil rektor Unibos itu.
Haris mengatakan bahwa selama menjalankan tugas sebagai tim penjaringan, berbagai dinamika pun lahir sehingga sempat memakan waktu yang begitu lama. “Tim ini bekerja untuk mencari figur terbaik, kemudian terjaringlah beberapa nama yang kemudian mengurucut ketiga nama yakni Syamsuddin Karlos, Edward Supriawan Tan Malaka dan Alamsyah Sahabuddin. Yang pada akhirnya kami bersepakat menetapkan saudara Alamsyah Sahabuddin sebagai ketua terpilih untuk sulsel dan Karaeng Nyento untuk Papua Barat Daya” tegasnya.
Ketua umum PP KKT Alimuddin mengatakan pihaknya sedang fokus untuk membentuk wilayah di Indonesia, sudah ada beberapa wilayah yang sudah berhasil dibentuk, termasuk Sulsel dan papua barat daya.

“Kita fokus bentuk kepengurusan wilayah, sudah sembilan yang sudah terbentuk, termasuk sulsel dan papua barat daya yang akan kita sahkan malam ini” kata bendahara umum DPD PDIP Sulsel tersebut.
“Tugasnya pengurus wilayah nantinya segera membentuk pengurus daerah kabupaten dan kota di wilayahnya” sambung caleg DPRD Provinsi dapil Jeneponto Bantaeng Selayar itu.
Abd Rachmat Noer menambahkan bahwa pembentukan wilayah ini merupakan kehendak dan amanah organisasi yang harus segera ditindaklanjuti.
“Sehingga, dengan terbentuknya dua wilayah yang akan ditetapkan malam ini menjadi spirit bagi kita untuk membentuk di daerah lainnya.
“Bagaimanapun, sulsel ini barometer kita sehingga dengan terbentuknya kepengurusan ini semakin memudahkan kita untuk membentuk di daerah lain” sambung mantan dirut PT Biringkassi Raya yang sekaligus caleg DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Sulsel ini ini. (rif)

Artikel Politisi PDIP dan Demokrat Hadiri Rapat KKT pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Bagi Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn), segala hal terkait koalisi dan cawapres tidak pernah menjadi masalah. KoReAn tetap fokus dan tegak lurus pada bakal calon presiden Anies Baswedan.

“Seluruh relawan Anies yang berafiliasi dengan KoReAn murni 100% berjuang untuk memenangkan Anies Baswedan dan menerima sepenuhnya siapapun calon wakil presiden yang diputuskan oleh Anies Baswedan,” ujar Ketua Umum KoReAn, Muhammad Ramli Rahim melalui rilisnya, Jumat (1/9/2023).

Bagi KoReAn, kata Ramli, Anies harus fokus untuk memenangkan kontestasi pilpres 2024 sehingga relawan harus bisa menerima apapun strategi bacapres demi kemenangan pada pilpres 2024.

Relawan Anies Diharapkan Tenang dan Tidak Terprovokasi

Sementara itu, Sekjen DPP Mileanies Sulsel, Asri Tadda mengatakan, rilis Sekjen DPP Partai Demokrat yang viral sore kemarin dan beragam respon masyarakat atas hal tersebut, dipandang sebagai peristiwa biasa saja.

“Demikianlah politik. Segala hal sangat dinamis dan masih bisa berubah bahkan menjelang 1 menit sebelum deadline,” katanya.

Karena itu, ia meminta seluruh relawan tetap bersabar menunggu kepastian dan tidak mudah terprovokasi dengan riak-riak yang terjadi.

“Kita nantikan informasi resmi dari semua pihak sehingga menjadi terang-benderang ketimbang langsung membuat keputusan secara emosional, apalagi mau keluar dari barisan,” ujarnya lagi.

“Mari kita tetap fokus pada tujuan, yakni untuk memenangkan Pilpres dan membuat perubahan bersama Anies Baswedan,” tambahnya.

Asri mengatakan, setiap keputusan politik Anies selama ini dibuat dengan sangat rasional dan telah dipertimbangkan matang.

Karena itu, sebagai relawan, kata Asri mereka tetap percaya figur Anies Baswedan mampu membawa perubahan bangsa ini. “Terlepas siapa saja parpol yang mengusungnya, dan dengan siapa pun yang akan dipilihnya sebagai cawapres,” katanya.

Bagaimanapun, lanjutnya, konteks politik Indonesia masih sangat didominasi oleh karakter leader yang menjadi 01. Karena itu, mereka butuh figur pengusung perubahan untuk menjadi Presiden selanjutnya. Beliau hanyalah seorang Anies Baswedan.

“Dan saat ini, kita sedang diuji sekaligus menguji kerja-kerja tulus ikhlas kerelawanan yang telah kita perankan selama 2 tahun terakhir,” katanya.(rls)

Artikel Relawan Tegak Lurus Sama Bacapres Anies pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

“Belum, belum. Setiap kebijakan fraksi harus dibahas di fraksi dan dilaporkan ke DPD 1 Golkar. Jadi itu personal. Kami belum pernah bahas di fraksi,”ujar RP yang juga Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Kamis (24/8).

“Secara personal pun saya tak setuju. Saya kira tak relevan lagi dengan sisa masa jabatan gubernur yang tinggal beberapa hari lagi akan berakhir. Kalau mutasi pejabat dijadikan dasar, mestinya Inspektorat dan BKD dulu dipanggil, apa alasannya ada yang turun eselon, bisa saja karena ada pelanggaran. Jadi terlalu jauh kalau sampai interpelasi,”jelas RP.

Menurutnya, dalam setiap mutasi jabatan pasti ada yang senang dan kecewa. Tapi sepanjang sesuai regulasi perundang undangan, gubernur punya hak prerogatif.
Ketua komisi C DPRD Sulsel Andi Januar Jauri mengatakan bahwa ada beberapa penjelasan dari beberapa OPD yang terkait postur fiskal daerah yang sifatnya pendapatan, kewajiban belanja transfer, aset, optimalisasi belum memuaskan beberapa anggota komisi C.
“Karena sifatnya sering berulang, maka kepala daerah yang tepat menjelaskan. Biasanya untuk penjelasan yang lebih konkrit DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan secara interpelasi,” ujar legislator Partai Demokrat Sulsel ini.

Kepala Bidang Humas Dinas Kominfo Sulsel, Yessy Yoanna Ariestiani, menjelaskan, terkait mutasi pejabat, nonjob, hingga demosi, merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa era sekarang adalah era pemerintahan modern, dimana penempatan jabatan tergantung dari kinerja dan integritas.

“Dalam beberapa kesempatan, Bapak Gubernur selalu menyampaikan, bahwa sekarang era pemerintahan modern. Mutasi, rotasi, ada yang dinonjob, ada yang demosi adalah hal yang lumrah terjadi dan pasti sudah melalui pertimbangan yang matang. Hari ini demosi, beberapa waktu kemudian dapat jabatan lagi, itu sudah pernah terjadi di pemprov sulsel, intinya mari kita perlihatkan kinerja dan integritas kita,” kata Yessy (rif)

Artikel RP dan Arfandi Beda Sikap Soal Interpelasi pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Ketua KPU Gowa Fitrah Syahdanul membenarkan hal tersebut. Bahkan saat dikonfirmasi Rabu (23/8), Fitrah mengatakan dua Parpol tersebut adalah Partai Hanura dan Partai Gelora.

Diakui Fitrah, kedua Parpol sejak tahapan berjalan, tidak menyerahkan dokumen perbaikan saat Vermin (verifikasi administrasi) tahap akhir. Padahal dua Parpol ini awalnya telah mengikuti tahapan seleksi KPU Gowa dan beberapa proses.

“Kedua Parpol ini dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS, makanya kemungkinan besar tidak bisa mengikuti Pileg 2024 mendatang.
Pada tahapan Vermin perbaikan dan pencermatan daftar calon sementara, Gelora dan Hanura tidak menyetor dokumen perbaikannya. Memang awalnya dua Parpol ini mendaftar, tapi sampai saat terakhir masa pencermatan DCS mereka tidak melakukan perbaikan sehingga Bacaleg dua Parpol ini dinyatakan TMS,” paparnya.

Sesuai catatan KPU Gowa, sebanyak 17 Parpol yang mendaftar sebagai peserta Pemilu yakni PKS, Nasdem, PDIP, Gerindra, Gelora, PAN, PBB, PKB, Demokrat, PSI, Golkar, Ummat, PPP, PKN, Perindo, Hanura dan Partai Buruh. (sar/rif)

Artikel Gelora dan Hanura Terancam Tak Ikut Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Pada awal pemandangan umum, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Abd Salam, menyatakan, mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah mempersiapkan dan menyerahkan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut.
Menurutnya, Ranperda ini diajukan sebagai bentuk jawaban atas kebutuhan pemerintah daerah untuk melakukan integrasi harmonisasi.
”Kami dari Fraksi Demokrat setuju Ranperda ini dibahas lebih lanjut. Karena Ranperda ini sangat dibutuhkan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan PAD guna melaksanakan tugas pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) guna mewujudkan masyarakat Gowa yang adil dan makmur dengan mengedepankan prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum, prinsip kelayakan, prinsip ekonomi dan prinsip efisiensi,” papar Abd Salam.
Demikian halnya disampaikan juru bicara Fraksi Karya Perjuangan, Natsir Sega. Dikatakan, dengan adanya rekstruction serta konsolidasi PDRD yang mengatur peruntukan sistem pemerintah dengan sumber-sumber perpajakan daerah yang baru merupakan wujud langkah pemerintah dalam meningkatkan PAD.
”Perlu dibuatkan regulasinya untuk mengatur objek pajak, retribusi tarif pajak dan retribusi daerah berdasarkan sifat akuntabel dan terintegrasi,” sebut Natsir Sega.

Wabup Gowa, Abd Rauf Malaganni, saat mewakili bupati Gowa menekankan, dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan pungutan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis retribusi.
”Hal ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah. Sehingga menghindari duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan. Sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan. Memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi perpajakannya. Sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan,” kata Wabup.

Dikatakan Rauf, penyusunan Ranperda ini tetap memperhatikan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah juga mempertimbangkan tingkat kemampuan masyarakat, sesuai prinsip keadilan serta akan melakukan kajian-kajian guna meningkatkan tingkat potensi dan proyeksi pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan PAD.
”Pemkab Gowa berkomitmen mengoptimalkan PAD dengan mempertimbangkan kemudahan dalam berusaha, sesuai kebijakan pemerintah pusat agar lebih memberikan kemudahan dalam berusaha, sehingga dapat mendorong roda perekonomian di Kabupaten Gowa,” kata Wabup Gowa ini.
Rauf pun berharap, DPRD dapat menyelesaikan Ranperda ini berdasar PP Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang harus diselesaikan paling lambat 4 Januari 2024. (sar)

Artikel Dewan Gowa Mulai Godok Ranperda PDRD pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Pemilu 2014 dan 2019 perolehan kursi partai berlambang Ka’bah ini tetap stagnan 5 kursi. Sehingga Pemilu 2024 nanti dia berupaya untuk menaikan perolehan kursi agar bisa meraih kursi pimpinan DPRD.
Apalagi PPP hanya selisih 1 kursi dengan Nasdem yang kini menduduki ketua DPRD dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersama Demokrat sebagai wakil ketua DPRD.

“Hari ini kita punya 5 kursi selisih 1 kursi dengan pimpinan DPRD. Apalagi melihat komposisi Bacaleg kami yang menurut kami dan sudah diukur dengan lembaga survei mengalami grafik yang cukup baik. InsyaAllah Pemilu 2024 nanti kami akan meraih kursi pimpinan DPRD,” harapnya.
Dengan target kursi pimpinan DPRD, ketua Komisi A DPRD Makassar ini telah memerintahkan seluruh Bacaleg mereka untuk bekerja mulai saat ini, apalagi KPU telah menetapkan DCS dan tidak lama lagi ditetapkan sebagai DCT.
“Kami bekerja jadi kami optimis untuk meraih kursi pimpinan DPRD,” lanjutnya.
RTQ sapaan Rachmat Taqwa Quraisy juga menyebutkan jika Waketum PPP, Amir Uskara telah meminta kepada dirinya agar seluruh Caleg bergerak.
“DPW dan pak Amir Uskara telah berpesan kepada kami Agar semua Caleg terus bergerak untuk meraih suara sebanyak-banyaknya, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah, tugas kita berikhtiar,” tutupnya.
Hasil Pileg 2019 lalu, Nasdem, Demokrat dan PDIP masing-masing meraih 6 kursi. Disusul Golkar, Gerindra, PPP, PKS, dan PAN masing-masing 5 kursi. Hanura 3, Perindo 2 serta
PKB dan Partai Berkarya masing-masing 1 kursi. (jun/rif)

Artikel Amir Uskara Silaturahmi Dengan Bacaleg PPP pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Antisipasi Sengketa

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel mengantisipasi munculnya sengketa yang akan diajukan oleh partai politik (Parpol) setelah penetapan DCS. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, tahapan ini akan berlangsung pada 19 sampai 23 Agustus 2023.
“Pascapengumuman DCS ini, bisa jadi ada partai politik yang mengajukan sengketa kalau ada Bacalegnya tidak diloloskan,” ujar Komisioner Bawaslu Sulsel Andarias Duma, Jumat (18/8).
Andarias mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada seluruh sekretariat Bawaslu kabupaten/kota untuk melakukan persiapan, mulai dari ruangan hingga palu sidang. “Jadi kelengkapan persidangan harus dilengkapi,” ujarnya.

Mantan Ketua Bawaslu Toraja Utara ini menuturkan, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya sengketa. Salah satunya parpol tidak terima Bacalegnya dicoret oleh KPU.
“Misalnya partai politik mengatakan dokumen lengkap yang diupload di Silon. Namun KPU anggap tidak lengkap. Ini bisa jadi sengketa karena Parpol merasa dirugikan,” jelasnya.
Selama pengawasan Bawaslu, Andarias menemukan Bacaleg ganda internal dan eksternal. Makanya, ia meminta KPU untuk melakukan pencermatan dengan teliti.
“Ganda ini kami meminta kepada KPU untuk melakukan klarifikasi kepada orangnya (Bacaleg), partai mana dia akan tempati. Jadi harus diselesaikan,” bebernya.

Meski begitu, persoalan Bacaleg ganda ini tak termasuk dalam sengketa. Sebab bisa diselesaikan oleh KPU, sesuai dengan pedoman PKPU yang sudah diterbitkan pusat.
“Itu hak mereka (Bacaleg) untuk menentukan partai mana yang akan dipilih sebagai Bacaleg. Itu menjadi urusan personal (Bacaleg) dengan partai politik,” jelasnya.
Kordiv Hukum KPU Sulsel Upi Hastati belum sempat memberikan jawaban terkait hal ini. Ia mengaku sedang mengikuti rapat.
Adapun Kordiv Hukum KPU Makassar Abdul Rahman, mengungkapkan pihaknya selalu siap menghadapi sengketa Pemilu jika ada. Apalagi selama tahapan, KPU RI sudah sering melakukan bimbingan teknis (Bimtek) terkait hal ini.
“Kami di KPU selalu siap jika ada sengketa. Terasuk bila prosesnya sampai PTTUN. Selama tahapan ini, belum ada sengketa yang kami hadapi,” kuncinya. (jun/rif)

Artikel KPU Tolak 64 Bacaleg Makassar yang TMS pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.