Pertama, DPD Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain, yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir diperpanjang sampai terselenggaranya Musda Provinsi, Musda Kabupaten/Kota, Musyawarah kecamatan, Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain oleh pimpinan partai satu tingkat diatasnya, tanpa perlu melakukan pembaharuan surat keputusan.

Kedua, Penunjukan Plt tingkat Provinsi , Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan atau sebutan lain , bisa dilakukan atas persetujuan pimpinan partai dua tingkat diatasnya, jika pimpinan partai berhalangan tetap atau terjadi pelanggaran berat terhadap peraturan partai.

Ketiga, Dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan ini, maka petunjuk pelaksanaan DPP Partai Golkar nomor: JUKLAK-2/DPP/GOLKAR/II/2020 tentang Musyawarah- musyawarah dan Rapat- rapat Partai Golkar perubahan atas pelaksanaan.
“Sumber dari Juklak No.2 Tahun 2025 tentang Aturan Peralihan Pasal 75. Dengan ini apanya bersoal?” tanya Lakama Wiyaka, Kamis (18/6).
Seperti diberitakan sebelnya,

ada 13 kepengurusan DPD II yang masa kerjanya telah berakhir atau demisioner.
Jika Musda digelar 2 Juli, maka bisa jadi ke 13 DPD II dipersoalkan.

Atau DPP melalui DPD I Golkar Sulsel menunjuk Plt terhadap 13 DPD II tersebut.
Ke 13 DPD II yang telah serta hampir demisioner masing-masing Basli Ali di Selayar yang terpilih dan dilantik sekira 14 Februari 2021, Yohanes Bassang di Toraja Utara 27 Februari 2021, Munafri Arifuddin di Kota Makassar 8 Maret 2021, Dr Baso Rahmanuddin di Wajo 28 Maret 2021, dan Andi Ilham Zainuddin di Pangkep Maret 2021.

Juga Suhartina Bohari di Maros 10 April 2021, Usman Marham di Pinrang 25 April 2021, H Zulkifli Zain di Sidrap 26 April 2021, Patahuddin di Luwu 26 April 2021, Andi Kaswadi Razak di Soppeng 27 April 2021, Andi Fahsar M Padjalangi di Bone 26 Mei 2021, Ambas Syam di Gowa 5 juni 2021 serta Andi Kartini Ottong di Sinjai 27 Juni 2021.

Plt Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel HA Kadir Halid mengemukakan bisa DPP dan DPD I harus memperhatikan masa periode kepengurusan.
“Seharusnya yang sudah berakhir masa jabatannya ada dua opsi yang bisa dilakukan DPD I Partai Golkar Sulsel, yaitu menunjuk Plt pengganti ketua dan memperpanjang tugas pengurus lama dengan memberi SK perpanjangan “ujar Kadir Halid yang juga Ketua Komisi D DPRD Sulsel ini, Rabu (17/6).

Hal sama disampaikan Plt Sekretaris DPD I Golkar Sulsel Dr Rahman Pina (RP).
Menurut RP yang juga Wakil Ketua DPRD Sulsel ini, dalam surat edaran DPP, penunjukan Plt ketua, harus mendapat persetujuan DPP. “Karena itu, Golkar Sulsel akan melakukan konsultasi dengan DPP. Jika tidak ada Plt, maka ketua saat ini akan menjabat hingga Musda di daerah selesai” jelas RP.

Adapun 11 daerah yang berakhir pada akhir awal Juli dan seterusnya yakni Zulkarnain Arief di Takalar 19 Juli 2021, Nirwan Arifuddin di Bulukumba 29 Agustus 2021, Rahmat Masri Bandaso di Palopo 26 Agustus 2021, Viktor Datuan Batara di Toraja 31 Agustus 2021, Mudassir Hasri Gani di Barru 6 September 2021 (saat ini Plt ketua dijabat Rahman Pina), Indah Putri Indriani di Lutra September 2021, Aripin di Lutim 1 November 2021, Erna Amin Taufan di Parepare 10 Desember 2021, Iksan Iskandar di Jeneponto 12 September 2022, 23. Liestiaty Nurdin di Bantaeng 4 Mei 2023, serta
Muh Irpan di Enrekang 7 Desember 2023. (rif)

Artikel Kepengurusan 13 DPD II Tak Bersoal Ikut Musda Golkar pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.