Kolaborasi itu diwujudkan melalui dukungan PLN UIP Sulawesi kepada Komunitas Kelurahan Tangguh Bencana (KALTANA) Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo. BPBD Kota Makassar berperan memfasilitasi sekaligus memastikan bantuan diarahkan kepada wilayah yang benar-benar membutuhkan berdasarkan hasil kajian risiko kebencanaan.

Bantuan akan disalurkan dalam bentuk dana sesuai proposal yang disusun KALTANA Kaluku Bodoa. Pemanfaatannya mencakup peningkatan kapasitas relawan, pengadaan peralatan penanganan bencana kekeringan, hingga pembangunan posko sebagai pusat koordinasi kesiapsiagaan masyarakat.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar menegaskan bahwa setiap bentuk dukungan harus berbasis pada kebutuhan riil di lapangan, bukan semata-mata pada pendekatan administratif.

“Kecamatan Tallo merupakan wilayah yang paling terdampak kekeringan di Kota Makassar. Karena itu, kami mengarahkan bantuan dari PLN UIP Sulawesi kepada KALTANA Kelurahan Kaluku Bodoa. Harapannya, bantuan ini tidak hanya menambah sarana dan prasarana, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat sebagai garda terdepan dalam menghadapi bencana.”
Ia menjelaskan, paradigma penanggulangan bencana saat ini telah bergeser dari respons menuju penguatan ketangguhan. Karena itu, investasi terhadap masyarakat dinilai menjadi langkah yang paling efektif untuk mengurangi risiko sekaligus mempercepat penanganan ketika bencana terjadi.

Asisten Manager PLN UIP Sulawesi mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung penguatan kapasitas masyarakat melalui program tanggung jawab sosial.

“Kami menargetkan pencairan bantuan pada akhir bulan ini. Bantuan diberikan dalam bentuk dana tunai berdasarkan proposal yang diajukan KALTANA Kelurahan Kaluku Bodoa. Dana tersebut akan digunakan untuk peningkatan kapasitas, pengadaan peralatan kebencanaan, hingga pembangunan posko sebagai pusat kegiatan KALTANA.”

Sementara itu, Camat Tallo mengapresiasi peran BPBD Kota Makassar yang berhasil membangun sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar yang telah memfasilitasi bantuan ini, serta kepada PLN UIP Sulawesi atas kepeduliannya kepada masyarakat Kecamatan Tallo. Dukungan ini menjadi energi baru bagi KALTANA dan warga kami dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan.”

Bagi BPBD Kota Makassar, kolaborasi ini bukan sekadar penyaluran bantuan, melainkan bagian dari strategi membangun sistem penanggulangan bencana yang berkelanjutan. Ketika pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat berbagi peran dalam satu tujuan yang sama, ketangguhan tidak lagi menjadi slogan, tetapi menjadi kemampuan nyata yang tumbuh di tingkat komunitas.

Penguatan KALTANA di Kelurahan Kaluku Bodoa diharapkan menjadi model kemitraan yang dapat direplikasi di wilayah lain, sekaligus mempertegas komitmen Kota Makassar dalam membangun masyarakat yang semakin siap, tangguh, dan adaptif menghadapi berbagai ancaman bencana. (rhm)

Artikel BPBD Perkuat KALTANA Tallo Hadapi Ancaman Kekeringan pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Meski demikian, Pemerintah Kota Makassar meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Muhammad Fadli Tahar, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif melalui master plan penanggulangan kekeringan yang melibatkan berbagai pihak lintas sektor.

“Fokus kami adalah menghimpun seluruh stakeholder, mulai dari dinas PU, pemadam kebakaran, dinas sosial hingga kekuatan lain agar bersama-sama menghadapi potensi kekeringan ini,” ujarnya.
BPBD mengidentifikasi tiga dampak utama yang perlu diantisipasi selama musim kemarau panjang yakni krisis air bersih, kebakaran, dan gangguan kesehatan.

Untuk mengatasi hal tersebut, BPBD bersama instansi terkait telah menyiapkan sistem “shelter” berbasis sektor, termasuk layanan kesehatan yang akan dikoordinasikan oleh dinas kesehatan.
BPBD juga tengah mendorong penetapan status tanggap darurat oleh Wali Kota sebagai langkah strategis.
Menurut Fadli, status ini bukan menunjukkan kelemahan daerah, melainkan “tiket” untuk membuka akses bantuan dari pusat seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BUMN, hingga organisasi kemanusiaan.

“Semakin cepat kita menetapkan status dan bertindak, semakin cepat pula pemulihan bisa dilakukan. Jika terlambat, dampaknya bisa berkepanjangan,” tegasnya.
BPBD mencatat sedikitnya enam wilayah di Makassar yang rawan terdampak kekeringan, yakni Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, Ujung Tanah, Tallo, dan Panakkukang. Bahkan di beberapa daerah seperti Kelurahan Buloa, krisis air sudah terjadi meski saat musim hujan.

Sebagai langkah konkret, BPBD telah menurunkan bantuan distribusi air bersih melalui mobil tangki dan teknologi pengolahan air.
Fadli juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menghadapi bencana. Ia menyebut bahwa dalam situasi bencana, hanya sekitar 5 persen korban yang ditangani petugas, sementara 95 persen lainnya bergantung pada diri sendiri dan lingkungan sekitar.

“Artinya masyarakat harus menjadi subjek, bukan objek. Kita akan perkuat edukasi dan kesiapsiagaan warga,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan pemerintah kota telah menginstruksikan berbagai OPD untuk bersiap menghadapi kemarau ekstrem yang disebutnya sebagai dampak “El Nino Godzilla”.

Langkah yang disiapkan antara lain optimalisasi layanan air oleh PDAM, pembuatan sumur bor di wilayah rawan, dan penyusunan berbagai skenario cadangan (backup plan) distribusi air.
“Kita pastikan suplai air tetap terjaga dan menjangkau seluruh masyarakat, terutama di wilayah terdampak,” ujarnya.

Pemerintah Kota juga membuka kemungkinan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kekeringan, namun pencairannya bergantung pada penetapan status tanggap darurat.
Wali Kota mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap potensi kebakaran akibat korsleting listrik atau penggunaan kompor.
Menjaga pola hidup sehat, menghindari konsumsi makanan tidak sehat berlebihan, dan menjaga kebersihan lingkungan
“Kedisiplinan masyarakat sangat penting agar dampak kekeringan ini bisa diminimalkan,” tutupnya.

Dengan berbagai langkah antisipasi yang telah disiapkan, Pemerintah Kota Makassar optimistis dampak kekeringan 2026 dapat ditekan, selama kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik.

Aktifkan Seluruh Posko

Kepala Dinas Damkarmat, Fadli Wellang, menyampaikan bahwa sebagai langkah konkret, Damkar mengaktifkan seluruh posko yang tersebar di Kota Makassar, termasuk satu posko induk (Mako) di Jalan Ratulangi serta enam posko lainnya di kawasan Akarena, Ujung Tanah, KIMA, Tamalanrea, Todopuli, dan Manggala.

“Total ada tujuh posko yang kami aktifkan untuk memastikan respons cepat terhadap kondisi darurat selama kemarau,” jelas Fadli.
Selain siaga kebakaran, Damkar juga akan membantu distribusi air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan dengan mengerahkan armada yang dimiliki untuk mendukung layanan PDAM.
“Kami akan backup penyaluran air bersih, tapi tetap ada tim yang standby karena tidak semua armada bisa diturunkan,” katanya.
Saat ini, Damkar Makassar memiliki sekitar 60 unit armada yang tersebar di berbagai posko.

Seluruh armada tersebut akan dimaksimalkan untuk melayani kebutuhan masyarakat, baik dalam penanganan kebakaran maupun distribusi air bersih.
Fadly juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama di lahan kosong dengan rumput mengering karena rawan terbakar.
“Rumput kering sangat mudah terbakar, apalagi kalau ada puntung rokok atau sampah. Ini yang sering menjadi pemicu kebakaran,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah wilayah hingga tingkat RT/RW untuk mengawasi lahan kosong yang berpotensi menimbulkan kebakaran, terutama saat musim kemarau.
Di sisi lain, Fadly juga menyoroti kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana Damkar seiring perkembangan Kota Makassar.

Menurutnya, tantangan penanganan kebakaran kini semakin kompleks, termasuk munculnya kasus kebakaran baterai kendaraan listrik yang tidak bisa dipadamkan dengan air biasa.
“Penanganan kebakaran baterai butuh alat khusus seperti fire blanket, dan ini belum kita miliki,” jelasnya.
Tak hanya itu, Damkar juga masih membutuhkan armada khusus untuk penanganan kebakaran di wilayah perairan, seperti speedboat atau fireboat. Saat ini, fasilitas yang tersedia baru sebatas perahu karet.

Dengan berbagai langkah antisipasi tersebut, Damkar Makassar berharap dapat meminimalisir risiko bencana selama musim kemarau serta tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. (rhm)

Artikel Waspada! Kekeringan Makassar Capai Puncak Oktober 2026 pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.