Penerimaan tersebut ditandai dengan prosesi pemasangan rompi secara simbolis kepada perwakilan mahasiswa sebagai tanda kesiapan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat oleh bupati didampingi Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang.

Bupati Andi Ina menyampaikan apresiasi kepada Unhas yang kembali mempercayakan Kabupaten Barru sebagai lokasi pelaksanaan KKN Tematik. Baginya, kehadiran mahasiswa bukan sekadar menjalankan program akademik, tetapi menjadi energi baru dalam mendorong inovasi desa, meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat, sekaligus menginspirasi generasi muda di pelosok Barru.

Sebagai alumni Unhas, Andi Ina mengaku memiliki ikatan emosional yang kuat dengan kampus berlogo ayam jantan tersebut. Dengan penuh antusias, ia bahkan mengajak seluruh peserta mengenang kebanggaan sebagai bagian dari keluarga besar Unhas melalui lantunan Mars Unhas yang disambut meriah para mahasiswa.

“Selamat datang anak-anakku di Kabupaten Barru. Saya merasa seperti kembali ke rumah sendiri, rumah besar almamater saya. Terima kasih kepada Universitas Hasanuddin yang terus mempercayakan Barru sebagai tempat pengabdian mahasiswa,” ungkapnya.
Bupati menegaskan bahwa tema Kesehatan dan Inovasi Desa sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Menurutnya, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah menjadi solusi nyata bagi masyarakat.

“Di kampus kalian belajar teori, tetapi di desa kalian akan belajar kehidupan. Di sanalah kalian menguji ilmu, membangun empati, beradaptasi dengan masyarakat, sekaligus menghadirkan inovasi yang memberi manfaat bagi desa,” tuturnya
Lebih dari itu, ia berharap para mahasiswa mampu menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak desa agar memiliki mimpi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Bupati juga mengajak para mahasiswa memanfaatkan masa pengabdian selama kurang lebih 40 hari sebagai pengalaman berharga untuk mengenal kehidupan masyarakat desa secara lebih dekat.
“Saya ingin kehadiran kalian membangkitkan semangat anak-anak Barru untuk berani bermimpi. Tunjukkan kepada mereka bahwa pendidikan adalah jalan untuk mengubah masa depan,” pesannya.

Kepada seluruh camat, kepala desa, dan perangkat desa, Bupati meminta agar para mahasiswa diterima sebagai keluarga sendiri serta difasilitasi dalam menjalankan setiap program pengabdian.

Ia juga mengingatkan agar mahasiswa tidak dibebani pekerjaan yang berada di luar tujuan KKN.
“Mereka datang untuk belajar, mengabdi, dan membawa inovasi, bukan untuk dijadikan tenaga kerja. Berikan ruang kepada mereka untuk berkarya, karena kehadiran mereka adalah investasi pengetahuan bagi desa,” tegasnya.

Dalam bidang kesehatan, Andi Ina berharap mahasiswa mampu menjadi pelopor edukasi kepada masyarakat, mulai dari membangun kesadaran hidup sehat hingga membantu menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan yang masih dihadapi desa-desa di Barru.
Tak hanya itu, Bupati juga berpesan agar para mahasiswa menjadikan masa KKN sebagai proses pembentukan karakter. Ia mengajak mereka untuk tidak mengeluhkan keterbatasan fasilitas di lokasi penugasan, melainkan menjadikannya sebagai pelajaran hidup yang akan membentuk kepedulian dan rasa syukur.

“Mungkin ada yang terbiasa dengan kenyamanan di rumah. Namun di desa kalian akan belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur dari fasilitas. Masyarakat kita hidup sederhana, tetapi penuh rasa syukur. Itulah pelajaran hidup yang paling berharga dari KKN,” ujar mantan Ketua DPRD Sulsel ini. (rif)

Artikel Andi Ina Minta Camat Menerima Mahasiswa Sebagai Keluarga Sendiri pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

”Kita berharap kerja-kerja pemerintah bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menjaga kesehatan masyarakat. Itu merupakan kerja penting yang harus dilakukan,” ujarnya.

Menurut mantan ketua DPRD Maros ini, tingginya jumlah penderita dan suspek TB di Maros mendorong Pemerintah Kabupaten Maros bersama Dinas Kesehatan melahirkan inovasi Sipakatau atau Strategi Akselerasi Pencegahan dan Penanganan Tuberkulosis di Kabupaten Maros.

Program tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program prioritas nasional di bidang kesehatan yang dicanangkan Presiden RI.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Maros menerbitkan Peraturan Bupati pada 2025 sebagai landasan strategi penanganan TB. Selain itu, pemerintah juga mengukuhkan Duta Sipakatau yang melibatkan pelajar SMA di 14 kecamatan dan 103 desa serta kelurahan.

”Kita libatkan stakeholder, termasuk remaja-remaja di 14 kecamatan dan 103 desa. Kemudian lahir peraturan desa yang mendukung strategi penanganan TB di masing-masing wilayah,” kata Chaidir.

Ia menjelaskan, pemerintah juga mengoptimalkan peran kader posyandu dan kolaborasi lintas sektor mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa hingga kelurahan untuk menemukan lebih banyak kasus suspek TB.
Upaya tersebut membuahkan hasil. Jika angka temuan suspek TB pada periode 2022 hingga 2024 hanya berada di kisaran 30 persen, kini angkanya meningkat menjadi 47,65 persen.

”Alhamdulillah dengan strategi ini sampai sekarang sudah kita temukan 47,65 persen. Kita berharap sampai akhir tahun bisa mencapai 90 persen bahkan 100 persen sehingga penanganan dan penyembuhan masyarakat bisa kita kawal,”ujarnya.
Chaidir mengungkapkan, program Sipakatau telah berjalan efektif selama hampir dua tahun. Meski demikian, tantangan terbesar masih berasal dari stigma masyarakat terhadap penyakit TB.

Banyak warga yang enggan memeriksakan diri karena merasa malu atau menganggap gejala yang dialami hanya batuk biasa.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menghadirkan layanan khusus bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk agar lebih nyaman menjalani pemeriksaan.

”Kita buat pojok tersendiri sehingga mereka tidak malu. Privasi pasien tetap terjaga karena hanya dokter, perawat, dan pasien yang mengetahui kondisi tersebut,” katanya.

Selain sektor kesehatan, Chaidir menegaskan, Pemerintah Kabupaten Maros juga terus memberikan perhatian besar pada sektor pendidikan.
Menurutnya, dua sektor tersebut menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran daerah tanpa mengabaikan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.

”Kita terus berupaya menjaga kesehatan dan pendidikan di Maros. Karena itu anggaran pada kedua sektor tersebut cukup besar, namun pembangunan infrastruktur prioritas tetap berjalan,” tutupnya. (ari/c)

Artikel Inovasi Sipakatau Dongkrak Temuan Kasus TB di Maros pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Wabup Puspawati menekankan bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu pilar prioritas pembangunan pemerintah daerah.
“Pemerintah akan terus berbenah, termasuk dengan beroperasinya Labkesmas Tipe 2 ini nantinya, sehingga masyarakat bisa mengakses layanan pemeriksaan laboratorium dengan lebih mudah, cepat, dan berkualitas tanpa harus menempuh jarak jauh ke luar daerah,” ujar Puspawati.

Dalam kunjungan ini, tim Labkesmas Makassar juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai kabupaten yang paling banyak mengirimkan sampel HPV DNA ke Labkesmas Makassar tahun 2025.

Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sangat memperhatikan kesehatan masyarakatnya. Bukan hanya dalam hal kuratif, namun promotif dan preventif juga sangat diperhatikan.
Usai melakukan audiensi di Lounge ruang kerja Bupati, rombongan Tim Labkesmas Makassar didampingi Wakil Bupati meninjau langsung progres kesiapan infrastruktur di Gedung Labkesmas Luwu Timur yang berlokasi di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan standarisasi ruangan dan peralatan telah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pusat.
“Kami ingin memastikan bahwa gedung dan fasilitas yang ada benar-benar siap beroperasi secara maksimal demi pelayanan publik yang prima,” ujar dr. Irene.
Turut hadir mendampingi Wakil Bupati, Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, Aswan Azis; Kepala Dinas Kesehatan Lutim, dr. Adnan, Plt. Direktur RS. I Lagaligo, dr. Irfan; perwakilan Labkesmas Lutim, Nurbaya; serta tim Labkesmas Makassar. (rls)

Artikel Wabup Luwu Timur Terima Kunjungan Labkesmas Makassar pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

“Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam kegiatan ini. Kesehatan adalah nikmat yang sangat besar, oleh karena itu kita harus terus bersyukur dan menjaganya dengan pola hidup sehat,” ujarnya mengawali sambutan.

Wakil Bupati menekankan bahwa penyakit TB masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius. Ia mengingatkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini sangat penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.

Menurutnya, peran pemerintah desa, puskesmas, dan seluruh tenaga kesehatan sangat strategis dalam mendeteksi serta mengedukasi masyarakat terkait gejala dan bahaya TB maupun penyakit menular lainnya.
“Penyakit menular seperti TB tidak boleh dianggap sepele. Perlu kerja sama semua pihak untuk mengedukasi masyarakat agar tidak takut memeriksakan diri dan tidak memberikan stigma kepada penderita,” tegasnya.
Dia juga mendorong agar program Desa Siaga TB benar-benar diimplementasikan secara nyata di setiap desa dan kelurahan, termasuk melalui dukungan anggaran serta keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan promotif dan preventif kesehatan.

Selain itu, Wakil Bupati meminta agar fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan pemerintah desa terus aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk dengan memasang informasi terkait gejala penyakit menular serta mengajak masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

“Kita ingin masyarakat semakin sadar bahwa pencegahan penyakit dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar. Inilah semangat dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama penanggulangan penyakit TB sebagai bentuk keseriusan seluruh pihak dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian TB di Kabupaten Barru.
Penandatanganan komitmen dilakukan bersama Wakil Bupati Barru, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Asisten II Setda Barru, para pimpinan OPD, Direktur RSUD La Patarai Kabupaten Barru, para camat se-Kabupaten Barru, para kepala desa dan lurah, para kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Barru, serta Kepala UPT Labkesda Kabupaten Barru.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Asisten II Setda Barru, para pimpinan OPD, Direktur RSUD La Patarai Kabupaten Barru, para camat se-Kabupaten Barru, para kepala desa dan lurah, para kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Barru, Kepala UPT Labkesda Kabupaten Barru, serta para peserta sosialisasi.
Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Barru yang sehat dan bebas dari penyakit menular. (udi/D)

Artikel Barru Perkuat Germas Cegah Penyakit pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini setiap hari mulai pukul 17.00 hingga 22.00 WITA selama kegiatan berlangsung.
Plt Kadis Kesehatan Kabupaten Soppeng, Muhammad Evinuddin, mengatakan bahwa layanan Cek Kesehatan Gratis dilaksanakan selama enam hari, mulai 12 hingga 17 Maret 2026, dengan melibatkan tenaga kesehatan dari sejumlah puskesmas yang bertugas secara bergiliran.

“Melalui layanan ini masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis, seperti pengecekan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, hingga konsultasi kesehatan dengan tenaga medis,” ujar Evinuddin. Kamis (12/3).
Dia menjelaskan bahwa kehadiran layanan kesehatan di tengah aktivitas masyarakat pada Pasar Ramadhan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin.
Dengan pemeriksaan dini, berbagai potensi penyakit dapat diketahui lebih cepat sehingga penanganannya juga bisa dilakukan lebih awal. Menurutnya, program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan preventif di tengah masyarakat.

Pemeriksaan kesehatan secara berkala dinilai penting untuk menjaga kondisi tubuh tetap sehat serta mencegah munculnya penyakit yang lebih serius. Selain itu, kebijakan menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat juga selaras dengan gagasan nasional yang mendorong perluasan akses pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan terkait pentingnya peningkatan layanan kesehatan preventif di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, tim tenaga kesehatan dari puskesmas di Kabupaten Soppeng dijadwalkan bertugas secara bergantian setiap hari.
Pada 12 Maret layanan ditangani oleh tim Puskesmas Malaka, 13 Maret oleh Puskesmas Cangadi, 14 Maret oleh Puskesmas Salotungo, 15 Maret oleh Puskesmas Sewo, 16 Maret oleh Puskesmas Tajuncu, dan 17 Maret oleh Puskesmas Ganra.
Keterlibatan sejumlah puskesmas tersebut diharapkan dapat memastikan layanan berjalan optimal serta menjangkau lebih banyak masyarakat yang datang ke lokasi Pasar Ramadhan.

Evinuddin menambahkan, kehadiran layanan kesehatan di tengah keramaian Pasar Ramadhan juga menjadi bentuk inovasi pelayanan publik, di mana masyarakat dapat memanfaatkan berbagai fasilitas sekaligus dalam satu tempat.
“Ini merupakan bentuk pelayanan yang kami dekatkan langsung kepada masyarakat. Jadi warga yang datang ke Pasar Ramadan tidak hanya berbelanja atau menikmati suasana Ramadan, tetapi juga dapat memastikan kondisi kesehatannya,” katanya.
Pasar Ramadan Suksea 2026 sendiri menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat selama bulan Ramadan di Kabupaten Soppeng. Selain menghadirkan berbagai kuliner khas berbuka puasa, kegiatan ini juga diramaikan dengan berbagai layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan adanya layanan Cek Kesehatan Gratis ini, pemerintah daerah berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan yang tersedia.
Program ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat mendeteksi potensi gangguan kesehatan sejak dini sekaligus memperkuat budaya hidup sehat di tengah masyarakat.
(ono/D)

Artikel Layanan CKG Hadir di Pasar Ramadan pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Menurutnya, kepala puskesmas harus mampu merangkul seluruh unsur di bawah kepemimpinannya—mulai tenaga medis, paramedis, hingga staf pendukung—agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal, konsisten, dan berkelanjutan.
“Harmonisasi dalam tubuh puskesmas adalah hal wajib. Jika komunikasi terbangun dengan baik, maka pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan semakin optimal dan memberikan wajah positif bagi layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang,” tegasnya.

Dia juga berharap para kepala puskesmas yang baru menerima amanah membuka ruang dialog serta siap menerima masukan dari seluruh jajaran. Langkah ini dinilai penting agar setiap kendala pelayanan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan secara bersama demi kepentingan masyarakat.
Irwan menilai pelayanan kesehatan yang prima tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, drg. Dyah Puspita Dewi, M.Kes, menjelaskan bahwa rotasi tujuh kepala puskesmas tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus pengembangan karier di lingkup Dinas Kesehatan.

Irwan mengungkapkan, sejumlah pejabat yang dirotasi dinilai memiliki kapasitas dan kinerja baik sehingga layak memperoleh tanggung jawab lebih besar, termasuk peluang menempati posisi strategis di fasilitas kesehatan rujukan seperti rumah sakit umum.
“Selain penyegaran struktur organisasi, ini juga bagian dari pembinaan karier agar kualitas layanan kesehatan di semua lini, baik puskesmas maupun rumah sakit, terus meningkat,” jelasnya.
Melalui rotasi dan penguatan kepemimpinan ini, Pemerintah Kabupaten Pinrang berharap seluruh puskesmas mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, ramah, profesional, dan merata di seluruh wilayah. Pada akhirnya, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan manfaatnya melalui akses layanan kesehatan yang semakin berkualitas. (ady/C)

Artikel Bupati Irwan Serahkan SK 7 Kepala Puskesmas pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Achmad Fauzan Guntur, menjelaskan dampak sistemik kebijakan ini. “Pemberhentian dana sharing Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) akan membuat seluruh kabupaten/kota berpotensi mengalami penurunan status dari daerah prioritas menjadi non-prioritas,” jelas politisi PPP ini.
Hal sama disampaikan legislator Nasdem Asman yang mendesak agar Gubernur Sulawesi Selatan meninjau kembali kebijakan ini. “Kami mendesak agar tunggakan PBI segera dibayarkan mengingat kesehatan merupakan hak dasar dan kebutuhan fundamental bagi seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Dr. Mahmud. “Jangan sampai karena keterbatasan aturan administratif, kita justru membatasi pelayanan kepada masyarakat yang paling membutuhkan akses layanan kesehatan. Ini bertentangan dengan amanat konstitusi,” ujar Mahmud yang juga legislator Nasdem.
Politisi PKS Yeni Rahman menyoroti persoalan verifikasi data kepesertaan. “Pemerintah Provinsi diharapkan segera menyelesaikan pembayaran bagi kabupaten/kota yang vervalnya sudah selesai, tanpa menunggu daerah lain,” jelasnya.

Sementara itu, Andi Patarai Amir mengkritik prioritas pembangunan kesehatan. “Ironis jika pemerintah gencar membangun fasilitas kesehatan, sementara pembayaran BPJS bagi masyarakat tidak mampu justru dihentikan. Fasilitas megah tidak ada artinya jika masyarakat miskin tidak mampu mengaksesnya,” tegas legislator Golkar ini.
Srikandi Gerindra Andi Nirawati menekankan perlunya dialog bersama. “Kami memandang perlu adanya penyelesaian dan duduk bersama antara semua pihak untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Menutup kunjungan, Ketua Komisi E Andi Tenri Indah menegaskan langkah tindak lanjut. “Kami akan mengumpulkan seluruh data untuk dibahas dalam rapat komisi dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Jeneponto berharap Pemerintah Provinsi tidak melupakan kewajiban pembayaran hutang sharing tahun 2024 dan 2025.  Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk terus mengawal permasalahan ini, membantu merumuskan skema kebijakan baru antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, serta aktif mencari solusi dari permasalahan pemutusan dana sharing BPJS demi kepentingan masyarakat.
Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengawasi pelaksanaan program kesehatan di daerah dan memastikan hak-hak masyarakat atas layanan kesehatan tetap terpenuhi. (rif)

Artikel Ribuan Warga Jenepoto Tak Bisa Berobat pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Melalui kerja sama Pemkab Bulukumba dengan TP PKK, layanan Posyandu Era Baru diperluas dengan dua bidang tambahan, yakni Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
Dengan demikian, Posyandu Era Baru bertransformasi menjadi pusat layanan masyarakat yang komprehensif dan terpadu.
Pada momentum yang sama, Bupati Bulukumba juga melaunching inovasi Pemutakhiran Data Anak Stunting (PEDAS) ke-4. Program PEDAS 4 tidak hanya berfokus pada pemberian makanan tambahan (PMT) bagi anak stunting, tetapi juga menyasar ibu hamil dan ibu menyusui sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini.

Untuk layanan PMT ini, dilakukan kerjasama dengan SPPG untuk penyiapan makanan dan kader atau penyuluh KB untuk penyaluran ke sasaran. Dalam sambutannya, Andi Utta sapaan akrab Bupati mengatakan bahwa Posyandu Era Baru merupakan terobosan penting dalam pengelolaan pelayanan dasar masyarakat.
“Posyandu Era Baru adalah transformasi layanan yang tidak lagi hanya menangani kesehatan ibu dan balita, tetapi sudah mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ini menjadi pusat layanan terpadu pada beberapa bidang SPM,” ujarnya.

Andi Utta berharap agar Posyandu Era Baru menjadi garda terdepan dalam penanganan stunting secara lebih komprehensif. Untuk itu, kepala desa dan lurah diminta memastikan seluruh anak balita dan baduta yang mengalami stunting di wilayahnya menjadi sasaran layanan Posyandu.
“Bekerja dan membantu dalam urusan stunting dan Posyandu adalah pekerjaan yang mulia, karena kita sedang mempersiapkan generasi muda Bulukumba untuk masa depan yang lebih kompetitif, serta mewujudkan masyarakat Bulukumba yang lebih sehat dan sejahtera,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bulukumba, Andi Herfida Muchtar menekankan bahwa tantangan kesehatan masyarakat semakin kompleks, mulai dari stunting, gizi buruk, penyakit menular, hingga meningkatnya penyakit tidak menular. Menurutnya, semua tantangan tersebut harus ditangani dengan pendekatan pencegahan, dan Posyandu Era Baru menjadi benteng paling awal dalam upaya tersebut.
“Melalui kegiatan rutin seperti penimbangan, imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, penyuluhan gizi, dan edukasi kesehatan, Posyandu berperan besar dalam mendeteksi dini risiko penyakit dan mencegah kejadian yang lebih berat di kemudian hari,” jelasnya.

Andi Herfida menegaskan, semakin aktif Posyandu, semakin sehat masyarakat, dan semakin kuat kader, semakin kuat pula desa. Dia juga menekankan bahwa tidak boleh ada Posyandu yang mati suri atau hanya dibuka sebulan sekali tanpa edukasi, pelayanan, dan kader yang aktif.
Pemerintah desa bersama Kader PKK diminta memastikan seluruh Posyandu Era Baru berjalan aktif dan terjadwal. “Posyandu adalah wajah pelayanan dasar desa dan kelurahan. Jika Posyandu aktif, maka pembangunan desa juga dinilai berhasil,” tegas Andi Herfida.

Melalui Posyandu Era Baru, Pemkab berharap dapat menghadirkan pelayanan dasar yang lebih berkualitas, memperkuat ketahanan sosial, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta mendorong pemberdayaan keluarga dan ekonomi desa. Herfida mengajak seluruh unsur, mulai dari Tim Penggerak PKK, Puskesmas, para Camat, OPD, hingga pemerintah desa dan kelurahan, untuk menjadikan Posyandu sebagai pusat edukasi masyarakat dan pusat gerakan hidup sehat di Bulukumba.
(ful)

Artikel Andi Utta Luncurkan 605 Posyandu Era Baru pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

‎”Fenomena HIV/AIDS ibarat gunung es (iceberg) yang tak terlihat di permukaan, tetapi sudah menyebar di dasar. Oleh karena itu, rapat ini sangat diperlukan untuk menentukan Pokja yang tepat bagi kita semua,” ungkap Wabup Puspa.
‎Pada kesempatan itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lutim, dr. Adnan D. Kasim, menyatakan bahwa pengurus lama KPA telah demisioner sehingga perlu dibentuk pengurus baru.
‎”Berdasarkan hasil rapat koordinasi di Makassar, pembentukan Pokja kepengurusan yang melibatkan semua pihak sangat mendesak untuk memperkuat penanggulangan HIV/AIDS,” terang dr. Adnan D. Kasim.

‎Rapat koordinasi ini tak hanya dijadikan sebagai pertemuan pembentukan Pokja, tapi langkah strategis dan taktis pemerintah dalam mewujudkan tiga zero bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Tiga zero tersebut mencakup: zero infeksi baru, zero kematian terkait AIDS, serta zero stigma dan diskriminasi menuju Indonesia bebas AIDS pada 2030.

‎Turut hadir mendampingi Wabup Puspawati, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lutim, Raodah K., dan Sekretaris Dinas Kesehatan Lutim, dr. Helmy Kahar. Sebagai informasi, berdasarkan hasil rapat koordinasi hari ini, diperoleh susunan anggota komisi penanggulangan AIDS Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut Koordinator Pokja Agama, Budaya dan Adat: Kepala Kantor Kemenag Lutim, Koordinator Pokja Harm Reduction: Kepala Bidang P2P Dinkes Lutim, Koordinator Pokja Testing dan Treatment: Direktur Utama RSUD. Ilagaligo, Koordinator Pokja Edukasi: Kabid Kesmas Dinkes Lutim, Koordinator Pokja Informasi HIV/AIDS di Tempat Kerja: Ketua PSC Lutim, Koordinator Pokja Media: Kepala Dinas Kominfo-SP, Koordinator Pokja Perempuan dan Anak: Kepala Dinas Sosial dan P3A. (rls)

Artikel Wabup Luwu Timur Puspa Bentuk Pokja Penanggulangan HIV/AIDS pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Wabup Puspawati dalam sambutannya mengajak seluruh peserta yang hadir untuk mengubah cara pandang terkait HIV dan AIDS. Dia menjelaskan, stigma dan penolakan justru menjadi penghalang utama sehingga banyak orang takut untuk memeriksakan diri.
“Penyakit ini bukan aib dan bukan sesuatu yang harus dijauhi orangnya. Yang harus dijauhi adalah perilaku berisiko, bukan orang yang terinfeksi. Kita harus memastikan bahwa mereka yang terdiagnosis mendapatkan pendampingan, akses pengobatan, dan perlindungan hak sosial tanpa diskriminasi sedikit pun,” tutur Wabup Puspawati.

Olehnya itu, melalui kegiatan penyuluhan ini, Wabup berharap para peserta dapat menjadi penyambung informasi yang benar kepada masyarakat. “Jika kita semua bersatu, menyebarkan pesan positif, mengajak masyarakat untuk hidup sehat, menjauhi perilaku berisiko, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, maka kita bisa mengurangi kasus dan melindungi generasi masa depan,” ujarnya.
“Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat besar dan semakin memperkuat komitmen kita untuk mewujudkan Luwu Timur yang sehat, produktif, dan bebas dari penularan HIV di masa yang akan datang,” harap Puspawati.

Orang nomor dua di Bumi Batara Guru ini, juga menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS terus melakukan langkah-langkah strategis seperti pemeriksaan HIV secara sukarela, konseling, edukasi, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor.
“Namun, perlu diketahui bahwa upaya pemerintah tidak akan pernah cukup tanpa partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Pencegahan HIV bukan hanya tugas tenaga kesehatan atau KPA, melainkan tanggung jawab kita semua,” tandas Wabup Puspawati.
Kegiatan diisi dengan materi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, dr. Helmy Kahar dan Sekretaris DPPKB, Nengah Sudiasa dengan dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, dr. Adnan, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Raodah, Kemenag Lutim, Para pelajar tingkat SMP dan SMA serta para guru pendamping. (rls)

Artikel Wabup Luwu Timur Puspa Warga Tidak Diskriminasi pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.