Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan pemerintah terhadap upaya memperkuat kerukunan antarumat beragama sekaligus menjaga nilai-nilai toleransi yang telah lama menjadi identitas Kota Daeng.
Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi menegaskan bahwa keberagaman merupakan fondasi penting yang membuat Makassar terus berkembang sebagai kota yang inklusif dan terbuka bagi seluruh masyarakat.

Menurutnya, setiap warga memiliki hak yang sama untuk hidup berdampingan, berkontribusi, dan tumbuh bersama tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, suku, maupun latar belakang sosial.
“Makassar berkembang karena seluruh elemen masyarakat dapat hidup bersama dengan saling menghormati dan mendapatkan ruang yang setara,” ujar Appi.
Ia menekankan bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kemampuan masyarakatnya menjaga persatuan serta membangun komunikasi yang sehat dalam menghadapi berbagai tantangan.

Karena itu, setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat harus diselesaikan melalui dialog dan musyawarah yang mengedepankan kepentingan bersama.
Appi juga menilai keberagaman yang dimiliki Makassar merupakan modal sosial yang sangat berharga. Untuk menjaga kekuatan tersebut, dibutuhkan sinergi yang erat antara berbagai kelompok agama, budaya, dan komunitas.

Pada kesempatan itu, ia turut menyoroti peran penting Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar dalam menjaga hubungan harmonis antarumat beragama. Ia meminta agar dukungan terhadap FKUB terus diperkuat sehingga program-program yang mendorong toleransi dan persatuan dapat semakin berkembang.
“Saya berharap dukungan terhadap FKUB bisa terus ditingkatkan agar lebih banyak kegiatan yang mampu memperkuat kerukunan dan mempererat hubungan antarumat beragama di Kota Makassar,” katanya.
Lebih lanjut, Appi menegaskan bahwa pembangunan kota tidak akan berjalan optimal apabila dilakukan secara sendiri-sendiri. Menurutnya, kolaborasi dan kebersamaan menjadi kunci utama dalam menciptakan pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Ia menyebutkan bahwa kemajuan Makassar harus dibangun melalui kerja sama yang kuat antara pemerintah, tokoh agama, komunitas, dan seluruh lapisan masyarakat.
“Makassar akan semakin maju apabila seluruh elemen bergerak bersama, membangun sinergi yang kuat dan menghadirkan manfaat yang dirasakan oleh semua warga,” tegasnya.
Melalui momentum Waisak, Appi berharap nilai-nilai perdamaian, toleransi, serta kepedulian sosial dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Makassar.
Di akhir sambutannya, ia menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Waisak kepada seluruh umat Buddha serta mengajak masyarakat untuk terus menjaga keharmonisan yang selama ini menjadi kekuatan besar Kota Makassar.

“Selamat Hari Raya Waisak kepada seluruh umat Buddha. Semoga perayaan ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan semakin mempererat tali persaudaraan dalam keberagaman yang kita miliki,” tuturnya.
Kegiatan Sannipata Waisak 2570 BE/2026 turut dihadiri unsur Forkopimda, tokoh agama Buddha, perwakilan organisasi keagamaan, jajaran FKUB, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Makassar, serta ratusan umat Buddha yang mengikuti rangkaian acara dengan penuh khidmat dan semangat kebersamaan.
Sementara itu, Gubernur Sulsel,
Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Permabudhi dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) yang selama ini aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah serta mendukung berbagai program pemerintah.

“Saya mengapresiasi Permabudhi dan Walubi yang terus hadir serta berkontribusi dalam pembangunan daerah, sekaligus mendukung program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah kabupaten dan kota, serta program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Andi Sudirman.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat luas.

“Mari bersama-sama melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat kita jangkau dan lakukan untuk mendukung kemajuan umat serta memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kita,” lanjutnya.

Gubernur menuturkan, hubungan baik antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan komunitas umat Buddha telah terjalin sejak lama. Menurutnya, sinergi yang dibangun bersama berbagai organisasi keagamaan menjadi modal penting dalam menjaga kerukunan dan memperkuat semangat gotong royong.

“Kebersamaan ini juga menjadi pengingat perjalanan panjang yang telah terjalin. Sejak saya menjabat sebagai Wakil Gubernur bersama Pak Yongris selaku Ketua Permabudhi Sulsel, hingga saat ini, sinergi dan kolaborasi terus terbangun demi memperkuat kerukunan serta semangat gotong royong di tengah masyarakat,” ungkapnya.(rhm-jun)

Artikel Dari Fort Rotterdam,Gubernur dan Wali Kota Serukan Persatuan dan Kolaborasi Lintas Agama pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Camat Bontoala, Patahulla, menegaskan proses penertiban telah melalui tahapan sosialisasi dan penyampaian surat resmi kepada para pedagang serta pelaku usaha bongkar muat.
Ia mengatakan pemerintah telah memberikan tenggat waktu hingga 21 Mei 2026,kemarin, agar seluruh aktivitas di Jalan Veteran Utara dihentikan sepenuhnya.
“Iya, jadi untuk para pedagang bongkar muat di sepanjang Jalan Veteran Utara itu akan dilakukan penertiban. Kita sudah sampaikan surat pemberitahuan dan batas waktunya sampai tanggal 21 Mei 2026, sehingga setelah itu tidak ada lagi aktivitas bongkar muat maupun jual beli di lokasi tersebut,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (21/5).

Menurut Patahulla, seluruh aktivitas dipindahkan ke Terminal Malengkeri yang dinilai sudah siap menampung para pedagang. Berbagai fasilitas di terminal tersebut telah dibenahi, mulai dari pengaspalan area, penerangan, hingga fasilitas pendukung lainnya.

“Terminal Malengkeri sudah sangat siap. Tidak ada alasan lagi untuk tidak menempati tempat itu karena fasilitasnya sudah dibenahi,” katanya.
Berdasarkan data dari pengelola terminal, sekitar 140 pelaku usaha telah mendaftarkan diri untuk menempati lapak di Terminal Malengkeri. Jumlah itu diperkirakan masih akan bertambah seiring pelaksanaan penertiban dalam waktu dekat.

Patahulla menegaskan Kamis malam, aktivitas bongkar muat di Jalan Veteran Utara tidak lagi diperbolehkan.
Ia menyebut tim gabungan akan turun melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan yang masih nekat beroperasi.
“Kalau nanti masih ditemukan aktivitas, tentu akan dilakukan imbauan. Kalau tidak diindahkan, kendaraan bisa digembok oleh Dishub dan dilakukan penilangan,” tegasnya.
Ia menjelaskan relokasi ini sebenarnya bukan hal baru bagi para pedagang. Sebelumnya, mereka pernah dipindahkan ke Terminal Malengkeri, namun kembali ke Jalan Veteran Utara karena saat itu fasilitas terminal dianggap belum memadai.

Kini, setelah pembenahan selesai dilakukan, pemerintah meminta seluruh pelaku usaha kembali menempati terminal sesuai kesepakatan sebelumnya.
“Dulu mereka pernah pindah, tapi kembali lagi karena fasilitas belum siap. Sekarang terminal sudah dibenahi, jadi diharapkan semuanya kembali ke sana,” jelasnya.
Untuk mempermudah penataan, pemerintah bersama PD Terminal juga membuka pendaftaran bagi para pedagang. Langkah itu dilakukan agar penempatan lapak bisa diatur lebih tertib sesuai nomor dan lokasi yang telah disiapkan.

“Kami sudah sampaikan ke PD Terminal agar dalam tahap sosialisasi ini jangan dulu ada biaya-biaya yang dibebankan karena ini masih proses peralihan,” tuturnya.
Terkait kapasitas, pihak terminal disebut mampu menampung seluruh kendaraan bongkar muat yang selama ini beroperasi di Jalan Veteran Utara. Dari sekitar 300 kendaraan yang terdata, area Terminal Malengkeri dinilai masih cukup luas untuk menampung seluruh aktivitas tersebut. (rhm)

Artikel Bongkar Muat di Veteran Utara Dilarang, Siap-siap Digembok pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Camat Tamalate, Muhammad Aril Syahbani, menyampaikan bahwa pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi, bersama unsur Bantuan Kendali Operasi (BKO) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Tamalate.

“Kami turun ke lokasi, melihat kandang babi tersebut. Namun saat ini, sudah tidak ada lagi aktivitas peternakan di lokasi tersebut karena telah dibersihkan dan hewan ternaknya telah dipindahkan oleh pemilik,” ujar Aril, akhir pekan lalu.

Ia menegaskan, kondisi terkini di lapangan telah ditertibkan dan tidak ditemukan lagi keberadaan babi di area yang sebelumnya menjadi sorotan publik.
“Saat ini, sudah tidak ada (kandang babi),” tegasnya.

Aril menjelaskan, penanganan ini dilakukan setelah informasi terkait keberadaan kandang babi tersebut viral di media sosial dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Begitu informasi beredar, anggota BKO Satpol PP bersama tim kecamatan langsung melakukan peninjauan.

“Saat itu memang ditemukan kandang babi di lokasi, namun saat ini hewan ternaknya sudah tidak ada lagi,” jelasnya, mengulang.
Pihak Kecamatan Tamalate juga tetap menghargai perbedaan pihak yang pemilik kandang hewan tersebut, sehingga penanganan juga tetap mengedepankan persuasif.
Berdasarkan keterangan pemilik, lanjut Aril, babi yang dipelihara tersebut bukan untuk tujuan komersial atau diperjualbelikan, melainkan hanya untuk konsumsi pribadi.
“Menurut pengakuan pemilik, ternak tersebut tidak untuk dijual, melainkan dikonsumsi sendiri. Bahkan seluruhnya sudah dipotong dan tidak ada lagi di lokasi,” tambahnya.

Pemerintah Kecamatan Tamalate memastikan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum maupun ketidaknyamanan bagi warga.
Selain itu, koordinasi lintas instansi juga akan diperkuat guna memastikan setiap aktivitas usaha maupun pemanfaatan lahan tetap sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.

“Ke depan, kami akan lebih intens melakukan pengawasan dan memastikan setiap aduan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat,” tutup Aril. (rhm)

Artikel Kandang Babi di Gudang Farmasi Akhirnya Dipindahkan pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

MTQ VIII Korpri Nasional 2026 direncanakan diikuti kafilah dari 38 provinsi serta perwakilan kementerian dan lembaga dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga akan mempertandingkan 12 cabang lomba dengan 36 kategori.
Pelaksanaan MTQ VIII Korpri Nasional 2026 mengusung tema ‘ASN Berakhlak Mulia, Indonesia Tangguh’. Panitia menetapkan Makassar sebagai lokasi pembukaan dan Pangkep sebagai lokasi penutupan.

Sulsel dipercaya menjadi tuan rumah ajang nasional yang digelar dua tahun sekali tersebut. Penunjukan itu dinilai memperkuat posisi Sulsel sebagai salah satu pusat pelaksanaan kegiatan nasional di kawasan Indonesia Timur.

Selain itu, kegiatan ini akan menjadi ajang syiar Al-Qur’an di kalangan aparatur sipil negara (ASN). MTQ Korpri juga menjadi forum nasional untuk memperkuat persaudaraan, kolaborasi lintas instansi, serta nilai keagamaan dalam pelaksanaan pemerintahan.
Jufri mengatakan Korpri Sulsel juga perlu menyiapkan kafilah terbaik untuk menghadapi MTQ tingkat nasional tersebut. Dia menilai persiapan peserta harus berjalan beriringan dengan kesiapan Sulsel sebagai tuan rumah.

“Selain itu, kita juga harus segera mempersiapkan potensi-potensi terbaik untuk kafilah Sulsel pada MTQ KORPRI Nasional ini,” katanya.
Menurut Jufri, kepercayaan menjadikan Sulsel sebagai tuan rumah tidak terlepas dari dukungan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI sekaligus Ketua Umum Korpri Prof Zudan Arif Fakrulloh. Zudan sebelumnya telah meluncurkan dan menyosialisasikan MTQ VIII Korpri Nasional 2026 di Hotel The Rinra Makassar, Sabtu (14/2) lalu.
Pelaksanaan MTQ VIII Korpri Nasional 2026 diproyeksikan memberi dampak bagi sektor perhotelan dan transportasi. Kegiatan itu juga diharapkan berdampak terhadap pelaku usaha mikro dan ekonomi lokal di Sulsel. (jun)

Artikel Korpri Sulsel Matangkan Persiapan MTQ VIII pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Munafri yang akrab disapa Appi menyampaikan bahwa pembangunan kota tidak cukup hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, desain kota harus mampu menjawab kebutuhan berbagai ragam disabilitas agar tidak ada warga yang merasa terpinggirkan saat menikmati ruang publik.
“Kota Makassar harus menjadi ruang yang terbuka bagi semua kalangan. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk menikmati fasilitas publik, dan hal itu menjadi tanggung jawab bersama yang perlu diwujudkan secara kolaboratif,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Appi saat menerima audiensi dari Yayasan Kota Kita Surakarta bersama Komisi Nasional Disabilitas serta sejumlah organisasi penyandang disabilitas di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (12/5). Pertemuan itu membahas risalah kebijakan terkait penguatan aksesibilitas ruang publik dan taman kota di Makassar.
Hadir dalam audiensi tersebut Direktur Eksekutif Kota Kita, Ahmad Rifai, serta Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam menyatukan pandangan antara pemerintah, lembaga, dan komunitas disabilitas untuk melahirkan kebijakan yang lebih inklusif dan aplikatif. Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan pembangunan tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bersama bahwa kota yang maju adalah kota yang mampu merangkul seluruh warganya tanpa diskriminasi.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot Makassar akan segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait standar pembangunan berbasis inklusivitas. Appi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum, menjadikan aksesibilitas sebagai prioritas utama dalam setiap proyek pembangunan.

“Tidak boleh ada bangunan di Makassar yang mengabaikan prinsip inklusif. Aksesibilitas harus menjadi perhatian sejak tahap perencanaan,” tegasnya.
Munafri menilai awal masa kepemimpinannya menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, baik terhadap pembangunan baru maupun penyesuaian fasilitas yang sudah ada. Politisi Partai Golkar itu berharap seluruh perubahan yang dilakukan dapat mengarah pada terciptanya kota yang lebih ramah bagi semua kelompok masyarakat.
Untuk memperkuat arah kebijakan, Pemkot Makassar juga mulai melibatkan penyandang disabilitas dalam tim ahli pemerintah kota. Salah satunya dengan menghadirkan sosok disabilitas bernama Nadila guna memberikan perspektif langsung dalam proses penyusunan kebijakan.

Menurut Appi, sudut pandang pemerintah belum tentu sama dengan pengalaman yang dirasakan penyandang disabilitas. Karena itu, masukan langsung dari mereka dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Selain itu, ia juga mendorong adanya pertemuan rutin bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk Yayasan Kota Kita Surakarta, agar konsep kota inklusif tidak hanya berhenti sebagai wacana, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata secara bertahap.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Munafri turut menyoroti pentingnya fasilitas pendukung seperti rambu khusus penyandang disabilitas, jalur akses yang aman, hingga lift ramah disabilitas di gedung-gedung pelayanan publik.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan organisasi disabilitas dapat melahirkan regulasi yang komprehensif sekaligus mudah diterapkan. Perwali yang tengah disusun pun diharapkan menjadi pedoman teknis yang wajib dipatuhi seluruh pihak.
“Kami membutuhkan masukan dari semua pihak agar regulasi yang lahir benar-benar kuat, implementatif, dan dapat dijalankan bersama,” tutupnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Kota Kita Surakarta, Ahmad Rifai, menyebut inisiatif yang dijalankan bersama Pemerintah Kota Makassar merupakan bentuk dukungan nyata terhadap visi Wali Kota Makassar dalam mewujudkan kota inklusif.

Menurut Rifai, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi telah diarahkan pada langkah operasional dengan melibatkan langsung penyandang disabilitas dalam proses pembangunan kota.
“Program ini merupakan respons terhadap visi besar Pak Wali Kota mengenai kota inklusif. Kami ingin memastikan penyandang disabilitas ikut berpartisipasi sehingga kebutuhan dan gagasan mereka benar-benar masuk dalam pembangunan kota,” jelasnya.

Ia menambahkan, keterlibatan penyandang disabilitas sangat penting agar pembangunan fasilitas publik seperti taman, trotoar, dan jalan benar-benar dapat diakses seluruh kalangan.fasilitas publik di Makassar benar-benar ramah bagi semua,” pungkasnya. (rhm)

Artikel Fasilitas Publik Harus Diakses Penyandang Disabilitas pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Camat Tamalanrea, Andi Patiroi, mengungkapkan bahwa dalam kegiatan tersebut tercatat sebanyak 25 lapak PKL menjadi sasaran penataan. Beberapa di antaranya diketahui telah beroperasi selama 5 hingga 10 tahun.
“Dari total 25 lapak, sebanyak 5 lapak dilakukan pembongkaran langsung di lokasi. Sementara sisanya memilih untuk melakukan pembongkaran secara mandiri sesuai kesepakatan yang telah dibangun bersama,” jelasnya.
Kegiatan penataan tersebut diawali dengan apel gabungan yang dipimpin langsung oleh Camat Tamalanrea, Andi Patiroi.

Apel diikuti oleh unsur pemerintah kecamatan, mulai dari Kasi Trantib, Kasi Kebersihan beserta jajaran, serta melibatkan personel Polsek Tamalanrea, Babinsa, Bhabinkamtibmas, BKO Satpol PP, hingga Satlinmas.
Usai apel, tim gabungan langsung bergerak ke lapangan untuk melakukan penataan lapak PKL sekaligus menertibkan area parkir liar yang selama ini dinilai mengganggu ketertiban umum dan kelancaran mobilitas warga.
Dia menegaskan bahwa langkah penataan ini tidak semata-mata bersifat penertiban, tetapi juga merupakan bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait pentingnya menjaga ketertiban ruang publik.

Menurut Andi Patiroi, pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini mengedepankan cara-cara humanis dan persuasif, sehingga para pedagang tetap merasa dihargai tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.
“Kami lebih mengedepankan komunikasi dan kesadaran bersama. Alhamdulillah, sebagian pedagang menunjukkan itikad baik dengan membongkar lapaknya secara mandiri,” jelasnya.

Selain penertiban lapak PKL, petugas juga melakukan penataan terhadap parkir liar yang selama ini menjadi keluhan masyarakat karena menghambat akses jalan dan aktivitas sehari-hari di kawasan tersebut.
Melalui kegiatan ini dapat tumbuh kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban lingkungan.
“Upaya ini, kami juga harapkan mampu mendukung terwujudnya wajah kota yang lebih rapi, bersih, dan nyaman bagi seluruh warga,” harapnya. (rhm)

Artikel 25 PKL Tamalanrea Bongkar Lapak Secara Mandiri pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Personel membubarkan mereka berdasarkan laporan dan aduan warga melalui layanan pengaduan Polri 110.
Kapolsek Manggala, Kompol Samuel To’longan, mengemukakan, atas laporan dan aduan warga tersebut personel kemudian menindaklanjuti turun di TKP membubarkan sekelompok pemuda yang diduga berpesta miras disekitar Posyandu Anyelir.

Pada kesempatan tersebut, petugas juga memberikan imbauan dan pembinaan kepada para pemuda yang nongkrong di sekitar TKP.
Setelah mereka diberikan pengarahan, mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selanjutnya, mereka yang terlibat berpesta miras, dipulangkan ke rumah masing-masing. (jul)

Artikel Polisi Bubarkan Sekelompok Remaja yang Pesta Miras pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

‎Berdasarkan keterangan yang dihimpun, awalnya korban didatangi oleh kelompok pelaku yang berjumlah sekitar 20 orang. Sementara korban saat itu hanya bersama sekitar tujuh rekannya. ‎
Korban kemudian diajak duel oleh salah satu pelaku. Namun saat duel berlangsung, korban justru diduga dipukul oleh anggota lain dari kelompok tersebut. ‎

“Ketika korban terjatuh, dia langsung dikeroyok. Saat berada di tanah, korban melihat ada dua orang yang memukul dan menginjak-injak dirinya,” ungkap Ilham selaku keluarga korban.‎
Keluarga korban menyebut dua orang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut masing-masing berinisial AH dan IM. Akibat kejadian itu, Amri mengalami luka lebam di bagian wajah serta bengkak pada pundak belakang. ‎

Korban juga sempat tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pihak keluarga mengaku telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah. ‎‎

Ia juga menyebut, pascakejadian tersebut Amri mengalami trauma dan kini tidak lagi ingin masuk sekolah karena para terduga pelaku masih berada di lingkungan sekolah. ‎
‎”Saat ini Amri sudah tidak mau masuk sekolah karena para pelaku masih ada,” ujarnya. Keluarga berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan tersebut agar kejadian serupa tidak kembali terulang. ‎

“Untuk itu kami berharap keadilan bisa ditegakkan, karena kalau pelaku masih ada di lingkungan sekolah tentu itu berbahaya,” ujarnya.
‎Menyikapi hal itu, Kepala SRMP 23 Makassar, Rabiah membantah adanya tindak pengeroyokan dan menyebut insiden tersebut merupakan perkelahian antar siswa. Menurut Rabiah, pihak sekolah pertama kali mengetahui kejadian itu sekitar pukul 11.00 Wita pada 23 April 2026. ‎
Ia menjelaskan, setelah mengetahui adanya perkelahian, pihak sekolah langsung mengambil langkah penanganan dengan menugaskan petugas kesehatan sekolah untuk memberikan pertolongan kepada siswa. ‎
Selain itu, sekolah juga mendampingi dan membiayai pengobatan siswa di rumah sakit, serta menghadirkan dokter dan psikolog dari sentra untuk memastikan kondisi kesehatan siswa. “Sekolah juga telah melakukan upaya mediasi terhadap ketiga keluarga siswa yang terlibat perkelahian,” ujarnya,Senin (11/5). ‎
Terkait dugaan adanya geng di lingkungan sekolah, Rabiah mengaku pihak sekolah baru mengetahui informasi tersebut setelah insiden terjadi. “Sekolah mengetahui adanya geng setelah kejadian tersebut dan saat ini telah dibubarkan,” katanya. ‎

Rabiah juga menjelaskan, saat kejadian berlangsung pihak sekolah tengah menggelar lomba fashion show dan menari dalam rangka peringatan Hari Kartini sehingga guru dan tenaga kependidikan fokus pada kegiatan tersebut.

Menurutnya, dua siswa yang terlibat telah membuat kesepakatan untuk berkelahi di lapangan futsal yang lokasinya cukup jauh dari area kegiatan lomba. “Semua guru dan wali asuh berada di lokasi acara saat kejadian berlangsung,” jelasnya.

‎Atas kejadian itu, pihak sekolah mengaku telah memberikan teguran kepada guru dan tenaga kependidikan agar lebih cermat dalam mengawasi perilaku siswa. Terkait tudingan sekolah melindungi pelaku, Rabiah menegaskan pihaknya bersikap netral karena seluruh siswa yang terlibat merupakan peserta didik di sekolah tersebut. ‎
“Ketiganya adalah siswa kami, sekolah bersifat netral dan tidak memihak,” tegasnya.

Ia menambahkan, upaya mediasi sebenarnya telah dilakukan, namun pihak yang mengaku sebagai korban menolak berdamai. Pihak sekolah juga mengaku telah memanggil orang tua siswa yang terlibat dan memberikan sanksi berupa skorsing kepada siswa yang ikut dalam perkelahian tersebut.
‎Saat ini, kasus tersebut juga telah dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan untuk proses lebih lanjut.(jar)

Artikel Keluar dari Geng, Siswa Diduga Dikeroyok Siswa Lain pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Camat Panakkukang, Syahril, menjelaskan bahwa pihaknya sudah sering memberikan teguran hingga melakukan penertiban langsung di lapangan.
Namun, pola yang terjadi hampir selalu berulang, pedagang membubarkan diri saat petugas datang, lalu kembali lagi setelah situasi dianggap aman.
“Setiap kami datang, mereka pergi. Tapi tidak lama kemudian muncul lagi. Ini terus berulang,” ungkap Syahril saat ditemui di Balaikota Makassar, Rabu (6/5).
Ia menambahkan, aktivitas para pedagang tersebut tersebar di wilayah Panakkukang hingga Rappocini.

Mereka umumnya menggunakan gerobak dan berjualan di badan jalan, dengan jumlah sekitar lima hingga enam pedagang di satu titik.
Yang juga menjadi persoalan, mereka berjualan dengan menggunakan badan jalan. Hal itu tentu saja membahayakan bagi pedagang dan para pengguna jalan karena gerobaknya menjorok ke jalanan.
Belakangan, kondisi di lapangan semakin memanas setelah terjadi perselisihan antara pedagang buroncong dan penjual nasi kuning.

Persoalan tersebut dipicu oleh perebutan lokasi berjualan di pinggir jalan, dan sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat adu argumen antara kedua pihak.
Syahril mengakui situasi tersebut cukup kompleks dan menjadi perhatian serius pemerintah setempat. “Kejadian itu memang ada, dan tentu menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, pihak kecamatan berencana mengambil tindakan yang lebih tegas.
Pedagang yang tetap melanggar aturan akan dikenakan sanksi berupa penyitaan gerobak.

“Jika masih mengulangi pelanggaran, kami akan lakukan penyitaan untuk memberikan efek jera,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, proses penindakan ini akan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) guna memastikan penegakan aturan berjalan sesuai ketentuan, khususnya terkait pelanggaran peraturan daerah tentang ketertiban umum. (rhm)

Artikel Penertiban Pedagang Buroncong Libatkan Penyidik pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Kegiatan ini direncanakan berlangsung pada 23 hingga 25 Juni 2026 dan akan menghadirkan puluhan negara dari berbagai kawasan, khususnya yang masuk dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP), Mario Said, mengungkapkan bahwa pelaksanaan IGS 2026 direncanakan digelar di Hotel Rindra dengan memanfaatkan dua ruang utama, yakni Macora 1 dan Macora 2.

“Persiapan terus kami lakukan, termasuk penyusunan profil potensi Kota Makassar serta profil perusahaan-perusahaan yang akan ditawarkan. Nantinya, semua akan melalui proses kurasi dari Kementerian Luar Negeri,” ujar Mario usai mengikuti rapat bersama Wali Kota Makassar, Rabu (6/5).

Ia menambahkan, pihaknya telah memaparkan rencana tersebut kepada Wali Kota Makassar dan mendapat sambutan positif.
Saat ini, fokus pemerintah adalah memfinalisasi daftar undangan serta berkoordinasi lebih lanjut dengan Sekretaris Daerah dan Kementerian Luar Negeri.

Dalam rangkaian kegiatan IGS, akan digelar seremoni pembukaan, dilanjutkan dengan sesi business-to-business (B2B) matching antara pelaku usaha lokal dan perwakilan negara peserta.
Pemerintah berharap forum ini menjadi jembatan bagi pelaku usaha Makassar untuk memperluas pasar ekspor, khususnya ke kawasan Timur Tengah.

“Kita akan dorong pelaku usaha, baik UMKM maupun perusahaan besar yang selama ini sudah ekspor ke Jepang, Eropa, dan Amerika, agar juga bisa menembus pasar negara-negara OKI,” jelasnya.
Sebanyak 31 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) direncanakan hadir, ditambah 18 negara sahabat lainnya. Kegiatan ini juga dijadwalkan akan dibuka langsung oleh Menteri Luar Negeri.
Selain sektor swasta, pemerintah juga membuka peluang untuk menawarkan proyek investasi daerah, termasuk kemungkinan memperkenalkan kawasan Untia sebagai salah satu potensi unggulan.
Tak hanya itu, Makassar juga membuka kesempatan bagi daerah lain di Sulawesi Selatan untuk ikut ambil bagian dalam mempromosikan potensi investasi mereka.

Dengan skala internasional dan dukungan lintas sektor, IGS 2026 diharapkan menjadi momentum penting bagi Makassar untuk memperkuat posisi sebagai pusat investasi dan diplomasi ekonomi berbasis budaya di Indonesia Timur. (rhm)

Artikel Bidik Investasi Global Lewat Diplomasi Kuliner IGS 2026 pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Bahkan, pelaku juga mengancam dengan badik dan nyaris memperkosa. Pelaku masuk ke dalam rumah memanjat tembok dan merusak jendela kamar ART lalu pelaku masuk ke dalam kamar melihat ART sedang tidur di kamar belakang.
Kemudian pelaku mematikan lampu kamar. ART pun kaget dan terbangun. Lalu pelaku mengancam dan meminta agar tidak bergerak.
Melihat ART ketakutan, pelaku lalu memegang bagian vital korban.

”Pelaku terus na pegang-pegang ka. Jadi saya melawan. Saya bilang mana HP ku kenapa muambil. Nabilang saya kasih ko ini HP tapi kasih ka (layani) dulu satu kali,” kata S.
Korban yang menolak lalu dipaksa untuk melakukan hubungan badan. Korban akhirnya melawan dengan menendang pelaku sambil berteriak minta tolong kemudian pelalu melarikan diri.
Kasi Humas Polrestabes Makassar, Kompol Wahiduddin, mengemukakan, kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Rappocini dan saat ini pihak Polsek masih melakukan penyidikan mencari pelaku kejahatan tersebut. (jul)

Artikel Maling Satroni Rumah Pengusaha Beras di Minasa Upa pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba mengatakan telah mengambil langkah progresif dengan melakukan penataan ulang sistem pengelolaan sampah di lingkungan kantornya. Langkah ini tidak lepas dari meningkatnya produksi sampah harian yang dinilai perlu diimbangi dengan sistem pengelolaan yang lebih efektif dan terstruktur.

Sebelumnya, praktik pemilahan sampah sebenarnya telah berjalan di lingkup sekretariat. Namun, seiring bertambahnya aktivitas dan volume sampah, sistem yang ada dinilai belum optimal. “Karena itu, dilakukan evaluasi menyeluruh, termasuk perencanaan ulang desain dan fungsi fasilitas tempat sampah agar lebih mendukung proses pemilahan yang tepat guna,” ungkapnya, Selasa (5/5).

Ia menegaskan bahwa pembenahan ini merupakan bagian dari komitmen institusinya dalam mendukung agenda lingkungan pemerintah kota. “Kami tidak ingin sekadar mengikuti program, tetapi memastikan implementasinya benar-benar berjalan. Saat ini kami tengah mendesain ulang sistem tempat sampah agar pemilahan bisa dilakukan secara efektif dan konsisten di lingkungan kantor,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana, tetapi juga pada perubahan perilaku. Kesadaran dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor kunci keberhasilan program tersebut.
“Yang paling penting adalah membangun budaya fasilitas bisa disiapkan, tetapi tanpa kesadaran bersama, hasilnya tidak akan maksimal. Kami ingin pengelolaan sampah dimulai dari kesadaran individu di kantor ini,” lanjutnya.
Dengan pembenahan ini, Sekretariat DPRD Makassar menargetkan pengelolaan sampah dapat dilakukan lebih tertib sejak dari sumbernya. Selain itu, langkah ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi tekanan terhadap TPA Tamangapa yang selama ini menjadi titik akhir pembuangan sampah kota.

“Langkah yang diambil untuk menjadi contoh bagi instansi lain, sekaligus memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam mendukung visi Makassar menuju kota yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tuturnya.(ita)

Artikel Sekretariat DPRD Makassar Perkuat Sistem Pemilahan Sampah pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Sekretaris Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menekankan pentingnya kolaborasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menangani ODGJ. Hal tersebut disampaikannya usai membuka pertemuan koordinasi yang digelar Dinas Kesehatan Kota Makassar.
Menurutnya, selama ini penanganan ODGJ kerap terhambat oleh ego sektoral, di mana masing-masing instansi berjalan sendiri tanpa koordinasi yang jelas. Kondisi ini dinilai membuat penanganan di lapangan menjadi lambat dan tidak optimal.

“Masalah ODGJ bukan tanggung jawab satu dinas saja. Semua pihak harus terlibat dan bekerja bersama secara sistematis,” ujarnya, Selasa (5/4).
Ia menjelaskan, alur penanganan ODGJ sebenarnya sudah memiliki pola, dimulai dari laporan masyarakat di tingkat RT/RW, lalu ditindaklanjuti oleh kelurahan dan kecamatan.
Setelah itu, puskesmas melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan kondisi kejiwaan individu tersebut.

Jika diperlukan, proses penanganan dilanjutkan dengan pengamanan oleh Satpol PP sebelum dirujuk ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit.
Setelah menjalani perawatan medis, peran Dinas Sosial menjadi krusial dalam proses rehabilitasi hingga pengembalian pasien ke keluarga.
Namun, tanpa kejelasan pembagian tugas dan prosedur yang baku, proses tersebut kerap tersendat. Karena itu, Sekda mendorong lahirnya standar operasional prosedur (SOP) yang mampu mengatur secara rinci peran masing-masing pihak.

“Harus jelas siapa melakukan apa, mulai dari penanganan awal sampai pemantauan pasca perawatan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa pendekatan dalam menangani ODGJ harus mengedepankan sisi kemanusiaan. Edukasi kepada masyarakat dinilai penting untuk menghapus stigma negatif terhadap ODGJ, sekaligus mendorong keluarga agar lebih peduli dan mendukung proses penyembuhan.

“ODGJ bukan untuk dijauhi. Mereka bisa pulih jika ditangani dengan baik dan didukung lingkungan,” tambahnya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Kesehatan Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menyebut koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menyamakan persepsi dan mempertegas peran tiap instansi.
Ia mengakui, selama ini masih sering terjadi kebingungan di lapangan, terutama terkait instansi mana yang harus menangani ODGJ saat pertama kali ditemukan. Kondisi ini menunjukkan perlunya SOP terpadu yang bisa menjadi acuan bersama.

Dalam mekanisme penanganan, Dinas Kesehatan berfokus pada aspek medis, mulai dari asesmen hingga pengobatan. Jika pasien membutuhkan perawatan lanjutan, maka akan dirujuk ke rumah sakit dan dipantau secara berkala.
Sementara itu, jika tidak memerlukan penanganan medis intensif, maka tanggung jawab akan dialihkan ke Dinas Sosial untuk proses rehabilitasi sosial.
“Jangan ada lagi saling menunggu. Begitu ada laporan, semua pihak harus bergerak bersama,” ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya kecenderungan peningkatan jumlah ODGJ yang ditemukan di lapangan dalam beberapa waktu terakhir, meski data resmi masih dalam tahap pendataan.
Pemerintah Kota Makassar pun menargetkan agar melalui koordinasi ini, segera terbentuk rencana aksi dan roadmap penanganan ODGJ yang terintegrasi. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung visi Makassar sebagai kota yang inklusif dan ramah bagi seluruh warganya. (rhm)

Artikel Tangani ODGJ, Sekkot Ingatkan OPD tak Terjebak pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa posisi kepala sekolah yang saat ini masih kosong atau dijabat pelaksana tugas akan segera diisi secara definitif.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Munafri menyebut proses penetapan kepala sekolah definitif kini tinggal menunggu tahap akhir.
“Tidak akan lama. Kita pastikan akan definitif secepatnya. Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai semuanya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini hanya tersisa beberapa persyaratan administratif yang perlu dirampungkan sebelum penetapan resmi dilakukan.
Namun, menurutnya, proses tersebut tidak akan menjadi hambatan berarti.

“Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, tapi itu sudah tinggal finalisasi,” tambahnya.
Kepastian ini menjadi penting, terutama terkait kewenangan kepala sekolah dalam menandatangani dokumen resmi seperti ijazah siswa. Munafri menegaskan bahwa pemerintah kota memahami urgensi tersebut.
“Iya, pasti. Kita akan memastikan paling lambat minggu depan,” tegasnya.

Dengan target penyelesaian tersebut, Munafri memastikan seluruh kepala sekolah definitif sudah menjabat sebelum SPMB dimulai. Hal ini diharapkan dapat menjamin kelancaran proses administrasi dan penerimaan siswa baru di Makassar.“Ya, berarti sebelum SPMB,” pungkasnya.

Sekretaris Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, hanya mengungkapkan bahwa secara administrasi proses pengukuhan telah rampung dan kini tinggal menunggu penetapan resmi oleh Wali Kota Makassar.
“Secara administrasi sudah lengkap, sudah ada di Pak Wali. Sisa menunggu pengukuhan, semua sudah rampung. Kita sementara juga sudah melakukan penginputan ke BKN, dan saat ini masih dalam tahap finalisasi,” ujarnya saat diwawancarai di Media Center Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (5/5)).

Ia menegaskan, percepatan pengukuhan ini penting agar tidak mengganggu jalannya SPMB, terutama terkait kewenangan kepala sekolah dalam proses administrasi pendidikan, termasuk penandatanganan ijazah siswa.
“Diusahakan sebelum SPMB, karena nanti kepala sekolah juga punya peran penting, misalnya dalam penandatanganan ijazah murid,” tambahnya.

Sementara itu, jadwal pelaksanaan SPMB 2026 telah ditetapkan. Untuk jalur non domisili, pendaftaran dibuka pada 2–4 Juni, sedangkan jalur domisili berlangsung pada 9–13 Juni 2026.
Di sisi lain, Pemkot Makassar juga menghadirkan berbagai pembaruan dalam sistem penerimaan siswa tahun ini. Melalui platform digital Lontara+, seluruh proses dibuat lebih transparan dengan sistem pemantauan real-time, penggunaan koordinat presisi berbasis Kartu Keluarga, serta penguatan sistem server guna mencegah gangguan teknis.

Dengan berbagai kesiapan tersebut, pemerintah optimistis pelaksanaan SPMB 2026 akan berjalan lebih tertib, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan di Kota Makassar.

Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kembali meminta kepastian pengukuhan 374 kepala sekolah hasil seleksi yang
masih tertunda.

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan bahwa kepala sekolah yang telah melalui seluruh tahapan seleksi seharusnya segera dikukuhkan. Menurutnya, percepatan pelantikan penting agar roda organisasi sekolah berjalan optimal dan kebijakan pendidikan dapat dieksekusi secara maksimal di lapangan.

“Bahwa kepala sekolah yang sudah diseleksi sebaiknya dilantik cepat untuk memaksimalkan pelayanan pendidikan di Kota Makassar,” ungkapnya..
Ia menilai, penundaan tanpa kejelasan bukan hanya menciptakan ketidakpastian di tingkat sekolah, tetapi juga dapat melemahkan fungsi kepemimpinan pendidikan. Kekosongan atau status kepala sekolah yang belum definitif dinilai berpotensi menghambat pengambilan keputusan strategis di lingkungan sekolah.

Pandangan serupa disampaikan anggota Komisi D DPRD Makassar, Muchlis Misbah yang menekankan bahwa proses seleksi telah dilalui secara resmi dan transparan. Karena itu, menurutnya, tidak ada alasan untuk terus menunda pengukuhan para kepala sekolah tersebut.Peta

Ia menegaskan, penundaan berlarut berpotensi mengganggu stabilitas manajemen sekolah. Ia menyampaikan bahwa kepala sekolah yang telah melalui tahapan seleksi sebaiknya segera dikukuhkan agar dapat langsung bekerja dan memaksimalkan tugasnya.

“Ini untuk menghindari adanya intervensi-intervensi kepentingan. Jangan sampai ada yang mau ingin merubah keputusan-keputusan yang sudah berlangsung ini akan mencederai mutu pendidikan di Kota Makassar,” jelasnya.(rhm)

Artikel Kepsek Dikukuhkan Sebelum SPMB pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Event lari 10k dan 5k ini diikuti unsur TNI berbagai kesatuan serta masyarakat umum juga pelajar. Peserta mulai start dan finish di Jl Jenderal Sudirman Makassar.
Keseriusan para runners meniti rute lari bukan hanya karena sehatnya namun hadiah juara berupa uang tunai dna souvenir menanti juga hadiah doorprize bagi seluruh peserta.
Pangdivif 3 Kostrad Mayjen TNI Bagus Suryadi Tayo diwakili Kasdivif 3 Kostrad Brigjen TNI Fadli Mulyono mengatakan, penyelenggaraan Darpa Run ini bukan hanya bagian dari peringatan HUT Kostrad tapi juga sebagai sarana kebugaran jasmani masyarakat. Dikatakan Fadli, olahraga mampu jadi media efektif dalam mempertahankan kesehatan fisik.

“Kegiatan ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga keseimbangan dalam beraktivitas. Dan saya mengapresiasi kepada seluruh peserta yang jumlahnya mencapai 1.500 orang lebih yang berasal dari dalam maupun luar Sulsel. Ini menunjukkan perhatian yang luar biasa. Animo masyarakat mengikuti Darpa Run ini sangat tinggi, ” kata Kasdivif 3.
Dikatakannya, dalam rangka HUT Kostrad ini Kostrad mendekati segmen-segmen runners.

“Hari ini kita lepas sekira 1.500 orang lebih pelari. Ada peserta kita dari Timika itu yang terjauh. Lari itu kini menjadi olahraga yang digandrungi semua kalangan dan bahkan sudah jadi hybrid lah. Karenanya kita dekati segmen runners ini karena memang banyak yang suka. Tujuan kita adalah supaya masyarakat negara ini sehat. Syarat untuk beraktivitas adalah sehat dulu. Selain mengatur pola hidup dan pola asupan gizi yang baik, kita juga harus berolahraga dengan baik. Itu tiga pilar sehat yang harus dimiliki, ” kata Kasdivif 3 Kostrad memotivasi para peserta Darpa Run 2026.
Untuk juara Darpa Run 2026 pada jarak 10k masing-masing untuk kelompok putra juara 1 diraih Feri Fadri dengan jarak tempuh 30.58 menit, juara 2 diraih Syamsudin 31.03 menit dan juara 3 diraih Laode dengan waktu 32.19 menit.

Kelompok putri untuk 10k diraih juara 1 Asmida dengan waktu tempuh 39.44 menit, juara 2 Rismawati waktu 39.52 menit dan juara 3 Mariana dengan waktu tempuh 56.09 menit.
Sedang untuk kelompok 5k putra diraih juara 1 yakni Irza dengan waktu 15.35 menit, juara 2 diraih Yosanto dengan waktu 15.51 menit dan juara 3 Burhanuddin 15.58 menit.
Sementara putri 5k yakni juara 1 Nurfaidah dengan waktu 20.27 menit, juara 2 diraih Afifah dengan waktu 20.50 menit dan juara 3 diraih Nurwahidah dengan waktu 21.53 menit. Para juara dihadiahi uang tunai dan souvenir sesuai kategori kelasnya.

Untuk doorprize panitia menyiapkan hadiah utama 5 unit sepeda motor, 10 unit sepeda, 1 unit kulkas 2 pintu, sejumlah televisi dan hadiah hiburan lainnya. Para runners yang mendapatkan hadiah sangat gembira. (sar)

Artikel Darpa Run 2026, Divif 3 Kostrad Pakkatto Diikuti 1.500 Pelari pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah personel Polsek Ujung Pandang. Kompol Muhammad Yusuf mengemukakan, program Police Goes To School merupakan kegiatan kepolisian bertujuan memberikan edukasi serta imbauan kamtibmas kepada para pelajar guna menjaga dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif.

Kapolsek juga menekan kepada para pelajar agar tidak terlibat dalam berbagai perilaku negatif, seperti perundingan (bullying), tawuran antara sekolah, konsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, balapan liar, judi online serta tindak pidana lainnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi hoaks dan lainnya. (jul)

Artikel Polsek UP Edukasi Pelajar Jahui Bullying dan Narkoba pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

‎‎Lurah Gunung Sari, Ahmad Abubakar, mengungkapkan bahwa kehadiran pihak Starbucks tidak hanya untuk melihat aktivitas pertanian, tetapi juga meninjau langsung proses pendauran sampah yang telah berjalan di lokasi tersebut.‎
‎“Pihak Starbucks datang untuk melihat bagaimana proses pendauran sampah sekaligus menjajaki kerja sama antara pihak Starbucks dan urban farming Cokonuri,” ujarnya.‎

‎Ia menjelaskan, rencana kolaborasi tersebut akan difokuskan pada pengelolaan sampah organik dari aktivitas Starbucks yang nantinya dialihkan ke kawasan urban farming untuk diolah menjadi kompos.
‎‎“Jadi nanti itu sampah dari Starbucks dialihkan ke urban farming Cokonuri untuk diolah. Kami membantu agar sampah yang dikirim ke TPA Antang itu berkurang, sebagaimana dengan program kerja yang tengah digenjot oleh bapak wali kota dan ibu wakil wali kota,” jelasnya.‎

‎Selain sebagai tempat pengolahan sampah, urban farming Cokonuri juga menjadi pusat budidaya berbagai komoditas. Di dalamnya terdapat tanaman herbal, sayuran seperti kangkung dan lombok (cabai), serta peternakan ayam petelur yang dikelola oleh warga setempat.‎

‎Keberadaan urban farming ini dinilai mampu memberikan manfaat ganda, yakni mengurangi volume sampah sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, tim Starbucks turut meninjau langsung proses pengolahan sampah serta aktivitas pertanian dan
‎peternakan warga.‎

‎Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi contoh sinergi antara sektor swasta dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih, produktif, dan berkelanjutan di Kota Makassar.(jar)

Artikel Kurangi Sampah ke TPA, Starbucks Gandeng Urban Farming Cokonuri pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi momentum bagi wali kota yang akrab disapa Appi ini untuk memperkuat komitmen melalui penandatanganan komitmen bersama pengelolaan sampah dan strategi KIE, bersama 24 kabupaten/kota dalam percepatan penanganan sampah.
“Pemerintah Kota Makassar tentu berkomitmen dalam mengatasi persoalan sampah dan berkontribusi signifikan dalam pencapaian target nasional pengelolaan sampah pada 2029,” kata Appi.

Rakor tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, dan dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto.
Usai menandatangani komitmen bersama, Appi bersama kepala daerah lainnya menyimak paparan Ary Sudjianto terkait arah dan strategi kebijakan nasional dalam reformasi pengelolaan sampah.

Dalam arahannya, Ary menekankan bahwa pemerintah pusat menargetkan penyelesaian persoalan sampah secara nasional pada tahun 2029. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah penghapusan praktik open dumping serta penguatan pengelolaan sampah dari hulu melalui pemilahan di tingkat sumber.

“Bapak Presiden mencanangkan Gerakan Indonesia ASRI, dimana salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan sampah. Jadi pada RPJMN 2025-2029, kita bersama-sama sudah mencanangkan bahwa di akhir periode tersebut yaitu tahun 2029, permasalahan persampahan selesai,” jelasnya.
Dalam pemaparannya, Ary mencontohkan capaian sementara Kota Makassar berdasarkan pengelolaan sampahnya. Capaian tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam peningkatan capaian pengelolaan sampah, khususnya jika mampu mengakhiri praktik open dumping dan memperkuat sistem pengolahan dari hulu ke hilir.

Diketahui, sebelum Rakor ini dihelat, Pemerintah Kota Makassar dibawah kepemimpinan Appi dan Aliyah memang telah bergerak cepat melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.
Sejumlah langkah strategis telah dijalankan Pemerintah Kota Makassar, termasuk penguatan pengelolaan sampah dari rumah tangga yang menenkankan koordinasi hingga tingkat kelurahan dan RT/RW.

Hingga, penyusunan strategi dan peninjauan lokasi langsung dalam upaya percepatan transformasi pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Manggala, dari open dumpling menuju sistem sanitary landfill.

Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga baru saja menandatangani komitmen proyek pembangunan Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) bersama Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa, sebagai upaya pengelolaan sampah yang lebih sehat dan modern. (rhm)

Artikel Munafri Target Persoalan Sampah Tuntas 2029 pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Informasi yang diperoleh di Mapolsek Mamajang, terjadinya penganiayaan sebenarnya masalah sepele. Awalnya pelaku atau customer memesan makanan melalui aplikasi.
Namun di tengah proses pelaku meminta tambahan pesanan berupa satu botol air mineral ukuran besar seharga Rp5.000 ribu yang belum terbayar sistem aplikasi.
Kasi Humas Polrestabes Makassar, Kompol Wahiduddin mengemukakan, berdasarkan informasi dan laporan dari Polsek Mamajang pelaku diamankan setelah anggota Polsek Mamajang menerima laporan dari rekan ojek online bahwa salah satu rekannya dianiya customer di Jalan Badak.

Personel Polsek Mamajang menindaklanjuti laporan tersebut ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengamankan pelaku.
Saat anggota tiba di TKP, terlihat sejumlah ojek online sudah berkumpul di depan rumah pemesanan makanan atau pelaku di Jalan Badak. Nyaris terjadi keributan dengan pelaku.
Personel langsung mengamankan pelaku ke kantor Polsek Mamajang untuk menghindari dari amukan rekan korban penganiayaan. Pelaku saat ini sudah diamankan di Mapolsek Mamajang untuk menjalani proses hukum ebih lanjut. (jul)

Artikel Pelaku Penganiaya Pengemudi Ojol Wanita Diamankan pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Harga minyak goreng khususnya di Pasar Terong Makassar, Rabu (22/4), menunjukkan harga Minyakita kini menembus angka Rp22.000 per liter di tingkat pengecer. Nilai tersebut sudah jauh meninggalkan ketentuan HET nasional yang seharusnya berada di angka Rp15.700 per liter.
“Harganya naik sedikit-sedikit. Dari harga Rp19 ribu, lalu Rp20 ribu, sekarang Rp22 ribu per liter. Itu harga Minyakita, kalau minyak lainnya tidak ada perubahan,” kata salah satu pedagang di Pasar Terong.

Kenaikan harga ini memang tidak merata di seluruh lapak karena kios binaan Bulog terpantau masih menjual sesuai tarif resmi. Namun, sebagian besar pedagang eceran tetap menaikkan harga.
Masyarakat mulai merasakan dampak langsung dari ketidakstabilan harga komoditas pokok ini. Para ibu rumah tangga mengeluhkan beban belanja harian yang membengkak akibat lonjakan harga minyak goreng tersebut.

“Minyak merek lain juga naik. Salah satu merek harganya Rp39 ribu sekarang Rp42 ribu dua liter. Ada merek lain juga dari harga Rp40 ribu, sekarang Rp45 ribu dua liter, ini sekarang saya tidak tahu lagi. Saya beli setiap hari minyak goreng karna saya usaha gorengan,” ungkap Hj Muli.
Kepala Bulog Cabang Makassar Faris Sudirman segera merespons laporan mengenai adanya praktik penjualan barang subsidi di atas ketentuan harga. Pihaknya berjanji akan segera menerjunkan tim untuk melakukan penelusuran fakta di lapangan guna menindaklanjuti temuan tersebut.

Pemerintah sebelumnya telah mengantisipasi pelanggaran distribusi dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber). Tim gabungan ini memiliki mandat khusus untuk mengawasi ketat stabilitas harga, keamanan, hingga mutu pangan di tingkat ritel.
“Satgas Saber turun langsung memantau penjualan di ritel-ritel. Jika ditemukan indikasi menjual di atas HET, akan diberikan teguran satu, dua, hingga tiga,” terang Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Sulselbar Fahrurozi.

Prosedur pemberian sanksi bagi pedagang nakal akan dilakukan secara bertahap mulai dari peringatan lisan hingga tertulis. Jika para pelaku usaha tetap mengabaikan aturan tersebut, pemerintah tidak akan segan untuk mengambil langkah hukum yang lebih tegas.

“Kalau masih menjual di atas HET, bisa dilakukan tindakan lebih lanjut sampai penutupan dan pencabutan izin usaha,” jelas Fahrurozi.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian Sulsel, Rahayu Juwita, mengatakan, HET untuk minyak goreng sudah ditentukan, adapun pedagang yang menjual diatas het karena mereka pengecer
“karena mereka pengecer yang mengambil pada penjual pihak ketiga. Karena D1&D2 harga tidak naik,” ujar Rahayu. (jun)

Artikel Harga Minyak Goreng di Pasar Tradisional Naik pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.