KPU Sulsel menegaskan hal ini setelah adanya perubahan mendasar dalam mekanisme PAW anggota DPRD seiring berlakunya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2025.
Menurut Adiwijaya, perubahan paling prinsip dibandingkan aturan sebelumnya terdapat pada Pasal 7 PKPU Nomor 3 Tahun 2025. Aturan ini berbeda dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2019.

Ia menjelaskan, apabila terdapat upaya hukum terhadap anggota partai politik atau anggota DPRD yang diberhentikan, KPU provinsi baru dapat menyampaikan nama calon PAW setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
“Apabila ada upaya hukum terhadap anggota partai politik atau anggota DPRD yang diberhentikan, maka KPU provinsi baru akan menyampaikan nama setelah ada keputusan inkrah dari upaya hukum tersebut,” ujar Adiwijaya.

Pada aturan sebelumnya, KPU tetap menyampaikan nama calon PAW meskipun yang bersangkutan masih menempuh upaya hukum.
Namun, mekanisme tersebut tidak lagi berlaku dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2025.
“Sekarang kami tidak menyampaikan nama. KPU hanya menjawab surat pimpinan DPRD dalam waktu lima hari, bahwa kami belum bisa menyampaikan nama karena yang bersangkutan sedang melakukan upaya hukum,” jelasnya.

Dengan ketentuan tersebut, status anggota DPRD yang bersangkutan masih tetap berjalan dan berada dalam kewenangan internal DPRD.
Terkait putusan inkrah, Adiwijaya menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi ketika yang bersangkutan tidak lagi menempuh upaya hukum. Putusan inkrah dapat berada di Mahkamah Partai, pengadilan perdata, maupun Mahkamah Agung.
“Mekanisme banding tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Artinya, putusan inkrah bisa saja terjadi di Mahkamah Partai,”jelasnya.
Selama proses upaya hukum masih berlangsung, KPU belum dapat memproses PAW anggota DPRD yang bersangkutan.(rif)

Artikel KPU Tak Lagi Ajukan Nama PAW Selama Sengketa pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.