Selain memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, pemerintah juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi potensi kebakaran yang umumnya meningkat saat intensitas hujan menurun.

Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham mengatakan penanganan musim kemarau tidak cukup hanya berfokus pada distribusi air bersih, tetapi harus mencakup seluruh aspek pelayanan dasar dan kebencanaan. Menurutnya, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, mulai BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), PDAM hingga instansi teknis lainnya, harus diperkuat agar pemerintah mampu merespons setiap potensi bencana secara cepat.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses air bersih, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini sering mengalami kekurangan pasokan. Kami optimistis pemerintah kota sudah mulai melakukan berbagai langkah antisipatif sehingga dampak musim kemarau bisa diminimalkan. Pelayanan dasar seperti air bersih tidak boleh terganggu,” ungkapnya, Rabu (15/7).

Menurut politisi Partai NasDem itu, kebutuhan air bersih dan kesiapan menghadapi kebakaran merupakan dua persoalan yang saling berkaitan selama musim kemarau. Karena itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan cadangan air tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendukung proses pemadaman apabila terjadi kebakaran di kawasan permukiman.

“Musim kemarau selalu membawa risiko ganda di satu sisi masyarakat membutuhkan pasokan air bersih, di sisi lain potensi kebakaran juga meningkat. Karena itu, kesiapan pemerintah harus dilakukan secara menyeluruh agar kedua persoalan ini dapat diantisipasi sejak dini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keberadaan intake baru milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kapasitas distribusi air ke wilayah yang selama ini kerap mengalami gangguan pasokan. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menjaga kontinuitas layanan air bersih sekaligus mendukung kebutuhan air ketika terjadi kondisi darurat.

“Beberapa waktu lalu kita sudah melihat adanya penambahan intake baru yang diharapkan bisa menopang distribusi air ke daerah-daerah yang sebelumnya belum terlayani secara optimal. Ini merupakan investasi infrastruktur yang sangat penting agar pelayanan air bersih semakin merata,” katanya.

Selain memperkuat sistem perpipaan, DPRD juga mengapresiasi langkah BPBD Kota Makassar yang membangun kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Bantuan berupa penyediaan tandon dan tangki air dinilai akan memperkuat kesiapsiagaan pemerintah menghadapi kekeringan di wilayah-wilayah rawan.

“BPBD sudah melakukan koordinasi dengan berbagai perusahaan agar program CSR mereka bisa diarahkan membantu masyarakat, bentuk bantuannya berupa penyediaan tangki dan tandon air yang nantinya ditempatkan di wilayah yang memang membutuhkan. Langkah seperti ini sangat positif karena menunjukkan penanganan bencana menjadi tanggung jawab bersama,” jelasnya.

Menurutnya, armada mobil tangki air yang disiapkan pemerintah tidak hanya penting untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat, tetapi juga dapat menjadi bagian dari dukungan logistik ketika terjadi kebakaran di kawasan yang sulit dijangkau jaringan hidran maupun sumber air.

“Ini merupakan inovasi yang patut diapresiasi pemerintah tidak hanya mengandalkan satu metode, tetapi juga menyiapkan distribusi air menggunakan mobil tangki sehingga masyarakat yang membutuhkan tetap bisa terlayani. Di sisi lain, kesiapan armada ini juga dapat membantu kebutuhan penanganan darurat apabila terjadi kebakaran,” katanya.

Ia juga meminta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan meningkatkan patroli serta edukasi kepada masyarakat selama musim kemarau. Menurutnya, langkah preventif jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi, terutama di kawasan permukiman padat penduduk yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi.

Selain itu, Ia mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan instalasi listrik, kompor, maupun aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Edukasi mengenai pencegahan kebakaran, kata dia, harus terus digencarkan agar risiko bencana dapat ditekan semaksimal mungkin. Meski demikian, DPRD mengingatkan pemerintah tetap menyiapkan seluruh skema penanganan apabila kondisi berkembang menjadi situasi darurat, termasuk penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kalau memang kondisi mengharuskan adanya penanganan darurat, maka penggunaan BTT tentu bisa menjadi pilihan karena mekanisme itu juga pernah dilakukan sebelumnya yang terpenting seluruh proses dilaksanakan sesuai ketentuan, transparan, dan benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia memastikan DPRD Kota Makassar akan terus mengawal kebijakan pemerintah dalam menghadapi musim kemarau, baik terkait pemenuhan kebutuhan air bersih maupun peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran.

“Pada prinsipnya DPRD akan memberikan dukungan penuh terhadap setiap langkah pemerintah yang berorientasi pada keselamatan dan pelayanan masyarakat. Selama seluruh kebijakan dijalankan sesuai aturan dan tepat sasaran, tentu kami akan terus mengawal agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak musim kemarau, baik akibat kekeringan maupun risiko kebakaran,” ucapnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah menilai penanganan musim kemarau harus dilakukan melalui langkah mitigasi yang terencana, bukan sekadar respons ketika dampak kekeringan maupun kebakaran mulai terjadi. Menurutnya, pemerintah perlu memetakan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Menurutnya, koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menghadapi musim kemarau. Karena itu, ia mendorong BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, PDAM, pemerintah kecamatan, hingga kelurahan untuk memperkuat komunikasi dan berbagi data sehingga setiap potensi kerawanan dapat diantisipasi sejak dini.

“Mitigasi harus menjadi prioritas pemerintah sudah harus mengetahui daerah mana yang rawan kekeringan, titik-titik yang sering mengalami kebakaran, hingga kebutuhan logistik yang harus disiapkan. Dengan begitu, ketika terjadi kondisi darurat, penanganannya bisa lebih cepat dan masyarakat tidak menunggu terlalu lama,” bebernya.

Politikus Partai Hanura itu juga mengingatkan pentingnya meningkatkan edukasi kepada masyarakat selama musim kemarau. Menurutnya, banyak kasus kebakaran bermula dari kelalaian dalam penggunaan listrik maupun api di lingkungan rumah tangga yang sebenarnya dapat dicegah melalui sosialisasi secara berkelanjutan. Selain itu, ia meminta masyarakat ikut berperan aktif menghemat penggunaan air bersih, terutama di kawasan yang selama ini kerap mengalami penurunan debit air saat musim kemarau. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan hingga musim kemarau berakhir.

“Penanganan musim kemarau tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah masyarakat juga memiliki peran untuk menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, serta lebih waspada terhadap potensi kebakaran. Kalau semua pihak bergerak bersama, dampak musim kemarau tentu bisa kita tekan semaksimal mungkin,” tuturnya. (ita)

Artikel Dewan Minta Antisipasi Kemarau dan Kebakaran pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Sejumlah langkah antisipatif telah disiapkan untuk menjaga pasokan air sekaligus menghadapi kemungkinan terjadinya kekeringan di sejumlah wilayah.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Andi Syahrum Makkurade, mengatakan hingga saat ini distribusi air bersih di wilayah pelayanan PDAM masih dalam kondisi aman.

Bahkan, sejumlah kawasan yang selama bertahun-tahun mengalami kendala suplai kini telah menikmati aliran air secara lebih stabil.
“Alhamdulillah sekarang kondisi distribusi air sudah jauh lebih baik. Di wilayah utara misalnya, yang dulunya sering mengalami kendala, sekarang air sudah mengalir lancar ke rumah-rumah pelanggan,” ujar Andi Syahrum kepada BKM, Senin (13/7).

Menurutnya, apabila masih ditemukan gangguan di beberapa titik, umumnya disebabkan oleh persoalan teknis seperti kerusakan pipa atau pekerjaan perbaikan jaringan, bukan karena ketersediaan air baku yang berkurang.

Ia menjelaskan, PDAM terus melakukan pemantauan di lapangan dan telah mengerahkan armada mobil tangki setiap hari sebagai langkah antisipasi.
Distribusi menggunakan mobil tangki diprioritaskan bagi pelanggan yang terdampak gangguan layanan maupun kebutuhan mendesak.

“Mobil tangki kami beroperasi setiap hari. Kalau memang ada pelanggan yang membutuhkan karena gangguan distribusi, kami langsung melayani,” katanya.
Saat ini, PDAM Makassar memiliki 14 unit mobil tangki yang siap diterjunkan kapan saja. Armada tersebut juga dapat mendukung penanganan apabila pemerintah menetapkan status tanggap darurat kekeringan.

Dalam kondisi tersebut, PDAM siap memasok air bersih ke tangki-tangki milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat di wilayah terdampak.

“Kalau nanti ada penetapan tanggap darurat, kami siap memasok air ke tangki BPBD. Intinya, kami siap 24 jam jika dibutuhkan,” tegasnya.
Andi Syahrum mengungkapkan, koordinasi dengan BPBD sebenarnya telah lama terjalin sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Namun hingga kini, belum terdapat kondisi darurat yang mengharuskan distribusi air berskala besar kepada masyarakat.

Berdasarkan laporan yang diterima PDAM, saat ini, keluhan pelanggan justru mengalami penurunan signifikan dibanding beberapa tahun sebelumnya.
“Kalau ada laporan, biasanya lebih karena gangguan jaringan atau pipa yang sedang diperbaiki. Bukan karena airnya tidak tersedia,” jelasnya.
Selain memperkuat distribusi, PDAM memastikan ketersediaan air baku dalam kondisi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan selama musim kemarau. Berbagai upaya optimalisasi sumber air juga terus dilakukan agar pelayanan tetap terjaga meski terjadi peningkatan kebutuhan.

Meski demikian, PDAM tetap mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Langkah tersebut dinilai penting agar pasokan air bersih dapat terus terjaga dan dinikmati secara merata oleh seluruh pelanggan.

“Yang terpenting, saat ini kondisi pelayanan masih normal. Kami tetap siaga penuh dan siap bergerak kapan saja apabila situasi berubah atau terjadi bencana kekeringan,” tutup Andi Syahrum. (rhm)

Artikel PDAM Pastikan Pasokan Air Bersih Tetap Aman di Musim Kemarau pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Sedikitnya hingga saat ini sudah ada tujuh kecamatan yang mulai merasakan dampaknya, tiga diantaranya bahkan telah telah mengalami kekeringan yang berujung pada minimnya perolehan air bersih.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maros, To Wadeng, mengatakan, ketujuh kecamatan tersebut yakni, Kecamatan Bontoa, Lau, Maros Baru, Turikale, Moncongloe, Mandai, dan Kecamatan Marusu.

”Berdasarkan rilis BMKG kemarau sudah terjadi sejak awal juni lalu, dan perkiraann puncak musim kemarau ada di bulan juli. Di Kabupaten Maros ada tiga Kecamatan yang telah terdampak sangat parah, yakni Kecamatan Bontoa, Maros Baru dan Lau,” jelasnya saat dihubungi, Minggu, 12 Juli 2026.

Dia mengatakan, ketujuh kecamatan yang terdampak kekeringan ini, setidaknya ada sekitar 92 ribu jiwa yang merasakan dampak minimnya air bersih.
”Yang paling banyak itu di Kecamatan Bontoa. Dari tujuh Kelurahan dan Desa yang ada, sekitar 90 persen wilayahnya telah terdampak. Di kecamatan ini ada sekitar 32 ribu jiwa. Memang mereka sudah sangat membutuhkan air bersih,” jelasnya.

Diakuinya, memang ada beberapa kecamatan, yang bila hujan sudah tidak turun sebulan, maka mereka akan sulit mendapatkan air bersih.
”Kecuali mereka membeli air atau mendapatkan bantuan air bersih dari pemerintah,” jelasnya.

Karena itu, kata dia, BPBD Maros telah menyusun jadwal untuk menyalurkan air bersih ke Kecamatan yang mulai terdampak, yakni Kecamatan Maros Baru, Lau, dan Bontoa.
”Rencananya, bulan ini kami sudah akan menyalurkan air bersih di Pekan ketiga-keempat untuk Kecamatan Bontoa, Lau dan Maros Baru,” katanya.
Tahun ini kata mantan sekretaris dewan ini, diprediksi sekitar 10 kecamatan yang akan terdampak kemarau Elnino Godzilla.

”Tahun lalu itu ada sekitar 8 kecamatan yang terdampak. Tapi tahun ini diprediksi akan terdampak 10 kecamatan akibat musim kemarau ekstrem. Yakni Kecamatan Turikale, Marusu, Mandai, Moncongloe, Tanralili, Bantimurung , Simbang, Bontoa, Lau, dan Maros Baru,” ungkapnya.
Saat ini, BPBD Maros hanya memiliki 4 armada untuk penyaluran air bersih. Karenanya pihaknya telah meminya bantuan kepada BPBD provinsi dan Balai Pompengan untuk meminta bantuan armada mobil prnyangkut air bersih.

”Idealnya harus ada 8 armada penyaluran air bersih, untuk membackup penyaluran air bersi. Sementara kita hanya memiliki 4 armada saja. Makanya kita berkoordinasi ke Balai Pompengan dan BPBD Provinsi Sulsel untuk diberikan bantuan armada air bersih,” ujarnya. (ari/c)

Artikel Sejumlah Wilayah di Maros Terdampak Kemarau pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

“Dalam tiga hingga empat hari ke depan, masyarakat masih akan mengalami hujan ringan. Namun, yang perlu diwaspadai adalah perbedaan tekanan udara yang cukup signifikan antara suhu panas dan dingin,” jelasnya.
Perbedaan tekanan tersebut berpotensi memicu angin kencang, terutama pada sore hingga malam hari, yang kerap disertai petir.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap potensi gangguan jaringan listrik, pohon tumbang, serta ranting kering yang berisiko membahayakan.
BMKG juga memprediksi puncak musim kemarau di wilayah Makassar dan sekitarnya, termasuk Maros, Gowa, dan Takalar, akan terjadi pada periode Juni, Juli, dan Agustus (JJA).
Kondisi ini berpotensi menyebabkan krisis air bersih jika tidak diantisipasi sejak dini.

Menanggapi peringatan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pemerintah kota telah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama kekeringan dan angin kencang.
Ia menyebutkan bahwa fenomena El Nino tahun ini diperkirakan lebih kuat, dengan puncak kekeringan terjadi pada Juli hingga September.

“Setelah September, potensi hujan tinggi disertai angin kencang juga harus diwaspadai karena adanya perbedaan tekanan udara yang ekstrem,” ujarnya.
Munafri menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mitigasi bencana. Pemerintah kota bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menyusun strategi terpadu guna meminimalisir risiko dan dampak yang mungkin terjadi.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat, termasuk anak-anak, menjadi perhatian khusus. “Pemahaman mitigasi bencana harus dimulai sejak dini agar masyarakat tahu bagaimana bersikap saat bencana terjadi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, menyampaikan bahwa pihaknya akan menetapkan status siaga mulai Mei, sebelum memasuki fase tanggap darurat pada Juni.
BPBD telah menyiapkan langkah-langkah strategis melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi kemanusiaan, rumah sakit, BUMN, dan relawan. Fokus utama penanganan meliputi krisis air bersih, dengan dukungan distribusi dari PDAM, potensi kebakaran, dikoordinasikan oleh dinas pemadam kebakaran, dan angguan kesehatan, seperti ISPA dan penyakit paru-paru akibat kekeringan.

“Dalam kondisi El Nino, suhu udara meningkat sehingga risiko kebakaran menjadi lebih tinggi. Selain itu, kekeringan juga berdampak pada kesehatan masyarakat,” jelas Fadli.(rhm)

Artikel Puncak Kemarau Juni hingga Agustus pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.