‎Asisten Administrasi Umum (Asisten III), Askar mewakili Bupati Luwu Timur, menyambut hangat kedatangan rombongan. Ia menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Luwu Timur sebagai referensi bagi Kabupaten Takalar dalam membenahi administrasi aset.

‎”Kedatangan tim dari Pemkab Takalar menjadi sebuah kebanggaan bagi kami. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang kami upayakan dalam menata barang milik daerah mendapat perhatian positif dari daerah lain,” ujar Askar.

‎Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Takalar, H. Baso, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menyerap informasi strategis mengenai kiat-kiat sukses Luwu Timur dalam mengelola aset. Menurutnya, terdapat kemiripan profil wilayah antara kedua kabupaten tersebut.

‎Senada dengan itu, Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan Setda Takalar, Rusdi, memaparkan bahwa konsistensi Luwu Timur dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi bukti nyata keberhasilan tata kelola keuangan dan aset yang sehat.

‎Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kasubag Umum Setdakab Lutim, Anita; Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset) Lutim, Syamsul Risal; Kabag Organisasi Setda Lutim, Zaenab, serta Kabag Umum Setdakab Takalar, Nur Hayati dan rombongan. (rls)

Artikel Lutim Jadi Lokus Studi Tiru Pengelolaan Aset pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Bupati Bantaeng menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK merupakan bagian dari proses untuk memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Pemeriksaan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada empat kriteria utama, yaitu:
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Untuk pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian tidak terlepas dari kinerja seluruh perangkat daerah yang saling mendukung dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, akuntabel, transparan serta responsif selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat lebih kooperatif dan proaktif dalam penyediaan data kepada tim audit BPK serta memastikan dokumen yang diminta dapat disampaikan secara cepat dan akurat. Dukungan terhadap kelengkapan laporan keuangan termasuk penyelesaian rekonsiliasi pendapatan, belanja dan aset di BPKD sangat diperlukan,” tegasnya.
Sementara itu, Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Suci Eka Sari menjelaskan bahwa pemeriksaan interim atas LKPD Kabupaten Bantaeng akan dilaksanakan selama 35 hari dengan 30 hari pemeriksaan dilapangan dan 5 Hari on case.

Dia menambahkan, pemeriksaan dimulai pada 2 Februari, pemeriksaan interim ini memiliki empat tujuan utama, yaitu memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya, menilai efektivitas sistem pengendalian intern melalui wawancara di masing-masing OPD, menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta melakukan pemeriksaan substantif terbatas.

“Untuk pemeriksaan substantif terbatas, terdapat enam akun utama yang menjadi fokus, yakni kas, belanja modal, belanja barang dan jasa, persediaan, serta aset tetap, tanpa menutup kemungkinan pemeriksaan pada akun lainnya,” jelasnya.
Pelaksanaan pemeriksaan bertepatan dengan bulan Ramadan sehingga akan dilakukan penyesuaian jam kerja yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng guna mendukung kelancaran penyediaan data dan dokumen.

Turut hadir dalam acara tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Asruddin, Inspektur Daerah Kabupaten Bantaeng.Muh.Rivai Nur, Tim BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Para Kepala OPD lingkup Pemkab Bantaeng serta camat se-kabupaten Bantaeng. (rls)

Artikel Bupati Pimpin Tim Terima BPK Sulsel pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.