Kegiatan berlangsung di Warkop Azsah Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng jalan Poros Anitue Kaca
Ketua KPU Risal mengatakan bahwa untuk menindaklanjuti Program KPU Provinsi Sulawesi Selatan, terkait dengan Mou dengan PPDI provinsi. “Kami di KPU kabupaten Soppeng tinggal menunggu Modul dan juknis dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan” ujar Risal.

Ditempat yang sama, Lanyalla Suwarno menambahkan secara rinci mengenai Program Lentera. Program ini disiapkan untuk memastikan hak politik dan partisipasi masyarakat, khususnya teman-teman penyandang disabilitas, dapat terakomodasi dengan baik, adil, dan mudah dalam setiap tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi.
Pihaknya berharap melalui silaturahmi ini terjalin kerja sama yang erat, sehingga informasi program dapat tersampaikan dengan jelas dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas menjadi perhatian utama.

Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Soppeng Sartono didampingi Wakil Ketua PPDI Amiruddin dan Wakil Sekretaris Asri menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi perhatian yang diberikan KPU Soppeng. Ia berharap ke depannya penyandang disabilitas benar-benar bisa terlibat aktif dan mendapatkan perlakuan yang setara dalam proses demokrasi.
Kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi demi terwujudnya penyelenggaraan demokrasi yang inklusif bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Soppeng harap Amiruddin Wakil ketua DPC PPDI kabupaten Soppeng.(ono/rif)

Artikel KPU Soppeng Bahas Program Lentera pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga dan turut didampingi Sekretaris DPD Partai Gerindra Sulsel, Darmawangsyah Muin (DM). Sosialisasi tidak hanya menjadi wadah penyampaian program pemerintah, tetapi juga ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat mengenai berbagai persoalan yang dihadapi.

Andi Tenri Indah menegaskan bahwa pengawasan anggaran bukan hanya menjadi tugas DPRD, melainkan partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, keterlibatan warga sangat penting untuk memastikan penggunaan APBD berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Masyarakat juga harus mengetahui ke mana anggaran dialokasikan. Pengawasan bukan hanya tugas DPRD, tetapi masyarakat juga memiliki peran untuk ikut mengawasi agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Andi Tenri Indah menjelaskan, kegiatan sosialisasi merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memberikan pemahaman mengenai berbagai program Pemerintah Provinsi yang menjadi objek pengawasan DPRD.

Sebagai Ketua Komisi E DPRD Sulsel yang membidangi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, pemuda, dan olahraga, Tenri Indah mengatakan pihaknya akan terus memastikan kualitas pelayanan publik di sektor tersebut terus meningkat.
“Saya datang untuk menyampaikan program pemerintah yang menjadi fokus pengawasan kami. Mulai dari kualitas pendidikan, sarana dan prasarana sekolah, hingga pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas. Kami juga akan turun langsung melihat kondisi di lapangan agar persoalan yang ada bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.

Ia menambahkan, Komisi E DPRD Sulsel siap mendorong pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya pada jenjang SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Provinsi. Selain itu, pengawasan terhadap mutu pelayanan kesehatan juga akan menjadi perhatian agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih baik.

Dialog yang berlangsung untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Salah satunya disampaikan Tasrif Daeng Tojeng, warga Dusun Panakukang, yang mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk serta kondisi jalan desa yang dinilai belum mendapatkan perhatian.

“Saya ingin bertanya, apakah petani bisa mendapatkan bantuan pupuk gratis? Selain itu, jalan di kampung kami sudah puluhan tahun belum mendapatkan perbaikan yang memadai,” ujar Tasrif.
Menanggapi hal tersebut, Tenri Indah menjelaskan bahwa bantuan pupuk maupun bibit pertanian dapat diupayakan melalui pengajuan proposal kelompok tani kepada pemerintah daerah.

“Silakan kelompok tani menyusun proposal. Kami akan memfasilitasi dan meneruskannya ke Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pertanian agar dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.

Terkait infrastruktur jalan, ia mengakui pelaksanaan pembangunan masih menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Meski demikian, pihaknya berkomitmen membangun komunikasi dengan Pemkab Gowa agar kebutuhan masyarakat dapat diprioritaskan.
“Kami akan terus mengawal dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pembangunan jalan dapat direalisasikan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia,” katanya.

Selain persoalan pertanian dan infrastruktur, warga juga menyampaikan kekhawatiran mengenai pendataan masyarakat miskin, status kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta akses pelayanan kesehatan ketika terjadi kondisi darurat. (rif)

Artikel Tenri Indah Ajak Warga Gowa Kawal APBD 2026 pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

” Kami mengapresiasi BPS atas terselenggaranya kegiatan ini. Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 memerlukan dukungan seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Partisipasi aktif dan penyampaian data yang benar akan sangat menentukan kualitas hasil sensus,” ujar Tasming.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada BPS Kota Parepare atas terselenggaranya kegiatan pencanangan tersebut sebagai langkah awal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Parepare.

Menurutnya, Sensus Ekonomi memiliki peran yang sangat strategis dalam menyediakan data yang akurat dan komprehensif terkait kondisi serta perkembangan ekonomi daerah.

Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Dia menegaskan, Pemkot Parepare berkomitmen penuh mendukung seluruh tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar proses pendataan berjalan optimal dan menghasilkan informasi yang valid sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
Karena itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah, para camat, lurah, pelaku usaha, hingga masyarakat luas untuk berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan nasional tersebut.

” Saya mengajak seluruh perangkat daerah, camat, lurah, serta masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan ini demi terwujudnya data yang berkualitas,” katanya.

Lebih lanjut, Tasming menekankan bahwa data yang akurat merupakan fondasi utama dalam merancang berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui pencanangan ini, ia berharap terbangun kesadaran bersama tentang pentingnya data dalam mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, BPS, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan sensus. Dengan kolaborasi yang kuat, hasil sensus nantinya dapat memberikan gambaran nyata mengenai potensi ekonomi daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam menentukan arah pembangunan ke depan.

” Saya optimistis, dengan kolaborasi dan semangat kebersamaan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Parepare dapat berjalan lancar, sukses, dan memberikan manfaat besar bagi pembangunan daerah,” tandasnya. (mup/D)

Artikel Wali Kota Apresiasi BPS untuk Sensus Ekonomi 2026 pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Kepala Bagian Kesra Setdakab Luwu Timur, Amran Akmal, menjelaskan bahwa, tingginya partisipasi masyarakat dalam berqurban menunjukkan meningkatnya kemampuan ekonomi sekaligus kesadaran sosial masyarakat untuk berbagi kepada sesama.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan Iduladha tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, jumlah hewan qurban tercatat sebanyak 1.506 ekor sapi dan 176 ekor kambing. Dari total hewan qurban tahun ini, sebanyak 47 ekor sapi berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

”Peningkatan jumlah hewan qurban pada Hari Raya Iduladha 1447 H/2026 M menjadi salah satu indikator membaiknya kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Luwu Timur,” ujar Amran.
Sementara sisanya merupakan partisipasi masyarakat dari berbagai kecamatan di Bumi Batara Guru, yakni sebanyak 1.972 ekor sapi dan 187 ekor kambing.

Meningkatnya jumlah hewan qurban tersebut dinilai menjadi gambaran positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat Luwu Timur yang terus membaik dari tahun ke tahun.
“Alhamdulillah, tahun ini jumlah hewan qurban mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Ini menjadi salah satu indikator bahwa kondisi ekonomi masyarakat Luwu Timur semakin baik,” ujar Amran Akmal.

Dia menambahkan, semangat masyarakat dalam melaksanakan ibadah qurban juga mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga,” jelas Kabag Kesra Lutim ini. (rls)

Artikel Kabag Kesra: Kondisi Ekonomi Lutim Membaik pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.