Dengan perhitungan tersebut, Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi partai penerima bantuan terbesar dengan total Rp290.089.800.
Sementara Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh bantuan paling kecil, yakni Rp20.788.768.

Menurut Herwan, bantuan keuangan tersebut diperuntukkan bagi operasional Parpol dan kegiatan pendidikan politik di masyarakat.
Bupati Maros, Chaidir Syam, mengatakan, penggunaan bantuan keuangan partai politik telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Ia menegaskan dana hibah lebih diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik, baik kepada kader partai maupun masyarakat luas.

“Penggunaannya memang diprioritaskan untuk pendidikan politik, seperti seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan hingga workshop. Selain itu juga dapat digunakan untuk operasional sekretariat partai politik,” ujarnya.
Chaidir juga mengingatkan seluruh Parpol agar menggunakan bantuan tersebut sesuai aturan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara jelas. (ary/rif/c)

Artikel Pemkab Maros Salurkan Bantuan Rp 849Juta Untuk Parpol pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Azhar Arsyad dan kawan-kawan dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Nihayatul Wafiroh. Bahkan Ketua umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar telah memberi target kepada Azhar agar meloloskan sepuluh kadernya untuk DPRD Sulsel serta tiga untuk DPR RI.

Hasil Pileg 2024, PKB meloloskan delapan kader ke DPRD Sulsel dan dua untuk DPR RI yakni Samsu Rizal dan Andi Muawiyah Ramli.
Azhar yang pernah maju sebagai calon wakil gubernur Sulsel ini mengatakan kesiapan PKB Sulsel saat ini sudah berada pada jalur yang tepat, hanya saja belum mencapai kondisi ideal. Oleh sebab itu, DPW melakukan verifikasi ulang untuk memastikan kader dan pengurus masih aktif serta tetap berada di PKB, mengingat dinamika di lapangan kerap berubah.
Di sisi lain, Azhar juga meminta seluruh DPC aktif memperbarui data dan lebih sering turun ke akar rumput. Ia menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur partai, mulai dari ranting hingga PAC, agar koordinasi berjalan cepat dan basis dukungan terjaga.

“Beberapa kabupaten sudah mulai menjalankan pembinaan struktur dengan cukup serius. Bahkan, Kota Makassar dinilai konsisten memperhatikan PAC dan ranting melalui pembentukan tim pembinaan dan langkah penguatan lainnya,”imbuh mantan Ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel ini.
Sejumlah tokoh terlihat hadir dalam acara tersebut diantaranya Anggota DPR RI Samsu Rizal alias Deng Ical, Ketua Dewan Syuro PKB Sulsel KH Anwar Sadat Bin Abd Malik, sekretaris Dewan Syuro Wahyuddin AB Kessa, sekretaris DPW Muhammad Haekal dan bendahara Dahlan.
Kegiatan juga dihadiri pengurus DPC dari 24 kabupaten dan kota se Sulsel.

Menurut Azhar, jumlah keseluruhan pengurus DPW PKB Sulsel periode 2026–2031 mencapai 50 orang.
PKB kerap dianggap sebagai partai Islam, kini terbuka untuk golongan agama lain termasuk keturunan Tionghoa.
Untuk periode lima tahun kedepan, Azhar menegaskan bahwa PKB Sulsel harus hadir di seluruh lapisan masyarakat dan tidak meninggalkan satu kelompok pun. “Ini adalah rumah kebangsaan. PKB harus berdiri di semua golongan dan mengutamakan kepentingan partai,”pinta Azhar.
Bagi Azhar, partai politik harus menjadi kebutuhan masyarakat, bukan cuma saat menjelang pemilihan umum atau Pemilu. “Kita ingin PKB menjadi kebutuhan masyarakat. Politik kehadiran harus kita wujudkan, bukan hanya menjelang Pemilu,” kata Azhar.

Untuk itu, Azhar mengangkat perempuan warga keturunan Tionghoa menjadi pengurus.
Dia adalah Tjing Ming Nelly atau Nelly Suciady. Saat dikukuhkan, Nelly menjabat Wakil Ketua DPW PKB Sulsel periode 2026-2031 bersama Wawan Mattaliu.
Nelly selama ini dikenal aktif bergerak di bidang sosial dan lingkungan hidup. Nelly tercatat sebagai Ketua International Nature Loving Association atau INLA Sulsel.
Azhar menandaskan PKB khususnya di Sulsel adalah rumah besar semua golongan tanpa sekat agama maupun etnis sepanjang untuk kepentingan masyarakat.
“Sekali lagi, PKB itu adalah rumah besar kebangsaan. Tidak ada barrier (penghalang,red) kita agama, etnis, golongan. Tidak ada masalah, ayo berjuang bersama PKB,”pungkasnya.

Artikel Azhar Ditarget 10 Kursi di DPRD Sulsel dan 3 DPR RI pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

‎‎”Daerah lain mungkin bisa lebih cepat karena tidak ada persoalan tapi Sulawesi Selatan ini wilayah besar, dinamikanya juga tinggi. Jadi kita perlu duduk bersama, rembuk dulu, supaya semua tenang dan satu frekuensi. Mudah-mudahan pelaksanaannya bisa setelah Ramadan,” ungkapnya, Senin (26/1).

‎‎Ia menilai, Musda merupakan momentum strategis yang tidak boleh dijalankan secara tergesa-gesa. Kesalahan dalam perhitungan waktu dan kesiapan berpotensi menimbulkan friksi internal yang justru merugikan partai. “Kita tidak ingin Musda ini malah melahirkan masalah baru jadi semua harus disiapkan dengan penuh kehati-hatian. Lebih baik lambat sedikit, tapi matang dan solid, daripada cepat tapi menyisakan persoalan,” katanya.

‎‎Ia menegaskan, kepengurusan pelaksana tugas yang dibentuk DPP bersifat sementara dan memiliki mandat utama untuk mengantarkan Musda agar berjalan demokratis, tertib, dan diterima seluruh unsur partai. “Plt ini bukan untuk selama-lamanya. Kami hanya diberi tugas mengantar Musda dan memastikan konsolidasi berjalan baik. Jadi jangan ada anggapan kepengurusan ini untuk kepentingan tertentu. Fokus kami murni pada penataan organisasi,” tegasnya.

‎‎Ia menjelaskan, struktur Plt DPD I Golkar Sulsel saat ini telah lengkap dengan total 162 pengurus yang mulai bekerja aktif. Agenda awal difokuskan pada konsolidasi ke seluruh daerah pemilihan di Sulawesi Selatan.”Dalam waktu dekat kami akan turun langsung ke Dapil Sulsel 1, Sulsel 2, dan Sulsel 3. Polanya dialog terbuka dengan pengurus di bawah, mendengar masukan, menyamakan persepsi, supaya Golkar ini betul-betul satu bahasa dan satu tujuan,” ujarnya.

‎‎Terkait jadwal Musda, Ia menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan DPP. Opsi pelaksanaan pasca-Ramadan dinilai paling rasional agar seluruh elemen partai bisa dilibatkan tanpa tekanan waktu. “Kepastian Musda itu kewenangan DPP tapi semangat kami jelas, Golkar Sulsel harus kompak. Jangan ada kader yang merasa ditinggalkan atau dipinggirkan. Semua harus dirangkul,” katanya.

‎‎Penundaan Musda, lanjutnya, juga mempertimbangkan masa jabatan sejumlah pengurus DPD II kabupaten/kota yang masih aktif hingga pertengahan tahun. Jika dipaksakan, kondisi itu berpotensi menimbulkan konflik kepengurusan di tingkat daerah. “Ada pengurus DPD II yang masa jabatannya baru berakhir Mei, bahkan ada yang Agustus. Itu semua harus dihitung. Jangan sampai Musda bertabrakan dengan masa jabatan yang sah dan justru menimbulkan kegaduhan internal,” jelasnya.

‎‎Lebih jauh, Ia menegaskan bahwa konsolidasi organisasi menjadi agenda utama Golkar Sulsel dalam menyongsong Pemilu 2029. Target yang dibebankan DPP bukan hanya mempertahankan capaian, tetapi meningkatkan perolehan kursi secara signifikan. “Target kita bukan sekadar bertahan Golkar harus menambah kursi, baik di legislatif maupun posisi strategis lainnya itu tidak bisa dikerjakan secara instan. Harus dimulai dari sekarang, dengan kerja yang rapi dan solid,” ucapnya.

‎‎Ia juga mengungkapkan bahwa DPP tengah menyiapkan skema pembiayaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas bagi kader-kader potensial yang akan maju pada pemilu mendatang. Ia berharap seluruh kader Golkar Sulsel dapat menahan diri, menjaga suasana kondusif, serta memberikan ruang bagi kepengurusan Plt untuk bekerja maksimal.
‎‎”Siapa pun nanti yang terpilih dalam Musda, tujuan kita satu, mengembalikan marwah Partai Golkar di Sulsel. Musda harus menjadi titik awal kebangkitan Golkar, bukan arena konflik,” tuturnya. (jun/rif)

Artikel ‎Golkar Tahan Musda, Fokus Merajut Konsolidasi Internal pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.