Upaya tersebut ditandai dengan penyerahan dan pencocokan data ATS dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berlangsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jeneponto, Senin, 22 Juni 2026.
Data ATS tersebut diserahkan langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto, Alamsyah Jafar, kepada Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Jeneponto, Mustaufiq.

Dalam kegiatan itu, Alamsyah didampingi Kepala Bidang PAUD Disdikbud Jeneponto, Asril, serta perwakilan pendamping dari Pattiro Jeka, Haerullah Lodji.

Kolaborasi lintas sektor ini dilakukan untuk menguji validitas data anak usia sekolah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan dan intervensi pemerintah dalam mengembalikan anak ke bangku sekolah dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terukur.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Jeneponto, Mustaufiq, mengatakan, pemadanan data kependudukan menjadi salah satu kunci utama dalam memastikan seluruh anak usia sekolah teridentifikasi dengan baik.

”Kami ingin memastikan setiap anak di Jeneponto terdata secara valid dalam administrasi kependudukan. Dengan data yang bersih dan akurat, pemerintah daerah dapat memetakan secara tepat anak-anak yang benar-benar tidak bersekolah dan membutuhkan intervensi,” ujarnya.
Menurutnya, pencocokan data secara digital juga bertujuan untuk menghilangkan berbagai anomali data, seperti NIK ganda, kesalahan input, maupun ketidaksesuaian identitas pada sistem Dapodik.

Selain melibatkan Disdikbud dan Dukcapil, proses validasi data ini turut mendapat pendampingan dari Pattiro Jeka guna memastikan seluruh tahapan berjalan objektif dan transparan.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto juga mengoptimalkan peran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sebagai ujung tombak dalam melakukan verifikasi dan validasi (verval) status keaktifan peserta didik di masing-masing satuan pendidikan.

Pemkab Jeneponto optimistis proses pemadanan dan validasi data ATS dapat segera dituntaskan. Optimisme tersebut didukung oleh pengalaman Disdukcapil Jeneponto yang sebelumnya berhasil melakukan pemadanan ribuan data Keluarga Risiko Stunting (KRS) dalam waktu relatif singkat.
Setelah proses pemadanan digital selesai, tim teknis gabungan dijadwalkan akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual terhadap data yang masih dinilai anomali atau belum padan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada satu pun anak di Kabupaten Jeneponto yang kehilangan hak memperoleh pendidikan hanya karena persoalan administrasi.

Satu data yang valid adalah fondasi utama dalam mewujudkan hak pendidikan bagi seluruh anak di Kabupaten Jeneponto. (rls)

Artikel Pemkab Jeneponto Bergerak Cepat Tekan Anak Putus Sekolah pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa, 2 Juni 2026.
Pada kegiatan tersebut, daerah yang menerima LHP di antaranya Kabupaten Jeneponto, Bone, Enrekang, Kepulauan Selayar, dan Kabupaten Luwu Timur.
Prosesi diawali dengan penandatanganan berita acara oleh kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan bersama bupati Jeneponto, ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, serta wakil ketua I DPRD Jeneponto. Selanjutnya dilakukan penyerahan resmi LHP kepada masing-masing kepala daerah.

Bupati Jeneponto, H Paris Yasir, menerima langsung dokumen LHP tersebut didampingi jajaran Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
Turut hadir mendampingi, Pj Sekretaris Daerah Jeneponto, Aspa Muji, Inspektur Kabupaten Jeneponto, Maskur, sekretaris DPRD, Plt Kepala BPKAD, Mustakbirin, serta unsur Forkopimda lainnya.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Franky Halomoan Manalu, dalam sambutannya menyampaikan, pemeriksaan laporan keuangan dilakukan selama 60 hari dengan mekanisme penjaminan mutu secara menyeluruh, baik di lapangan maupun melalui pemeriksaan terperinci.

”BPK bertanggung jawab menyatakan opini atas laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan yang berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bone, Kabupaten Enrekang, Kepulauan Selayar, dan Kabupaten Luwu Timur.
Bupati Jeneponto, H Paris Yasir, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, raihan WTP dua tahun berturut-turut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

”Alhamdulillah, ini adalah kali kedua Kabupaten Jeneponto memperoleh opini WTP, yakni pada tahun 2024 dan kembali diraih pada tahun 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab,” ungkapnya.

Ia berharap, capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Opini WTP dari BPK sendiri merupakan bentuk penilaian tertinggi terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Selain itu, rekomendasi yang tertuang dalam LHP BPK diharapkan menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola keuangan di masa mendatang. (rls)

Artikel Jeneponto Kembali Raih WTP pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Presiden menginstruksikan pemerintah daerah, kementerian, BUMN, serta unsur TNI dan Polri untuk aktif menggerakkan kegiatan kebersihan secara rutin dan berkelanjutan. Kebersihan, menurut Presiden, harus menjadi kebiasaan kolektif, bukan kegiatan seremonial semata.
Arahan Presiden tersebut sejalan dan sekaligus memperkuat kebijakan kebersihan lingkungan yang telah lama dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jeneponto di bawah kepemimpinan Bupati Jeneponto, H Paris Yasir.

Sejak awal masa jabatan, bupati Jeneponto secara konsisten menginstruksikan pelaksanaan Giat Jumat Bersih sebagai agenda rutin pemerintah daerah.
”Alhamdulillah, arahan Presiden dalam Rakornas semakin menegaskan bahwa apa yang kami jalankan selama ini berada pada jalur yang tepat. Giat Jumat Bersih merupakan komitmen Pemkab Jeneponto dalam membangun kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan,” ujar bupati Jeneponto.

Giat Jumat Bersih dilaksanakan secara rutin setiap pekan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, kecamatan, desa dan kelurahan, satuan pendidikan, serta didukung unsur TNI dan Polri. Kegiatan ini menyasar pembersihan lingkungan perkantoran, fasilitas umum, jalan, saluran drainase, kawasan permukiman, hingga ruang-ruang publik.
Pemerintah Kabupaten Jeneponto juga mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan penuh kesadaran, dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan dan berpartisipasi aktif dalam Giat Jumat Bersih di lingkungan masing-masing. Jaga rasa, jangan rantasa—kebersihan adalah cermin kepedulian bersama.

Bupati Jeneponto menegaskan, kebersihan lingkungan hanya dapat terwujud melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
”Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Lingkungan yang bersih mencerminkan kepedulian terhadap kesehatan, kenyamanan, dan masa depan Jeneponto,” pungkasnya.
Pemkab Jeneponto berkomitmen untuk terus memperkuat pelaksanaan Giat Jumat Bersih sebagai bagian dari kebijakan daerah yang selaras dengan arah pembangunan nasional, demi mewujudkan Jeneponto yang bersih, sehat, dan bahagia. (rls)

Artikel Paris Akui Instruksi Presiden Sudah Dijalankan Pemkab Jeneponto pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Bupati Jeneponto, H Paris Yasir, menegaskan, pengangkatan PPPK Paruh Waktu merupakan bentuk komitmen Pemkab Jeneponto dalam memberikan kepastian status kepegawaian. Sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Bupati menekankan, status sebagai PPPK bukan sekadar pengakuan administratif, melainkan tanggung jawab moral dan profesional dalam melayani masyarakat.

”SK ini bukan garis akhir. Melainkan garis start pengabdian. Disiplin, integritas, dan kinerja harus menjadi budaya kerja,” tegas bupati.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Jeneponto, Ahmad Saparuddin, dalam laporannya menyampaikan, penyerahan SK PPPK Paruh Waktu ini telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 jo. Nomor 18 Tahun 2020, serta Keputusan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu.
Bupati menjelaskan, sebelumnya Pemkab Jeneponto mengalokasikan kebutuhan PPPK Paruh Waktu sebanyak 6.182 orang. Namun 40 orang tidak mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) hingga batas waktu yang ditentukan, serta 3 orang lainnya belum memperoleh Persetujuan Teknis dari BKN karena kendala kelengkapan ijazah.

Dengan demikian, sebanyak 6.139 orang dinyatakan memenuhi syarat dan menerima SK pengangkatan pada hari ini.
Lebih lanjut disampaikan, seluruh PPPK Paruh Waktu yang menerima SK juga akan menandatangani Perjanjian Kerja yang disiapkan masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Seluruh tahapan pengusulan, verifikasi, dan penetapan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan berlangsung tertib dan lancar, serta menjadi momentum penting bagi PPPK Paruh Waktu untuk memulai pengabdian dengan semangat baru dalam mendukung pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada terwujudnya Jeneponto Bahagia. (rls)

Artikel Pemkab Jeneponto Serahkan 6.139 SK PPPK Paruh Waktu pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.