Menurutnya, proses kajian hukum diperlukan untuk menyatukan pola pikir dalam penanganan perkara, memudahkan pengujian fakta dan unsur pelanggaran, sekaligus memperkuat legal reasoning atau penalaran hukum dalam menghasilkan suatu kesimpulan.
“Tidak ada kesimpulan tanpa fakta, dan tidak ada fakta yang bernilai tanpa norma. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus melalui proses kajian hukum yang sistematis sebelum menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi,” ujar Andarias saat menyampaikan materi pelatihan.

Dalam pelatihan tersebut, peserta dibekali tahapan penyusunan kajian hukum, mulai dari identifikasi fakta hukum, perumusan isu hukum, penentuan dasar hukum, analisis unsur, penilaian alat bukti, penyusunan kesimpulan hukum, hingga pemberian rekomendasi.
Andarias menegaskan bahwa fakta yang digunakan dalam kajian hukum harus berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti laporan, temuan, hasil klarifikasi, dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, maupun informasi dari instansi terkait. Seluruh fakta tersebut kemudian diuji dengan norma hukum yang relevan serta didukung alat bukti yang sah dan saling bersesuaian.

Ia juga mengingatkan bahwa kesimpulan hukum harus lahir dari perpaduan antara fakta, norma, dan bukti. Dengan demikian, setiap keputusan yang dihasilkan Bawaslu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terhindar dari subjektivitas.
“Fakta tanpa norma adalah cerita, sedangkan norma tanpa fakta hanyalah teori. Kajian hukum lahir ketika fakta diuji dengan norma melalui alat bukti yang sah,” tegasnya.

Melalui pelatihan ini, Andarias Duma berharap kapasitas jajaran pengawas pemilu semakin di Sulawesi Selatan semakin meningkat sehingga mampu menghadirkan proses penanganan pelanggaran yang profesional, objektif, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat kualitas penegakan hukum pemilu. (jun/rif)

Artikel Penalaran Hukum yang Kuat Jadi Fondasi Penegakan Hukum Pemilu yang Berkeadilan pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.