Pembangunan JIAT merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk mendukung Swasembada Pangan Tahun Anggaran 2025.

Pada kesempatan itu Irwan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS Pompengan Jeneberang atas pelaksanaan Program SIPURI (Sistem Informasi Program Usulan Irigasi), yang merupakan sistem informasi pengusulan irigasi berbasis daring yang digunakan pemerintah daerah untuk mengajukan kegiatan infrastruktur sumber daya air, seperti irigasi dan optimalisasi lahan.

Dia menjelaskan, mulai dari pengajuan usulan, pelaksanaan teknis, proses verifikasi hingga penyerahan hasil pekerjaan di lapangan melibatkan BBWS Pompengan Jeneberang.

“Kami dari Pemkab Luwu Timur mengucapkan terima kasih atas adanya Program SIPURI. Melalui program ini, pemerintah daerah dapat mengusulkan lokasi pembangunan sumur bor atau Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT). Untuk tahun 2025, Kabupaten Luwu Timur memperoleh tiga titik pembangunan, yakni dua titik di Desa Lamaeto dan satu titik di Desa Balirejo, Kecamatan Angkona, dengan nilai pagu fisik sebesar Rp5,4 miliar,” ujar Irwan.

Menurutnya, keberadaan sumur bor memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung sektor pertanian karena mampu menyediakan pasokan air yang stabil, terutama saat musim kemarau maupun pada lahan-lahan kering.
“Atas nama Pemkab Luwu Timur, kami mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini karena penggunaan sumur bor sangat penting dalam sektor pertanian untuk menjamin ketersediaan air bagi petani,” tambahnya.

Lebih lanjut, Irwan mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali mengusulkan enam titik pembangunan JIAT, masing-masing dua titik di Kecamatan Wotu, dua titik di Kecamatan Wasuponda, dan dua titik di Kecamatan Towuti dengan nilai usulan sebesar Rp10 miliar.

“Usulan tersebut telah melalui proses verifikasi oleh pihak balai dan pemerintah pusat. Besar harapan kami agar usulan tahun 2026 ini dapat segera ditindaklanjuti sehingga pelaksanaan kegiatan fisiknya dapat segera terealisasi,” harapnya.
Sementara itu, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Heriantono Waluyadi mengungkapkan bahwa usulan pemerintah daerah yang diajukan melalui aplikasi SIPURI telah disetujui oleh pemerintah pusat sehingga pada tahun 2025 kegiatan pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah dapat dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun yang sama.

Menurutnya, meskipun pembangunan telah selesai, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeliharaan, terutama terkait penyediaan sumber energi listrik.

“Karena pembangunan jaringan irigasi sumur dalam ini ada beberapa lokasi yang sumber energinya berasal dari tenaga surya, ada yang menggunakan listrik, dan ada pula yang memanfaatkan kedua sumber tersebut. Di Kementerian sudah ditetapkan jenisnya pada masing-masing titik jaringan irigasi dan disesuaikan dengan kondisi lokasi,” jelas Heriantono. (rls)

Artikel Irwan Terima Hasil Pembangunan JIAT pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Bupati bersama rombongan turut memanen padi menggunakan mesin combine harvester sebagai simbol keberhasilan modernisasi pertanian dan meningkatnya produktivitas padi di Kabupaten Sidrap. Kabupaten (Sidrap) kembali mendapat perhatian pemerintah pusat atas keberhasilannya mengembangkan sektor pertanian. Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang, bahkan diproyeksikan menjadi salah satu model pengembangan pertanian di kawasan Indonesia Timur.

Kunjungan Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan sektor pertanian Sidrap yang dinilai mengalami kemajuan signifikan, baik dari sisi produktivitas, pertumbuhan ekonomi, maupun kesejahteraan petani.

Syahar mengatakan, pembangunan sektor pertanian menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah.

Menurutnya, kehadiran Bappenas menjadi bukti bahwa berbagai program yang dijalankan di Sidrap mendapat perhatian sekaligus dukungan dari pemerintah pusat.

“Beliau hadir untuk melihat langsung bagaimana pertumbuhan ekonomi di Sidrap meningkat secara inklusif, dari sekitar 4 persen menjadi 7,71 persen. Di Pulau Sulawesi, capaian seperti ini tidak banyak terjadi,” kata Syaharuddin.
Dia menjelaskan, peningkatan produktivitas pertanian telah membawa dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan petani. Jika sebelumnya produksi padi rata-rata hanya sekitar 7 ton per hektare, kini di sejumlah kawasan mampu mencapai 10 hingga 12 ton per hektare.

Syaharuddin menegaskan, Pemkab Sidrap terus mengakselerasi pembangunan agar daerahnya semakin kokoh sebagai lumbung beras nasional, sentra produksi telur, pusat energi terbarukan, sekaligus daerah pencetak penghafal Al-Qur’an.
Ia juga menyoroti potensi besar Kecamatan Panca Lautang yang memiliki sekitar 5.760 hektare lahan persawahan. Menurutnya, tantangan utama saat ini adalah ketersediaan air dan jaringan irigasi.

Karena itu, sepanjang tahun 2026 pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan bendung dan rehabilitasi jaringan irigasi agar pada 2027 kawasan Panca Lautang tidak lagi menjadi daerah paling ujung dalam distribusi air, melainkan menjadi salah satu pusat distribusi irigasi di Sidrap.

Selain itu, Pemkab Sidrap juga terus memperluas jaringan listrik hingga ke areal persawahan guna mendukung mekanisasi dan modernisasi sektor pertanian.

“Kehadiran Bappenas tentu menjadi berkah bagi Sidrap dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas, Ika Retna Wulandary, mengaku terkesan dengan berbagai capaian yang berhasil diraih Kabupaten Sidrap.

Menurutnya, kemajuan pembangunan daerah dapat dilihat dari meningkatnya produktivitas pertanian, pertumbuhan ekonomi, serta kuatnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat.

“Apa yang dilakukan Sidrap sangat strategis. Kami hadir untuk melihat langsung praktik-praktik baik yang telah dijalankan di sini,” katanya.

Ia menilai berbagai inovasi pembangunan pertanian yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Sidrap layak menjadi referensi bagi daerah lain, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

“Kami turun langsung untuk menyaksikan praktik-praktik terbaik yang nantinya dapat dijadikan percontohan bagi wilayah Indonesia Timur dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional,” pungkasnya. (ady/C)

Artikel Syahar-Bappenas Panen Raya di Corawali pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Kegiatan yang dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan ini, menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional.

Dalam arahannya, Zulkifli menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan agar setiap kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Keberhasilan PKPN membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan sinergi yang kuat, sektor kelautan dan perikanan akan menjadi salah satu penggerak utama dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional,” ujarnya.

“Fokus utama Rakornas ini adalah mendorong percepatan implementasi program guna mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional secara efektif, efisien, akuntabel dan komprehensif,” tegas Zulkifli.

Menanggapi hal tersebut, Wabup Puspawati menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur siap mengambil bagian dalam menyukseskan berbagai program strategis pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan potensi kelautan dan perikanan.

“Luwu Timur memiliki potensi sumber daya yang besar. Melalui sinergi yang semakin erat dengan pemerintah pusat, kami siap mengoptimalkan berbagai program di daerah agar selaras dengan arah kebijakan nasional dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Puspawati Husler.

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam Rakornas ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat sekaligus membuka peluang kolaborasi antardaerah dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Pembukaan tersebut turut dihadiri ketua Komisi 4 DPR RI, Titiek Soeharto, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sejumlah menteri, beserta para kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. (Rls)

Artikel Wabup Lutim: Komitmen Dukung PKPN pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Syaharuddin turun langsung ke sawah untuk melakukan penanaman bibit padi. Ia didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan (Dinas Pertanian), Ibrahim, serta Camat Baranti, Mastura.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kapolsek Baranti AKP Zakariah, Danramil Baranti Kapten Infanteri Abdul Muis, perwakilan PSDA, para lurah se-Kecamatan Baranti, jajaran KUA, kepala sekolah, serta kelompok tani dan masyarakat setempat.

Bupati mengungkapkan, total lahan sawah di Kelurahan Panreng mencapai 172 hektare. Sebagian di antaranya masih mengandalkan sistem tadah hujan, sehingga pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan maksimal.
“Hari ini kita lakukan penanaman di Kelurahan Panreng. Total sawah kita ada 172 hektare. Sebagian masih tadah hujan, maka saya berusaha semaksimal mungkin,” ujar Bupati di sela-sela kegiatan.
Bupati memastikan distribusi pupuk kini lebih lancar dan program “Listrik Masuk Sawah” tengah berjalan tahap penyelesaian jaringan. Ia juga mendorong petani untuk beralih dari metode tradisional ke modern dengan target produktivitas 10 ton per hektare.

Bupati juga menyoroti peningkatan kesejahteraan petani melalui kenaikan harga gabah yang kini menjadi yang tertinggi di Indonesia. Hal ini berkontribusi pada lonjakan pendapatan petani, dari rata-rata Rp70 juta menjadi Rp150 juta per hektare per tahun.

Terkait ketersediaan air, pemerintah juga telah memproses pengerukan sungai bagi lima kelompok tani melalui program optimalisasi lahan (oplah) non-rawa.
Selain fokus pada sektor pertanian, Bupati memaparkan capaian selama satu tahun empat bulan memimpin Sidrap. Ia menyebutkan bahwa 14 program unggulan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama program BPJS Kesehatan yang telah menjangkau 99 persen warga, menempatkan Sidrap di peringkat tertinggi di Sulawesi Selatan.

Di sisi lain, Bupati menegaskan komitmennya dalam perbaikan infrastruktur jalan. “Pekerjaan berat saya mulai dari jalan poros. Insya Allah 2026 ini saya fokus di jalan utama. Setelah jalan utama selesai, seluruh jalan di Kecamatan Baranti akan saya maksimalkan pengerjaannya,” tegas Syahar-panggilan akrab Syaharuddin Alrif.
Sementara itu, Camat Baranti, Mastura, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. “Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para kelompok tani atas kerja kerasnya. Upaya ini sangat mendukung program swasembada pangan dan menjaga kesuburan tanah untuk generasi mendatang,” ujarnya.(rif)

Artikel Syahar dan Koptan Tanam Padi Organik di Pareng pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Sidrap Takyuddin Masse, Anggota DPRD Dapil II Ruslan, Kepala Dinas PSDA Andi Safari Renata, Sekretaris Dinas TPHPKP (Pertanian) Suriyanto, Camat Panca Lautang, jajaran kepala desa, unsur Forkopimca, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, serta para petani setempat.

Setibanya di lokasi, Syaharuddin Alrif langsung turun ke sawah untuk memanen padi bersama petani. Kehadiran orang nomor satu di Bumi Nenek Mallomo tersebut disambut hangat warga yang tampak antusias mengikuti prosesi panen.
Berdasarkan hasil ubinan, produktivitas lahan di wilayah tersebut menunjukkan angka yang menggembirakan, yakni mencapai 5,7 dengan estimasi hasil panen sekitar 9,1 ton per hektare. Capaian ini menjadi bukti konkret besarnya potensi sektor pertanian di Desa Lise.
Syahar-panggilan akrab

Bupati Syaharuddin memaparkan, Desa Lise memiliki luas persawahan kurang lebih 800 hektare. Secara administratif, Kecamatan Panca Lautang memiliki luas sawah 5.340 hektare, sementara total luas lahan persawahan di Kabupaten Sidrap mencapai 52.227 hektare.

“Pertanian adalah fokus utama kami. Sidrap harus terus konsisten menjadi daerah penyangga pangan nasional yang kuat,” ujar Syahar.
Ketua DPW Nasdem Sulsel ini

juga menegaskan berbagai upaya strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan petani, mulai dari menjamin kelancaran distribusi pupuk hingga menekan harga pupuk di pasaran. Selain itu, program pengairan melalui metode Listrik Masuk Sawah (LMS) terus diperkuat.

“Alhamdulillah, saat ini distribusi pupuk lancar, harga turun, dan pengairan dengan metode listrik masuk sawah terus berjalan,” imbuhnya.
Mantan Wakil Ketua I DPRD Sulsel ini mengungkapkan, pada tahun 2025, telah dilakukan pengeboran di Desa Lise untuk mendukung program LMS seluas 437 hektare. Di hadapan para petani, ia mengajak masyarakat untuk menjaga kekompakan dan semangat gotong royong, serta tidak melupakan kewajiban sosial.
“Jika petani rajin bersedekah dan menunaikan zakat dari hasil panennya, Insya Allah hasil pertanian akan semakin berkah dan meningkat,” tuturnya.

Selain sektor pertanian, pembangunan infrastruktur di Desa Lise turut menjadi perhatian serius. Bupati berjanji akan segera merealisasikan pengaspalan jalan di desa tersebut.
“Insya Allah, tahun ini atau paling lambat tahun depan, jalan di Desa Lise akan diaspal agar masyarakat dapat menikmati akses jalan yang mulus,” tegas Syaharuddin yang disambut tepuk tangan riuh dari warga.
Di sela kegiatan, Bupati bersama BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan kematian kepada keluarga pegawai syara yang meninggal dunia senilai Rp149.333.328.

Kegiatan panen raya ini ditutup dengan sesi dialog. Bupati mendengarkan langsung aspirasi serta masukan dari para petani guna menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat agraris. (rif)

Artikel Sinergi Pemkab Sidrap dan Petani Kawal Swasembada Pangan pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan pemahaman seluruh pihak terkait upaya percepatan tanam di Kabupaten Luwu Timur.
Rakor dibuka langsung oleh Kepala DISPKP Luwu Timur, Subhang, dan diikuti oleh para penyuluh pertanian se-Kabupaten Luwu Timur. Dalam arahannya, Subhang menekankan pentingnya semangat dan komitmen bersama dalam mencapai target tanam yang telah ditetapkan.

“Kita harus tetap semangat dan optimistis dalam mencapai target. Ini penting agar sektor pertanian kita tetap eksis dan berkelanjutan ke depan,” ungkap Subhang.
Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI selaku Penanggung Jawab (Pj) Swasembada Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Taufiq Ratule.

Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya langkah mitigasi menghadapi musim kering yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus. Taufiq menjelaskan bahwa, saat ini sistem musim tanam telah memasuki pola tanam sepanjang tahun (MT 12), yang berarti tidak ada bulan tanpa kegiatan tanam.

“Semua kebutuhan harus disiapkan sejak dini, termasuk pompa air untuk mengantisipasi musim kemarau, jika ada kebutuhan sarana pendukung segera diidentifikasi dan diajukan, sehingga tidak terjadi kendala saat musim kemarau tiba,” tegasnya.
Selain itu, peran penyuluh pertanian juga menjadi perhatian utama. Ia menegaskan bahwa penyuluh harus memahami potensi wilayah masing-masing serta aktif melakukan koordinasi dan pendampingan kepada petani.

“Penyuluh harus menjadi ujung tombak dalam meningkatkan produksi. Koordinasi yang baik akan berdampak pada peningkatan hasil pertanian,” tambah Taufiq Ratule.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan selaku Pj Swasembada Pangan Kabupaten Luwu Timur, Dr. Zainal Abidin, mengungkapkan bahwa potensi lahan di Luwu Timur cukup luas, dengan target tanam yang terus teroptimalkan.

“Capaian kita saat ini sudah cukup baik, namun tetap perlu percepatan. Kita harus berbasis data dan penyuluh harus memiliki target yang jelas di wilayahnya masing-masing,” jelasnya.
Zainal juga menegaskan bahwa para petugas dan penyuluh di lapangan merupakan mata dan telinga Kementerian Pertanian dalam mengawal program tersebut.
“Keberhasilan penyuluh diukur dari peningkatan produksi pertanian. Mari kita jaga nama baik daerah dan Kementerian Pertanian dengan kerja nyata,” pungkas Zainal. (rls)

Artikel Lutim Optimis Capai Target Tanam pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Syahar meninjau kondisi infrastruktur JIAT untuk memastikan sistem tersebut berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi petani setempat.
Pemanfaatan JIAT terus dipacu guna meningkatkan produktivitas lahan pertanian di wilayah Kabupaten Sidrap.

Masih mengenakan pakaian adat setelah baru saja memimpin peringatan Hari Pendidikan Nasional, Syaharuddin juga turun langsung ke sawah untuk membajak tanah bersama petani setempat. Aksi tersebut dilakukan guna memberikan motivasi secara langsung agar para petani semakin bersemangat dalam meningkatkan produktivitas pertanian di daerah tersebut.
Penerapan JIAT di wilayah tersebut dinilai sebagai salah satu percontohan terbaik di Indonesia dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

“Program ini bertujuan agar lahan yang sebelumnya tandus dapat diolah menjadi lahan produktif yang mampu memberikan nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat,” terang Syahar.
Selain itu, Syahar mendorong petani untuk menerapkan indeks pertanaman (IP) 300 atau tiga kali masa tanam dalam setahun.

“Target ini menjadi bagian dari upaya mencapai produksi satu juta ton gabah guna mendukung program swasembada pangan nasional,” sebut Syaharuddin.
Bupati juga menyinggung pentingnya program “listrik masuk sawah” sebagai penunjang operasional sistem irigasi berbasis air tanah. Dia selanjutnya mengajak para petani untuk mengubah pola kerja menjadi lebih modern dan produktif.

“Pemerintah sudah mengurus berbagai kebutuhan. Sekarang saatnya petani mencoba dan menjalankan secara optimal,” tegas Syaharuddin.
Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan berbagai kebutuhan dasar pertanian, mulai dari penyediaan air melalui irigasi, benih unggul seperti MB 70, Cakrabuana dan sejenisnya, ketersediaan pupuk yang lancar dengan harga terjangkau, hingga obat-obatan pertanian.

Disampaikannya pula, harga gabah saat ini berada pada kisaran Rp7.300 per kilogram yang dinilai cukup menguntungkan bagi petani. “Kita ingin petani di Sidrap menjadi lebih sejahtera, bahkan mampu menjadi petani yang mandiri dan berpenghasilan tinggi,” pungkasnya.
Hadir Asisten Ekonomi Pembangunan Patahangi Nurdin, Kepala Dinas PSDA Andi Safari Renata, Sekretaris Dinas TPHPKP (Pertanian) Suriyanto, Camat Tellu Limpoe Ridwan, serta Kapolsek Tellu Limpoe Sutarman Tahir. (ady/C)

Artikel Bupati Syahar Tinjau Pemanfaatan JIAT pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Pada kesempatan itu Sekkab menjelaskan, Pemkab Sidrap menegaskan komitmennya dalam mendukung program swasembada pangan nasional sekaligus menjaga kondusivitas wilayah melalui penataan Hak Guna Usaha (HGU).
Dia mengungkapkan adanya persoalan krusial terkait penguasaan lahan oleh sejumlah pemegang HGU dengan luasan signifikan. Bahkan, sebagian izin di antaranya telah berakhir atau akan segera habis masa berlakunya.

“Kami telah bersurat dan melakukan audiensi dengan Kementerian ATR/BPN. Melalui rakor ini, kami berharap mendapatkan arahan yang jelas terkait langkah yang tepat, termasuk menyikapi permohonan perpanjangan izin HGU,” ujarnya.

Menurutnya, Pemkab kini memprioritaskan optimalisasi pemanfaatan lahan untuk mendukung swasembada pangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengambil sikap selektif, bahkan cenderung tidak membuka ruang perpanjangan izin pada lahan tertentu yang dinilai lebih strategis untuk kepentingan masyarakat luas.
Kebijakan ini juga didasarkan pada pertimbangan potensi konflik sosial yang dapat muncul di tengah masyarakat. Stabilitas keamanan dan kepentingan warga, kata dia, harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan.

“Langkah ini bukan semata soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas daerah,” tegasnya.
Rakor yang mengusung tema “Integrasi Pertanahan, Akselerasi Perekonomian, Wujudkan Tata Kelola Bersih Berkelanjutan” ini dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Hadir pula Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Andi Tenri Abeng, serta jajaran kepala daerah dan pejabat terkait se-Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan itu, Sekkab didampingi sejumlah pejabat daerah, termasuk Inspektur Daerah Mustari Kadir, Kepala Bapenda Muhammad Rohady Ramadhan, serta perwakilan dari BKAD dan Kantor Pertanahan Sidrap.
Melalui forum tersebut, Pemkab Sidrap berharap adanya solusi konkret dari pemerintah pusat yang tetap berpihak pada kepentingan rakyat, sekaligus mampu menjaga keamanan dan keberlanjutan pengelolaan lahan di daerah. (ady/C)

Artikel Sekkab Dorong Prioritas Lahan Swasembada pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Direktur Pestisida, Nelson Patubun, Kementerian Pertanian melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) secara serentak pada sekitar 5.000 hektare lahan pertanian yang tersebar di enam kecamatan, yakni Lanrisang, Suppa, Duampanua, Batulappa, Mattiro Sompe, dan Cempa.

Dalam keterangannya, Nelson mengungkapkan bahwa serangan hama penggerek batang menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak langsung terhadap produksi pangan nasional dan kesejahteraan petani.

“Pengendalian hama ini harus dilakukan secara serentak dan melibatkan seluruh petani, agar siklus hidup OPT dapat diputus dan tidak kembali menyerang tanaman,” ungkapnya.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mampu menekan penyebaran hama, tetapi juga mengembalikan produktivitas pertanian masyarakat sehingga hasil panen dapat kembali optimal.
Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, A. Sinapati Rudy, menyambut baik langkah cepat dari Kementerian Pertanian tersebut.
Dirinya mengungkapkan optimisme bahwa upaya pengendalian ini akan memberikan dampak positif bagi petani.

“Ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab persoalan petani. Kita berharap produksi pertanian dapat kembali meningkat sehingga pendapatan petani juga ikut membaik,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa keberhasilan pengendalian hama ini akan memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi petani sebagai pelaku utama, tetapi juga bagi masyarakat secara umum melalui ketersediaan pangan yang tetap terjaga serta harga yang stabil di pasaran.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para petani, sektor pertanian di Kabupaten Pinrang diharapkan tetap menjadi penopang utama ketahanan pangan sekaligus sumber kesejahteraan masyarakat. (ady/C)

Artikel Pengendalian Hama Pinrang: 5.000 Hektar Lahan Diselamatkan pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Kehadiran Andi Utta sapaan akrab Bupati dalam forum nasional ini sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menyelaraskan langkah dan kebijakan daerah dengan strategi nasional menghadapi potensi kekeringan ekstrem tahun 2026, sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan.
Rakornas dipimpin Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menyoroti prediksi kondisi iklim tahun 2026 yang menunjukkan kecenderungan musim kemarau lebih panjang dengan curah hujan di bawah normal di sebagian besar wilayah Indonesia.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan yang dapat berdampak pada sektor pertanian.
Dalam rangka mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai langkah strategis, di antaranya, optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan tanam, pemanfaatan varietas tahan kekeringan, serta penguatan sarana dan prasarana pertanian melalui pompanisasi dan pembangunan infrastruktur air.

Pemkab Bulukumba segera berupaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemetaan wilayah rawan kekeringan, serta optimalisasi jaringan irigasi dan sumber daya air yang ada.
Selain itu, langkah pendampingan kepada petani juga akan diperkuat, khususnya dalam penyesuaian pola tanam sesuai kondisi iklim serta pemanfaatan teknologi pertanian yang adaptif terhadap kekeringan.

Rakornas ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, guna menjaga stabilitas produksi pangan nasional.
Dengan keikutsertaan dalam rakornas tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulukumba diharapkan semakin siap dalam menghadapi musim kemarau 2026 serta mampu menjaga produktivitas sektor pertanian secara berkelanjutan.
Turut hadir mendampingi Bupati Bulukumba, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Andi Trismiati dan Kepala Dinas Perikanan, Thaiyeb Maningkasi. (ful)

Artikel Mitigasi Kekeringan 2026: Bupati Bulukumba Hadiri Rakornas Nasional pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Terlebih dahulu Andi Rosman menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Mentan Andi Amran Sulaiman.
Apalagi terhadap daerah-daerah di Sulawesi Selatan, khususnya Wajo yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi di wilayah tersebut.
“Kami berterima kasih atas arahan dan bantuan yang selama ini diberikan. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani Wajo,” tutur Bupati Andi Rosman usai pertemuan.

Tak hanya itu, Bupati menyampaikan permohonan bantuan pertanian untuk Kabupaten Wajo kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
“Kebutuhan kami di Wajo seperti alsintan, bantuan irigasi, embung pertanian, jalan usaha tani, kandang ternak, cetak sawah, bibit serta berbagi kebutuhan petanian dan perkebunan di Kabupaten Wajo, semua kami sampaikan hari ini ke Pak Menteri, semoga ada jalan dan solusinya agar masyarakat Wajo bisa memaksimalkan hal itu,” paparnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung program-program pertanian di daerah, termasuk optimalisasi lahan, modernisasi pertanian, dan penanganan pasca-panen.

Hasil pertemuan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan program-program konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat petani di Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Wajo.
Kabupaten Wajo sendiri terus berupaya meningkatkan produksi pertaniannya guna mendukung target swasembada pangan nasional yang digaungkan pemerintah pusat. (rls)

Artikel Andi Rosman Minta Infrastruktur Pertanian pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

“Kami mengajak semua pihak untuk senantiasa bersama mendukung pembangunan wilayah yang kita cintai sekaligus memperkuat persatuan dalam bingkai NKRI,” ujar Andi Sudirman di Balai Diklat Keagamaan Makassar, Rabu (15/4) malam.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis di tengah agenda halalbihalal PWNU Sulsel. Selain alsintan, Andi Sudirman juga menyerahkan dana hibah sebesar Rp800 juta kepada pengurus wilayah tersebut.

Gubernur menegaskan dukungan sarana pertanian ini diperuntukkan khusus bagi warga binaan PWNU Sulsel. Hal ini diharapkan dapat memacu produktivitas petani lokal dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Momentum silaturahmi ini mengangkat tema tentang membangun peradaban dan merajut harmoni. Andi Sudirman turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat persatuan dan silaturahmi antarumat. (jun)

Artikel Gubernur Serahkan Alsintan ke Kelompok Tani Binaan NU pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Pertemuan strategis tersebut membahas percepatan program pertanian modern dan penguatan infrastruktur irigasi guna mendukung swasembada pangan nasional.
Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Andi Patahangi, Inspektur Kabupaten Mustari Kadir, Kadis PSDA Andi Safari Renata, serta Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Ibrahim.

Bupati Syaharuddin Alrif menegaskan, Kabupaten Sidrap berada di garis terdepan dalam mendukung visi swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden dan Menteri Pertanian.
“Kami sangat serius menyokong program swasembada pangan. Hasil panen Sidrap pada tahun 2024 mencapai 440.000 ton dengan nilai Rp2,5 triliun. Setelah dilakukan optimalisasi, angka tersebut melonjak signifikan menjadi 667.000 ton dengan nilai ekonomi mencapai Rp4,6 triliun,” papar Syaharuddin.

Dia menambahkan, dengan dukungan modal dan bantuan dari kementerian, Sidrap mampu memberikan kontribusi balik yang jauh lebih besar bagi kedaulatan pangan nasional.
Melalui program pertanian modern seperti Indeks Pertanaman (IP) 300, optimasi lahan non-rawa, serta program listrik masuk sawah, Pemkab Sidrap mematok target ambisius pada tahun ini.
“Kami menargetkan produksi pertanian di Sidrap mencapai 1 juta ton pada tahun 2026. Fokus kami adalah memaksimalkan fungsi PSDA untuk meningkatkan produktivitas dari yang sebelumnya 5–6 ton per hektare menjadi 8–13 ton per hektare,” tegasnya.

Kepala BPLIP Kelas 1 Makassar, Rustan Massinai, mengapresiasi transformasi pertanian di Sidrap. Menurutnya, dukungan infrastruktur seperti perbaikan pupuk, irigasi, dan alsintan telah mengubah wajah pertanian Sidrap menjadi lebih modern.
“Dukungan pada tahun 2025 telah membuat Sidrap bertransformasi ke pola tanam, panen, hingga hilirisasi modern. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi Sidrap menjadi yang tertinggi di Sulawesi Selatan,” ungkap Rustan.

Dia memaparkan sejumlah target teknis untuk Sulawesi Selatan, termasuk pembangunan 45 unit irigasi tersier, 60 unit irigasi perpompaan (irpom), serta optimasi lahan rawa dan non-rawa guna memastikan ketersediaan air bagi petani.

Pertemuan ditutup dengan harapan agar program cetak sawah segera terealisasi sepenuhnya. Pihak BPLIP juga berkomitmen untuk memberdayakan pengusaha lokal dalam pengerjaan proyek fisik di lapangan agar sesuai dengan kondisi geografis dan medan di Kabupaten Sidrap. (ady/C)

Artikel Swasembada Pangan Sidrap: Raih 440.000 Ton & Rp2,5 Triliun pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Dikatakan Husniah, gerakan swasembada pangan melalui program CSR ini merupakan sebuah komitmen tinggi yang diperlihatkan pemerintah. Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah penopang pertanian di Sulawesi Selatan. Sehingga pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong penguatan sektor pertanian agar semakin maju dan berdaya saing.

”Saya tidak akan berhenti untuk terus mendorong pertanian kita semakin baik dan maju. Program Cetak Sawah Rakyat ini akan terus dioptimalkan demi mendukung peningkatan produksi pertanian serta kesejahteraan petani. Selain itu, dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) juga akan terus ditingkatkan, tidak hanya melalui sistem pinjam pakai tapi juga kepemilikan langsung,” tandas Husniah.

Bupati Gowa pun mengapresiasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas dukungan dan berbagai program strategis yang telah diberikan kepada Kabupaten Gowa, khususnya dalam pengembangan program CSR tersebut. Husniah pun optimis dengan program CSR ini produksi padi akan meningkat.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa, Zubair Usman, mengatakan, program CSR ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah pusat dalam menjawab tantangan kebutuhan pangan yang terus meningkat.

Zubair mengatakan, sebelum adanya program CSR ini, lahan-lahan banyak yang tidak produktif. Tapi setelah dibuka dan ditata, kini menjadi sawah produktif siap ditanami. Efeknya, tidak hanya menambah luas lahan, tapi juga menjadi bagian dari upaya peningkatan produktivitas serta kesejahteraan petani.

”Program CSR yang kita kembangkan ini sekira 40 hektare yang tersebar di Kecamatan Pallangga dan Parangloe. Dari luasan tersebut, ditargetkan mampu menghasilkan rata-rata 5-6 ton per hektare sehingga berpotensi menambah produksi sekitar 2.500 hingga 3.000 ton gabah kering panen (GKP) setiap musim tanam. Insya allah tahun ini juga telah kami usulkan 30 hektare lagi untuk program yang sama,” kata Zubair.

Zubair pun optimis, program cetak sawah rakyat ini akan berjalan baik sebab didukung juga bantuan sarana dan prasarana pertanian berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor roda empat, traktor roda dua, crawler, pompa air serta peralatan lainnya yang dikelola melalui Brigade Pangan.
Selain sapra, tambahnya, juga menyalurkan benih unggul bersertifikat di antaranya varietas Mekongga, Inpari 32, Inpari 9, Inpari 47 dan Nutrizinc. Pilihan benih unggul ini untuk memastikan hasil produksi yang lebih optimal lagi.

Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dede Sulaiman, mengatakan, kegiatan pertanian merupakan program prioritas nasional dengan dua fokus utama yakni intensifikasi dan ekstensifikasi melalui program Cetak Sawah Rakyat serta optimasi lahan.
”Ini program prioritas nasional dan salah satu wilayah yang potensial dalam pengembangan program swasembada pangan di Indonesia adalah Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Gowa. Program ini sudah berjalan sejak 2025 dan dilanjutkan tahun ini (2026),” kata Dede.

Dikatakan Dede, untuk lahan sawah yang telah eksisting, pemerintah juga menyiapkan program optimalisasi lahan yang dapat diakses oleh daerah. Di Sulawesi Selatan sendiri, program ini mencakup hampir 60 ribu hektare lahan.

”Untuk lokasi-lokasi sawah eksisting, ada program optimasi lahan. Jika masih ada potensi lainnya, kami siap mendukung untuk Gowa lagi. Harapan kami, sawah yang eksisting bisa menjadi lahan produktif untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan,” kata Dede. (sar)

Artikel Gowa Optimalkan 40 Ha Lahan untuk Program Cetak Sawah Rakyat pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Pertemuan strategis tersebut membahas percepatan program pertanian modern dan penguatan infrastruktur irigasi guna mendukung swasembada pangan nasional.
Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Andi Patahangi, Inspektur Kabupaten Mustari Kadir, Kadis PSDA Andi Safari Renata, serta Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Ibrahim.

Bupati Syaharuddin Alrif menegaskan, Kabupaten Sidrap berada di garis terdepan dalam mendukung visi swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden dan Menteri Pertanian.
“Kami sangat serius menyokong program swasembada pangan. Hasil panen Sidrap pada tahun 2024 mencapai 440.000 ton dengan nilai Rp2,5 triliun. Setelah dilakukan optimalisasi, angka tersebut melonjak signifikan menjadi 667.000 ton dengan nilai ekonomi mencapai Rp4,6 triliun,” papar Syaharuddin.

Dia menambahkan, dengan dukungan modal dan bantuan dari kementerian, Sidrap mampu memberikan kontribusi balik yang jauh lebih besar bagi kedaulatan pangan nasional.
Melalui program pertanian modern seperti Indeks Pertanaman (IP) 300, optimasi lahan non-rawa, serta program listrik masuk sawah, Pemkab Sidrap mematok target ambisius pada tahun ini.

“Kami menargetkan produksi pertanian di Sidrap mencapai 1 juta ton pada tahun 2026. Fokus kami adalah memaksimalkan fungsi PSDA untuk meningkatkan produktivitas dari yang sebelumnya 5–6 ton per hektare menjadi 8–13 ton per hektare,” tegasnya.
Kepala BPLIP Kelas 1 Makassar, Rustan Massinai, mengapresiasi transformasi pertanian di Sidrap. Menurutnya, dukungan infrastruktur seperti perbaikan pupuk, irigasi, dan alsintan telah mengubah wajah pertanian Sidrap menjadi lebih modern.

“Dukungan pada tahun 2025 telah membuat Sidrap bertransformasi ke pola tanam, panen, hingga hilirisasi modern. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi Sidrap menjadi yang tertinggi di Sulawesi Selatan,” ungkap Rustan.

Dia memaparkan sejumlah target teknis untuk Sulawesi Selatan, termasuk pembangunan 45 unit irigasi tersier, 60 unit irigasi perpompaan (irpom), serta optimasi lahan rawa dan non-rawa guna memastikan ketersediaan air bagi petani.

Pertemuan ditutup dengan harapan agar program cetak sawah segera terealisasi sepenuhnya. Pihak BPLIP juga berkomitmen untuk memberdayakan pengusaha lokal dalam pengerjaan proyek fisik di lapangan agar sesuai dengan kondisi geografis dan medan di Kabupaten Sidrap. (ady/C)

Artikel Syahar Terima Audiensi BPLIP Makassar pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Bupati Bantaeng, Uji Nurdin menghaturkan apresiasi kepada Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Menurutnya, penghargaan tersebut sebagai motivasi agar jajarannya lebih baik lagi bekerja demi terciptanya pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Terima kasih Pak Gubernur, dan Terima kasih kepada jajaran saya yang telah bekerja maksimal sehingga kita mendapatkan penghargaan ini. Mari kita jadikan penghargaan ini untuk memperbaiki kinerja kita gar lebih maksimal lagi, ” katanya.

Sementara Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menekankan pentingnya keselarasan program antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menginstruksikan  jajaran pemerintah di Sulawesi Selatan untuk mengikuti arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendukung program strategis nasional.
“Bapak Presiden beserta jajaran telah  menjalankan berbagai kebijakan strategis, terutama di bidang swasembada pangan. Sulawesi Selatan saat ini  masuk dalam peringkat empat besar produksi stok padi nasional. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini,” ujarnya.

Hingga kini, Pemkab Bantaeng terus berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah diraih. Yang mana tentu saja merupakan hasil kerja bersama unsur Forkopimda dan seluruh instansi terkait.

Hadir bersama Bupati Bantaeng yakni Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, Sukma Hadi Siregar. Momentum ini juga menjadi ajang silaturrahmi sekaligus wujud aspirasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada daerah yang menunjukkan kinerja terbaik pada berbagai sektor, khususnya pengelolaan lingkungan hidup.(rls)

Artikel Bantaeng Terima Apresiasi Pemprov Sulsel pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Kegiatan dipimpin Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman,dan dihadiri Wagub Sulsel, Unsur Forkopimda Sulsel, Bupati dan Walikota, Wakil Bupati dan Wakil Walikota se Sulsel, Kepala BNN Sulsel, FKUB Sulsel dan undangan lainnya tersebut membahas poin-poin strategis mulai dari ketahanan pangan, hilirisasi, hingga efisiensi anggaran pusat di daerah.
Ditemui usai kegiatan, Andi Ina mengungkapkan kebanggaannya atas tren positif sektor pertanian di Kabupaten Barru. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produktivitas pertanian Barru menunjukkan angka yang sangat menggembirakan.

“Alhamdulillah, peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Barru mencapai 19,20 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 13,7 persen. Realisasi luas tanam kita juga mencapai sekitar 36.000 hektare, dari target 31.086 hektare pada tahun 2025,” ungkap Andi Ina kepada Kabid Humas IKP
Capaian ini katanya, mempertegas posisi Barru sebagai daerah yang sukses mendukung program swasembada pangan nasional. Terkait instruksi Gubernur mengenai gerakan “Jumat Bersih” yang selaras dengan Gerakan Indonesia ASRI arahan Presiden Prabowo Subianto, Bupati Andi Ina menegaskan bahwa Kabupaten Barru sebenarnya telah memiliki tradisi kebersihan yang mapan.
“Jauh sebelum Gerakan Indonesia ASRI menjadi arahan nasional, Pemkab Barru telah rutin melaksanakan Gerakan Rabu Bersih. Kegiatan ini berjalan mulai dari tingkat OPD hingga ke desa dan kelurahan bersama masyarakat,” tegasnya.

” Dengan adanya instruksi baru, Pemkab Barru akan menyesuaikan jadwal aksi agar sinkron dengan gerakan serentak se-Sulsel “, imbuhnya
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa sejumlah kebijakan nasional telah berjalan efektif di Barru, seperti Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, serta respons cepat terhadap program Sekolah Rakyat. Terkait strategi penyiapan lahan untuk menjemput anggaran APBN, Pemkab Barru akan segera melakukan inventarisasi aset agar lahan tersedia secara clear and clean.
Dalam keterangannya, Bupati Andi Ina menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di Kabupaten Barru tidak lepas dari dukungan kolektif. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati akan selalu membangun komunikasi yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Saya bersama Wakil Bupati akan selalu bersinergi dengan Pimpinan DPRD Barru, jajaran Forkopimda Barru, serta seluruh elemen masyarakat. Sinergi ini adalah modal utama bagi kami untuk memastikan seluruh arahan Bapak Presiden dan Bapak Gubernur dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan,” tegasnya.
Dia menutup dengan menyatakan bahwa kehadiran jajaran pimpinan daerah Barru secara lengkap dalam Rakorda ini merupakan bukti keseriusan untuk “tancap gas” demi kesejahteraan masyarakat Barru. (udi/D)

Artikel Bupati Barru Andi Ina Hadiri Rakorda Tingkat Sulsel pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Kegiatan dipimpin Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman,dan dihadiri Wagub Sulsel, Unsur Forkopimda Sulsel, Bupati dan Walikota, Wakil Bupati dan Wakil Walikota se Sulsel, Kepala BNN Sulsel, FKUB Sulsel dan undangan lainnya tersebut membahas poin-poin strategis mulai dari ketahanan pangan, hilirisasi, hingga efisiensi anggaran pusat di daerah.
Ditemui usai kegiatan, Andi Ina mengungkapkan kebanggaannya atas tren positif sektor pertanian di Kabupaten Barru. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produktivitas pertanian Barru menunjukkan angka yang sangat menggembirakan.

“Alhamdulillah, peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Barru mencapai 19,20 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 13,7 persen. Realisasi luas tanam kita juga mencapai sekitar 36.000 hektare, dari target 31.086 hektare pada tahun 2025,” ungkap Andi Ina kepada Kabid Humas IKP
Capaian ini katanya, mempertegas posisi Barru sebagai daerah yang sukses mendukung program swasembada pangan nasional. Terkait instruksi Gubernur mengenai gerakan “Jumat Bersih” yang selaras dengan Gerakan Indonesia ASRI arahan Presiden Prabowo Subianto, Bupati Andi Ina menegaskan bahwa Kabupaten Barru sebenarnya telah memiliki tradisi kebersihan yang mapan.
“Jauh sebelum Gerakan Indonesia ASRI menjadi arahan nasional, Pemkab Barru telah rutin melaksanakan Gerakan Rabu Bersih. Kegiatan ini berjalan mulai dari tingkat OPD hingga ke desa dan kelurahan bersama masyarakat,” tegasnya.

” Dengan adanya instruksi baru, Pemkab Barru akan menyesuaikan jadwal aksi agar sinkron dengan gerakan serentak se-Sulsel “, imbuhnya
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa sejumlah kebijakan nasional telah berjalan efektif di Barru, seperti Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, serta respons cepat terhadap program Sekolah Rakyat. Terkait strategi penyiapan lahan untuk menjemput anggaran APBN, Pemkab Barru akan segera melakukan inventarisasi aset agar lahan tersedia secara clear and clean.
Dalam keterangannya, Bupati Andi Ina menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di Kabupaten Barru tidak lepas dari dukungan kolektif. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati akan selalu membangun komunikasi yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Saya bersama Wakil Bupati akan selalu bersinergi dengan Pimpinan DPRD Barru, jajaran Forkopimda Barru, serta seluruh elemen masyarakat. Sinergi ini adalah modal utama bagi kami untuk memastikan seluruh arahan Bapak Presiden dan Bapak Gubernur dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan,” tegasnya.
Dia menutup dengan menyatakan bahwa kehadiran jajaran pimpinan daerah Barru secara lengkap dalam Rakorda ini merupakan bukti keseriusan untuk “tancap gas” demi kesejahteraan masyarakat Barru. (udi/D)

Artikel Bupati Andi Ina Hadiri Rakorda Tingkat Sulsel pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

”Alhamdulillah, dengan turunnya TNI, Dandim, hingga Babinsa, harga gabah sudah sesuai standar. Kalau tidak, masih banyak tengkulak yang bermain,” ujar Zulhas di hadapan para petani dan pejabat daerah di Kabupaten Maros.​
Selain pengawasan harga, Zulhas juga menekankan penguatan kelembagaan melalui Koperasi Desa (Kopdes). Kopdes akan bekerja sama dengan Bulog dan TNI untuk menampung hasil panen petani guna menghindari permainan harga oleh tengkulak.​

Nantinya, Kopdes akan berperan sebagai offtaker yang membeli hasil usaha rakyat dan UMKM untuk disalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kopdes akan menyuplai ke SPPG, jadi roda ekonomi berputar di desa. Semua ini untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar kita tidak perlu impor daging, telur, atau ayam lagi.​
Target Ekspor dan Swasembada​Menko Pangan memaparkan bahwa stok beras nasional saat ini sangat kuat, mencapai lebih dari 3 juta ton.

Melalui momentum launching serapan gabah di Taroada ini, pemerintah menargetkan pembelian gabah setara beras sebesar 4 juta ton pada tahun ini.
Dengan angka tersebut, pemerintah optimistis Indonesia tidak hanya berhenti mengimpor, tetapi mulai mengekspor.​
”Tahun lalu kita beli 3 juta ton, tahun ini kita targetkan naik jadi 4 juta ton. Insyaallah, tahun ini kita tidak hanya tidak impor, tapi kita bisa ekspor beras,” tegasnya.​
Selain karbohidrat, Zulhas mengungkapkan bahwa fokus pemerintah tahun ini adalah mengejar swasembada protein yang meliputi komoditas ikan, ayam, dan telur guna memastikan keberlanjutan program MBG tanpa ketergantungan pada produk luar negeri.​

Penyederhanaan Aturan dan Dukungan Daerah​Untuk mempercepat target tersebut, pemerintah telah memangkas birokrasi melalui Inpres, salah satunya mengenai penyaluran pupuk.
Dari semula 144 aturan yang rumit, kini disederhanakan menjadi hanya tiga jalur utama: Kementerian Pertanian, Pabrik Pupuk, dan langsung ke rakyat.​
Di tingkat daerah, Menko Pangan memuji kolaborasi Bupati Maros dan Bupati Gowa yang telah memberikan dukungan luar biasa dalam penyediaan lahan pertanian.
Sebagai bentuk apresiasi dan penguatan logistik, pemerintah berencana membangun masing-masing satu gudang pangan baru di Kabupaten Maros dan Gowa.​
”Kedaulatan pangan adalah kehormatan bangsa. Tidak ada bangsa yang terhormat jika makannya masih tergantung pada orang lain,” tutup Zulhas. (ari/c)

Artikel Menko Pangan Targetkan Swasembada Protein dan Ekspor Beras pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Acara pelepasan mengusung tema “Terwujudnya Swasembada Pangan, Industri Unggul Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal”. Dalam sambutannya, Bupati Irwan menyampaikan bahwa penyuluh saat ini berada di bawah naungan Kementerian Pertanian.
“Kepada teman-teman penyuluh secara administrasi kita dipisahkan, akan tetapi tupoksi kita di wilayah Luwu Timur tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Kolaborasi kita harus tetap terjaga” ujar Bupati Irwan.

Irwan menambahkan bahwa Menteri Pertanian, sangat berkomitmen memberikan kontribusi terbaik bagi sektor pertanian, sehingga sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama.
“Tujuannya adalah kita akan Swasembada pangan menuju kesejahteraan masyarakat yang maju dan mandiri, salah satunya dengan membuat industri-industri pertanian di Kabupaten Luwu Timur,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh stakeholder pertanian. “InsyaAllah dalam waktu dekat kita akan kumpulkan para petani, para penyuluh, termasuk juga pendukung fasilitas pertanian, kaitannya dengan program pemerintah daerah yakni Baruga Tani,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja (Kamtimker) Burau, Darmawan, dalam laporannya, menyampaikan Bahwa berdasarkan dengan Inpres No 3 tahun 2025, tentang pendayagunaan PP dalam rangka percepatan swasembada pangan, maka sejak tanggal 1 Januari 2026 Penyuluh Pertanian bersatus Pegawai Kementerian Pertanian.

“Jadi kami sampaikan bahwa sebanyak 138 Penyuluh Pertanian yang ada di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 120 PNS, 14 PPPK, dan 4 CNPS yang akan beralih ke Kementerian Pertanian,” ujar Darmawan.
Darmawan menambahkan bahwa walaupun secara administrasi status sebagai pegawai Kementerian Pertanian, akan tetapi tugas dan fungsi tetap mengawal dan mendampingi kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Luwu Timur demi terwujudnya visi misi Bupati dan Wakil Bupati yakni Luwu Timur Maju dan Sejahtera.
Pada kesempatan ini juga, Irwan menyerahkan SK Pengalihan Penyuluh Pertanian secara resmi dan melakukan pemasangan rompi Penyuluh Pertanian kepada perwakilan yang diterima oleh Pj. Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku Luwu Timur, Dr. Ir. Djamaluddin Algani.

Turut hadir Anggota DPRD Daerah Pemilihan Wotu-Burau, H. M. Sarkawi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Andi Djuana Fachruddin, para Kepala OPD, Camat Burau, para Penyuluh Pertanian, Kepala Desa, dan peserta lainnya. (rls)

Artikel Irwan Lepas 138 Penyuluh Pertanian Lutim pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.