Ketua Fraksi PPP DPRD Makassar, Irwan Hasan, menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, termasuk dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Kota Makassar. Menurutnya, pertumbuhan penduduk, pembangunan kawasan perkotaan, serta meningkatnya aktivitas ekonomi harus diimbangi dengan kebijakan lingkungan yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Persoalan lingkungan bukan lagi isu pelengkap dalam pembangunan, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian serius kami akan terus memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai kepentingan masyarakat dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan,” ungkapnya, Kamis (16/7).

Ia menilai salah satu tantangan terbesar yang harus segera diperkuat adalah sistem pengelolaan sampah. Menurutnya, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan melalui pengangkutan semata, tetapi membutuhkan perubahan sistem yang dimulai dari pengurangan sampah di tingkat rumah tangga, pemilahan, hingga pengolahan akhir yang lebih modern dan ramah lingkungan.
“Pengelolaan sampah harus dibangun secara menyeluruh mulai dari pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir. Kalau sistemnya diperkuat, maka dampaknya bukan hanya lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.

Selain persoalan sampah, Wakil Ketua Komisi C DPRD Makassar ini juga meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), khususnya yang dihasilkan oleh kegiatan usaha maupun fasilitas pelayanan yang memiliki potensi mencemari lingkungan. Ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tidak boleh dipandang sebagai formalitas administratif dalam proses perizinan.

“Amdal merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap pembangunan memperhatikan daya dukung lingkungan. Karena itu, pelaksanaannya harus diawasi secara konsisten agar pembangunan dan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan,” katanya.

Sementara itu, Anggota Fraksi PPP DPRD Makassar, Fasruddin Rusli menilai penguatan kebijakan lingkungan harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam menjaga lingkungan tidak akan tercapai tanpa partisipasi aktif warga.

“Pemerintah memiliki tanggung jawab menghadirkan regulasi dan pelayanan yang baik, tetapi masyarakat juga harus menjadi bagian dari solusi budaya menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi produksi sampah harus terus dibangun karena persoalan lingkungan adalah tanggung jawab bersama,” jelasnya.

Ia menambahkan, Fraksi PPP akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada perlindungan lingkungan sekaligus mengawal pelaksanaannya agar seluruh program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kami ingin pembangunan di Kota Makassar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan. Kota yang maju adalah kota yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan,” tuturnya. (ita/rif)

Artikel Fraksi PPP DPRD Makassar Dorong Politik Lingkungan Jadi Prioritas Pembangunan pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.