MAMUJU, BKM — Sejumlah pasien yang berobat di Rumah Sakit Regional Sulbar dengan menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, mengeluhkan lambannya pelayanan petugas BPJS yang ada di rumah sakit tersebut. Direktur Rumah Sakit Regional Sulbar, dr Ade, ketika dikonfirmasi BKM di kantornya, akhir pekan lalu, mengatakan, masalah pelayanan di loket BPJS di rumah sakit yang dipimpinnya, bukanlah kewenangannya.
”Kami hanya mampu mengkoordinasikan saja. Kami telah sering mengkomunikan secara baik dengan pihak BPJS Kesehatan Sulbar untuk dilakukan penambahan loket pelayanan BPJS di RS Regional Sulbar. Tapi sampai saat ini belum juga ada penambahan,” akunya.
Abd Rahim, warga Binanga, salah seorang peserta BPJS Kesehatan sempat marah kepada petugas yang ada di RS Regional Sulbar. Pasalnya, petugas tersebut berbelit-belit dalam memberikan pelayanan. ”Perlu ada sebuah perbaikan sistem. Jangan ada pelayanan semacam ini. Kami datang ke rumah sakit mau dilayani. Bukan mau tambah penyakit kami akibat ulah petugas BPJS yang lamban. Ini bisa memancing emosi kami,” katanya dengan nada tinggi, Jumat (10/7).
Kepala BPJS Sulbar, Tati, ketika dikonfirmasi BKM via telepon selulernya, pada hari yang sama, mengatakan, dirinya sedang rapat. Pihaknya akan perintahkan dr Kartolo untuk mengecek masalah yang terjadi di Rumah Sakit Regional Sulbar. ”Saya akan perintahkan dr Kartolo ke RS Regional Sulbar untuk mengecek mengenai keluhan pelayanan kepada pasien,” katanya enteng dari balik telepon. (ala/mir/b)
ketgam:
IST
Jamil Barambangi
SKPD Diminta Genjot Capaian Anggaran
MAMUJU, BKM — Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Sulbar diminta untuk menggenjot pencapaian anggaran. Penyebabnya, hingga akhir semester pertama tahun 2015 ini, realisasi anggaran SKPD rata-rata masih di bawah 40 persen. Hal tersebut ditegaskan Sekprov Sulbar, Jamil Barambangi saat memimpin pertemuan dengan SKPD yang berlangsung di ruang kerja Sekprov, Jumat (10/7).
Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah SKPD tersebut, Sekprov Jamil Barambangi menyampaikan, untuk APBD sebagian besar hingga saat ini realisasi masih di bawah 40 persen. Sementara, untuk realisasi DAK masih ada beberapa SKPD yang realisasinya masih 0 persen. Disebutkan, hingga 30 Juni, realisasi baru mencapai 29,94 persen. Jika hingga 30 Juli realisasi APBD masih di bawah 40 persen, sesuai intruksi dari gubernur akan dilayangkan teguran tertulis.
”Selama ini yang diberikan masih teguran lisan. Jika hingga batas waktu yang ditentukan tidak mencapai realisasi, akan diberikan teguran tertulis. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Dan SKPD harus menggenjot pencapaian anggaran terutama setelah lebaran nanti. Apalagi, pemerintah memberikan sanksi bagi Pemda yang tidak menepati programnya sesuai yang ditargetkan, akan dikenakan sanksi berupa pemotongan gaji selama enam bulan. Bahkan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kita berharap, jangan sampai kena sanksi. Oleh karena itu, seluruh SKPD harus bekerja keras untuk merealisasikan program-programnya sesuai target yang telah direncanakan,” tandas Jamil.
Ia juga menyampaikan, sesuai informasi yang diperoleh dari Unit Layanan Pengadaan (ULP), masih ada SKPD yang belum menyampaikan daftar kegiatannya ke ULP. Dalam pertemuan tersebut, Sekprov Sulbar, Jamil Barambangi juga mengingatkan SKPD bahwa KUA PPAS telah diserahkan ke DPRD, sehingga diminta SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Terutama SKPD yang memiliki anggaran yang digeser. (ala/mir/c)
