Mappatunru Siap Bongkar Skandal Kasus Dana Aspirasi

JENEPONTO, BKM — Anggota DPRD Jeneponto, Andi Mappatunru dipastikan hadir sebagai saksi dalam pemeriksaan kasus dugaan suap yang diduga dilakukan oknum jaksa terkait penanganan kasus dana aspirasi.
Pemanggilan Mappatunru sebagai saksi berdasarkan surat Asisten Pengawasan Jaksa Utama Pratama Kejaksaan Tinggi Sulselbar Dr Heri Jerman SH MH Nomor B -18/R 4. 7/Hkt.3/07/2015 perihal keterangan sebagai saksi tertanggal 13 Juli 2015.
“Saya sudah terima suratnya. Saya diminta hadir di kantor Kejati Sulselbar untuk menjadi saksi atas laporan saudara Saparuddin terkait dugaan suap oknum jaksa, pada Senin 27 Juli 2015,” kata Andi Mapatunru, Rabu (22/7).
Dalam laporan Saparuddin disebutkan bahwa sejumlah legislator, masing-masing Samsuddin Karlos dan Andi Tahal Fasni telah menyetor uang senilai Rp750.000.000 dan diterima langsung oleh kakak kandung Abd Rahman Morra,SH,MH selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulselbar, berdasarkan surat Perintah Kejati Sulsel No 348)R4/Hi1 /06/2015 tanggal 23 Juni 2015.
Mappatunru yang juga Ketua DPC PKB Jeneponto mempertanyakan mengapa dirinya yang dijadikan saksi atas laporan tersebut.
“Saya heran kenapa saya yang dijadikan saksi. Saya kira dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka dana aspirasi DPRD Jeneponto, ternyata bukan,” cetusnya.
Meski demikian, Mappatunru menegaskan siap menjalani pemeriksaan itu sekaligus membongkar kebobrokan oknum jaksa yang dimaksud.
“Saya siap dan akan kooperatif memberikan informasi soal jaksa itu. Seharusnya kasus dana aspirasi dilakukan secara kolektif kolegial antara eksekutif dan legislatif , karena itu atas merupakan kebijakan mantan Bupati Jeneponto almarhum H Radjamilo. Dia sebagai penentu kebijakan pada waktu itu. Kalau sudah meninggal, bagaimana,” ujarnya.
Mappatunru menilai kalau kasus ini seharusnya di-SP3-kan. Dia berdalih, tidak mungkin memeriksa orang yang sudah meninggal dunia. (krk-ril/c)