Warga Belau Utara Tolak Hasil Pilkalem

MAKALE, BKM — Pemilihan Kepala Lembang (Pilkalem) Belau Utara, Kecamatan Masanda, Tana Toraja usai dilaksanakan Senin (29/6) lalu. Pemilihan berlangsung serentak bersamaan dengan 50 lembang lainnya.
Hasilnya, Frederik Umbu keluar sebagai pemenang. Dia mengantongi 260 suara, disusul Andarias Pallawa 256 suara dan urutan ketiga Alharis Tandilinggi dengan 69 suara.
Meskipun tahapan Pilkalem Belau Utara telah selesai, namun calon nomor urut tiga Alharis Tandilinggi tidak menerima hasil tersebut. Sebab selama proses berlangsung, ditengarai terjadi kecurangan yang dilakukan oleh panitia pemilihan yang diketuai Bonga Lilin, bekerja sama dengan Ketua Badan Pemusyawaran Lembang (BPL) Ampu Lembang, seorang pensiunan guru juga ayah kandung Frederik Umbu.
Penolakan terhadap hasil pilkalem itu disampaikan puluhan masyarakat Lembang Belau Utara yang berasal dari beberapa dusun saat menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Tator dan gedung DPRD, Rabu (22/7).
Kordinator aksi yang juga calon Kepala Lembang Belau Utara Alharis Tandilinggi tampil menyampaikan aspirasi dan tuntutannya saat diterima anggota DPRD Josephine Maria Palamba dan Andarias Buttutasik di ruang komisi 1 DPRD Tana Toraja.
”Kami menolak hasil pemilihan Kepala Kembang Belau Utara, sebab ditengarai pihak penyelenggara tidak netral dan berpihak kepada sala satu calon,” kata Alharis.
Aktivis LSM ini kemudian membeberkan, sehari sebelum pemilihan, Ketua Panitia Bonga Lilin dan Ketua BPL Ampu Lembang diduga telah melakukan ‘serangan fajar’ alias money politik.
”Hal ini sangat merugikan pihak kami. Atas kejadian dan pelanggaran tersebut, kami laporkan secara pidana ke Polres Tana Toraja,” tegas Alharis.
Selain itu, daftar pemilih juga terindikasi direkayasa oleh panitia penyelenggara. Sejumlah warga yang tidak punya hak pilih tetap diperbolehkan mencoblos. Termasuk calon kepala lembang yang meraih suara terbanyak, tidak berdomisili di Belau Utara, melaikan beralamat Pantan Makale.
”Barang bukti yang kami temukan di lapangan semuanya sudah diserahkan ke Polres Tator untuk memperkuat penyidikan,” ujar Alharis lagi.
Menyusul penolakan ini, warga menyegel kantor Lembang Belau Utara. Penyegelan akan terus berlangsung hingga proses hukum di kepolisian selesai.
Anggota DPRD Tator Josephine Maria Palamba yang menerima aspirasi warga, berjanji untuk menindaklanjutinya. Dia akan berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk memberikan penilaian dan keputusan.
”Aspirasi dan keinginan masyarakat Lembang Belau Utara ini sangat berharga, sehingga kami memberi atensi. Ini akan menjadi pertimbangan dewan untuk merekomendasikan kepada bupati untuk memganbil keputusan,” terang Josephine Palamba. (gus/rus/b)