Connect with us

Sulselbar

Kantor Camat dan Gedung Pertemuan tak Miliki IMB

-

SOPPENG, BKM ­­ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakatnya. Dengan terang-terangan mereka melanggar Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara.
Aturan tersebut mengharuskan setiap bangunan gedung negara dilengkapi dengan dokumen perizinan berupa Izin Mendirikan Bangunan(IMB). Sementara saat ini, beberapa bangunan milik Pemkab Soppeng tidak mengantongi IMB.
Salah satunya adalah pembangunan gedung kantor Camat Marioriawa dan gedung pertemuan masyarakat di Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa. Kedua bangunan ini sementara dalam proses pengerjaan. Bahkan bangunan fisiknya sudah mencapai 30 persen. Dari pantauan BKM, di lokasi kedua proyek ini tidak terdapat papan IMB yang terpasang.
Candra, salah seorang warga Marioriawa mengatakan, jika memang betul ada pembangunan kantor pemerintah tidak memiliki IMB, ini merupakan contoh yang tidak baik bagi masyarakat.
”Kami sebagai masyarakat sangat mengapresiasi kucuran anggaran yang cukup besar diberikan Pemkab Soppeng untuk Kecamatan Marioriawa tahun ini. Tetapi anggaran yang besar juga harus disertai dengan pengawasan, agar dana tidak mubasir sehingga apa yang kita harapkan dapat terwujud,” ujarnya.
IMB, kata dia, merupakan instrumen penting dalam pembangunan prasarana gedung dan lain-lain. Jika hal penting ini diabaikan, maka RAB dikhawatirkan tidak sesuai dengan fisik bangunan yang dilaksanakan.
Camat Marioriawa Muhammad Evinuddin yang ditemui BKM belum lama ini, mengaku tidak mengetahui IMB bangunan bakal kantornya ada atau tidak. ”Nanti saya tanyakan,” kelitnya.
Hal senada dikatakan Wandy, pengawas dari CV Maulana Consultani. ”Kita hanya mengerjakan proyek. Soal IMB, coba tanyakan ke Dinas PU,” katanya singkat.
Terpisah, Kadis PU Risal yang dihubungi melalui telepon selularnya, mengakui kalau pembangunan gedung kantor Camat Marioriawa dan gedung pertamuan masyarakat memang belum memiliki IMB. Namun pihaknya tetap akan menerbitkan IMB tersebut, karena menjadi kewajiban dalam perda.
”Semua jenis gedung bangunan milik pemerintaha ataupun umum wajib memiliki IMB. Hanya saja, salah satu persyaratan administrsi harus punya sertifikat tanah. Sementara kantor Camat Marioriawa dan gedung pertamuan masyarakat Marioriawa, saya belum tahu pasti apakah ada sertifikatnya atau tidak,” terangnya. (ono/rus/b)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini