Sulselbar

Keluarga Korban Lakalantas Komplain BPJS


BANTAENG, BKM — Keluarga Mardiani Gassing, korban kecelakaan lalulintas komplain terhadap standar pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan LO (Layanan Operasional) Bantaeng.
Hal ini disampaikan adik kandung Mardiani, Munir Gassing, Kamis (23/7). Kata dia, kakaknya dipersulit dalam hal pengurusan klaim penjaminan oleh BPJS. “Kakak saya dipersulit sehingga tidak diklaim penjaminannya di rumah sakit,” ujarnya.
Mardiani yang sehari-hari bertugas sebagai kepala sekolah di salah satu SD mengalami kecelakaan tunggal, Rabu (22/7) dalam perjalanan pulang menuju rumahnya. Saat hendak pulang, Mardiani menumpang sepeda motor ojek di pangkalan kota Bantaeng.
Di tengah perjalanan, dia tidak menyadari pakaian yang dikenakan Mardiani tersangkut di gir roda belakang motor tersebut. Diapun terjatuh dan menderita beberapa luka. Korban lalu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.
Karena korban termasuk peserta BPJS Kesehatan, maka pihak rumah sakit meminta persyaratan administrasi menyangkut biaya perawatan. Munir menuruti persyaratan tersebut. Dia kemudian mengurus kelengkapan administrasi yang dimaksud.
Munir merasa dipersulit karena pihak BPJS meminta surat keterangan dari kepolisian tentang peristiwa yang menimpa Mardiani. Menurut Munir, BPJS daerah lain tidak mensyaratkan surat keterangan polisi kalau hanya kecelakaan tunggal.
“Informasi yang kami peroleh dari sejumlah daerah di luar Bantaeng, bahwa tidak perlu ada surat keterangan polisi kalau hanya kecelakaan tunggal. Cukup keterangan dari pihak Jasa Raharja sudah bisa dilakukan klaim oleh BPJS,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Kantor LO BJPS Bantaeng Fadillah, membantah kalau dikatakan pihaknya mempersulit pelayanan. Dia juga mengatakan bahwa, pihaknya tidak mengeluarkan persyaratan tentang surat keterangan kecelakaan dari kepolisian. “Bukan kami yang mengeluarkan persyaratan tersebut,” ujarnya.
Dijelaskan Fadillah, dalam kasus lakalantas, pihak Jasa Raharja yang berwewenag mengeluarkan surat keterangan. Adapun persyaratannya, kata dia, juga ditentukan oleh Jasa Raharja.
“Jadi, mengenai surat keterangan lakalantas dari kepolisian, itu dipersyaratkan oleh pihak Jasa Raharja,” jelasnya.
Fadillah menunjukkan surat perjanjian antara PT Jasa Raharja dengan PT Askes nomor: P.42.1/SP/2013 dan 236/III.2/KTR/113 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan koordinasi manfaat dalam implementasi jaminan sosial bidang kesehatan dan bidang kecelakaan lalulintas.
Dimana, lanjut Fadillah, PT Jasa Raharja menindaklanjuti penyampaian informasi yang diterima dan harus memberikan jawaban kepada BPJS Kesehatan. “Kami hanya melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku,” kuncinya. (wam/rus/c)

Komentar Anda





To Top
.