Kriminal

Kasus Dana BLUD Labuang Baji Mengendap


MAKASSAR, BKM — Kasus dugaan korupsi Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun 2013-2014 senilai Rp38 miliar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji yang ditangani pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar hingga kini belum berproses.
Kepala Kejari Makassar, Deddy Suwardy Surachman dikonfirmasi terkait progres kasus ini mengaku belum ada perkembangan terbaru. Pihaknya masih terus mendalami dugaan korupsi dana pengelolaan keuangan. ” Salah satu yang didalami adalah penggunaan dana pengadaan alat kesehatan,” kata Deddy, Minggu (26/7).
Deddy mengatakan, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Menurut dia, tim penyelidik belum menemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan kasus itu ke penyidikan serta menetapkan tersangka.
Dia mengakui kalau penyelidik masih fokus menelusuri penggunaan dana yang bersumber dari dana sharing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulsel dan APBN itu, tidak sesuai peruntukannya.
Fakta tersebut juga didukung adanya bukti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel. “Ada indikasi dana dari dua anggaran digunakan untuk satu kegiatan,” urai Deddy.
Menurutnya, pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam mengusut kasus ini. Alasannya, untuk mencari bukti perbuatan melawan hukum bukanlah hal yang mudah. Penyelidik harus teliti dalam mengkaji dokumen dan pelaksanaan dana BLUD tersebut.
Sementara Direktur Rumah Sakit Labuang Baji, Enrico Marentek, belum berhasil dikonfirmasi. Nomor telepon miliknya tidak aktif. Sebelumnya, Enrico mengaku telah menggunakan dana yang bersumber dari Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Sulsel sesuai dengan peruntukan yang diatur undang-undang.
Penggunaan dana tersebut, lanjut dia, mengacu pada Undang-undang nomor 44 tahun 2009, tentang Rumah Sakit yang menjelaskan tentang pengelolaan keuangan harus sesuai BLUD.
Tujuannya, kata dia, untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat dan efesiensi penggunaan anggaran, serta membayar biaya operasional rumah sakit. BLUD mulai dibentuk tahun 2012 dan mulai efektif pada tahun 2013.(mat-ril/c)

Komentar Anda





Comments
To Top
.