Legislator Beber Dugaan Suap Penyaluran DAK

BELOPA, BKM — Anggota DPRD Luwu dari Partai Bulan Bntang, Summang bersuara lantang atas jawaban Bupati Andi Mudzakkar terhadap Pemandangan Umum Fraksi Fraksi dalam rapat paripurna tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014, Jumat (24/7).
Politisi PBB dari daerah pemilihan (dapil) III Luwu itu mengkritisi program pembangunan lapak di Pasar Padang Sappa dan pemanfaatan Pasar Lamasi.
“Di Pasar Padang Sappa ada pembangunan lapak, apakah ini ulah oknum atau memang program pemerintah. Ini harus diseriusi. Jangan biarkan pedagang di pasar itu dikorbankan. Bagi saya, ini tidak benar,” kata Summang.
Menurut dia, pembangunan pasar harus mengedepankan aspek ekonomi kerakyatan. Jika praktik ilegal dibiarkan, maka imbasnya pada perputaran ekonomi masyarakat.
”Bupati harus tegas terhadap pembangunan dan pengelolaan pasar. Termasuk kejelasan retribusinya,” ketus Summang saat mendengar jawaban Bupati Luwu atas pandangan umum fraksi yang diwakili Sekkab Syaiful Alam.
Sementara anggota DPRD Luwu lainnya Bahar dari Fraksi PAN, mengkritisi soalmutasi kepala sekolah (kepsek) yang dilakukan baru-baru ini. Sebab hingga saat ini, mereka yang digeser belum menerima SK mutasi sehingga terkesan mengambang.
Bahar juga menyoroti penyerapan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Luwu. Karena sampai memasuki triwulan dua, penyerapan anggaran terkesan pilih kasih terhadap sekolah, apakah SD, SMP maupun SMA.
Bahar mengindikasikan adanya kongkalikong atau berdasarkan suka alias ‘main mata’ dengan salah satu oknum kepala bidang di Dinas Pendidikan. Khususnya soal sekolah mana yang harusnya diberi anggaran.
”Bahkan ada dugaan suap dari oknum kepsek kepada pejabat di Disdik agar diberi bantuan anggaran untuk sekolahnya. Kalau disogok oleh kepsek tertentu, baru diberi bantuan DAK. Sementara yang kepseknya tidak menyogok, tak diberi bantuan walaupun kondisi bangunannya jauh dari layak untuk dijadikan tempat belajar mengajar. Ini harus disikapi oleh pimpinan SKPD,” cetus Bahar dengan nada tinggi.
Pertanyaannya kemudian, tambah Bahar, jika ada oknum kepsek yang berani menyogok salah satu kabid di Dinas Pendidikan, dari mana sang kepsek mengambil uang. Karenanya, dia berjanji akan secepatnya menggelar hearing dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga guna mengklarifikasi hal ini.
Sebelumnya, Sekkab Luwu syaiful Alam membacakan naskah Ranperda Pertanggung Jawaban Bupati Luwu atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terkait pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PAN menyoal alokasi belanja yang tidak terserap sebesar Rp38 miliar lebih tahun 2014. Sementara pada item belanja operasi terdapat alokasi anggaran yang tidak terserap sebesar Rp53 miliar.
Syaiful Alam menjelaskan, untuk realisasi belanja yang tidak terserap sepenuhnya dengan ketersediaan anggaran, tentunya merupakan penghematan. Meski begitu, kegiatan tetap berjalan efektif, efisien dan sesuai output yang diharapkan.
Disebut Staiful Alam, belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Dari beberapa item belanja dialokasikan untuk dana SMK sebesar Rp5,6 miliar, SMP Rp15,7 miliar lebih dan alokasi untuk SD Rp 27 miliar lebih.
”Sementara untuk pemanfaatan Pasar Lamasi dan pembangunannya, kita harapkan nantinya ke depan tidak ada lagi pasar pasar liar yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat demi memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat Lamasi,” jelas Syaiful Alam.
Terhadap fraksi lain, yakni Fraksi Demokrat, PDIP Perjuangan dan Fraksi Golkar, Syaiful menyampaikan terima kasih atas saran, masukan dan harapan serta persetujuan untuk melanjutkan pembahasan dua jenis ranperda. (wan/rus/b)