Metro

Sertifikasi Ditahan, Guru Menjerit


MAKASSAR, BKM –Nasib para guru di Kota Makassar masih terus digantung. Pasalnya, proses pencairan tunjangan sertifikasi yang merupakan hak mereka terlalu lambat direalisasikan.
Akibatnya, hingga akan berakhirnya Juli ini, hak para guru belum juga bisa dinikmati. Padahal, dananya sudah masuk di kas daerah.
Menurut Syamsuddin, Pegawai Pengelola Data Sertifikasi Kurikulum SMA Negeri 4 Makassar, Rabu (29/7) mengaku dirinya sampai saat ini masih bingung, ada kendala apa yang menyebabkan tunjangan sertifikasi tak kunjung direalisasi. Padahal, sejumlah kabupaten/kota di Sulsel, sudah merealisasi tunjangan sertifikasi.
Dia meminta Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto untuk bisa memerintahkan instansi terkait untuk mencairkan apa yang menjadi hak para guru sertifikasi.
Keluhan dari Syamsuddin juga dirasakan para guru lainnya yang mengeluhkan sudah dua kali tertunda pembayaran sertifikasi mereka. Jika berpedoman pada regulasi, 2015 ini setiap guru seharusnya menerima tunjangan tersebut dua kali masing-masing Maret dan Juni.
Mutalib, Admin ADK sertifikasi SMKN 4 Makassar turut mempertanyakan lambatnya pembayaran tunjangan sertifikasi. Ia mengungkapkan, dana sertifikasi semuanya telah ditransfer ke pemkot sejak per Januari namun hingga saat ini belum ada pencairan yang didapatkan. Ia berharap Pemerintah Kota dan Dinas Pendidikan membayarkan tepat waktu tidak seperti apa yang terjadi saat ini.
Menyikapi keluhan dari guru, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Hasbi menjelaskan, pemicu terhambatnya pembayaran tunjangan sertifikasi guru salah satunya karena kurangnya jam mengajar guru.
Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Makassar sementara melakukan verifikasi terkait dengan hal tersebut. ” Sementara proses verifikasi jam mengajar guru,”ujar Hasbi, kemarin.
Parahnya lagi, jelas Hasbi, ada oknum guru yang berani memalsukan tandatangan kepala sekolahnya lantaran jam mengajarnya kurang. Ia menegaskan, jika ada oknum guru yang memalsukan tandatangan kepala sekolahnya akan dikenakan sanksi tegas. Karena perbuatan tersebut telah melanggar aturan hukum.
Terkait keterlambatan pembayaran tersebut, Hasbi mengimbau para guru untuk bersabar menunggu proses yang sementara berlangsung. ” Sabarmaki, tidak ada juga untungnya kami menunda pembayaran,” imbau Hasbi.
Menyikapi belum terealisasinya tunjangan sertifikasi guru membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mulai bertanya-tanya. Dewan menegaskan akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, pekan depan. Pemanggilan dilakukan untuk meminta klarifikasi atas polemik tunjangan sertifikasi guru yang belum terealisasi hingga saat ini.
Ketua Komisi D, Mudzakkir Ali Djamil, kemarin, mengatakan, Komisi D telah melayangkan surat pemanggilan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Makassar untuk mendengarkan alasan mereka mengapa sertifikasi guru belum juga dicairkan.”Kita telah jadwalkan pemanggilan mereka minggu depan. Termasuk mengevaluasi kembali kinerja Disdikbud Kota Makassar,”ujarnya Mudzakkir.
Menurut Mudzakkir, Seharusnya tunjangan tersebut sudah dicairkan paling lambat Juli ini, Namun pada kenyataannya hingga akhir Juli ini dana sertifikasi guru belum diterima. “Kita akan evaluasi semua kinerja pejabat Dinas Pendidikan Kota Makassar, terlebih lagi mereka sangat sulit mau datang ke dewan jika dipanggil,”katanya.
Anggota Komisi D DPRD Makassar lainnya, Iqbal Djalil, sempat berang karena Disdikbud belum juga menyerahkan data sertifikasi guru yang belum dicairkan yang mereka janjikan.
“Kami sudah minta datanya tapi belum juga diserahkan. Mereka seakan-akan menyepelekan lembaga dewan,”ujarnya. (arf-man-ita/b)

Komentar Anda





Comments
To Top
.