Metro

Cabut Perwali dan Perda Mandul


MAKASSAR, BKM–Peraturan Wali Kota (Perwali) dan Peraturan Daerah (Perda) dibentuk sebagai instrumen yuridis atau payung hukum dari segala aktivitas didalam Kota Makassar.
Hanya saja, perwali dan perda yang telah dibentuk tidak serta merta berjalan dengan baik, bahkan ada perwali maupun perda yang telah disahkan selama enam tahun yang lalu belum juga berlaku efektif. Padahal, anggaran untuk menyusun dan membahas satu perda membutuhkan ratusan juta hingga miliaran rupiah dari kantong rakyat.
Sebetulnya, jika Pemerintah Kota Makassar konsisten menegakkan peraturan daerah dan peraturan wali kota, maka tak begitu sulit mewujudkan Makassar tidak rantasa. Berbagai model kesemrawutan di Makassar sudah ada perda dan perwalinya.
Sayangnya perda-perda dan perwali tersebut mandul dan tak lebih hanya garang diatas kertas saja.
Sebut saja, Perwali No 94 Tahun 2013 mengenai larangan truk 10 roda beroperasi di siang hari. Hingga saat ini masih kita jumpaia truk enam dan 10 roda melenggang manis berjalan di AP Pettarani pada siang hari. Tak satupun petugas yang terlihat menertibkan mereka.
Sama halnya dengan Perwali No.20 Tahun 2010 tentang larangan gudang dalam kota. Hingga perda ini dilahirkan, Kota makassar belum juga terbebas dari aktivitas gudang dalam kota seperti yang sering dijumpai di ruko Toddopuli, Jalan Veteran, di kawasan Kecamatan Wajo dan wilayah lainnya.
Lebih parah lagi, seharusnya pemkot lebih menerapkan Perda No.4 Tahun 2009 tentang larangan buang sampah. Kalau perda ini diterapkan otomatis Makassar Bebas Sampah bisa berjalan baik, sebab dalam perda tersebut telah tersusun sanksi tegas bagi pelanggarnya.
Anggota DPRD Kota Makassar lagi-lagi menyalahkan Pemerintgah Kota Makassar yang belum konsisten menjalankan perda dan perwali yang sudah ada, seperti halnya Perwali Nomor 94 Tahun 2013 tentang Peraturan Operasional Kendaraan Angkutan Barang di wilayah Makassar. Pemkot dinilai belum mampu membendung dan mengakomodir keberadaan truk yang berasal dari Kabupaten Gowa masuk ke Jalan AP Pettarani tersebut.
Ketua DPRD Makassar, Farouk M.Betta, Kamis (30/7) mengatakan, perwali tidak perlu dicabut, akan tetapi pemerintah kota harus fokus mengakomodir kebijakan yang telah dibuat dan fokus pada jam operasional truk untuk direvisi.
“Aktifitas truk memang sudah marak terjadi apalagi di AP Pettarani. Kalau perwali dicabut maka truk akan semakin marak. Begitupun dengan perda dan perwali lainnya,”ujar Farouk di ruang kerjanya.
Hal senada dikemukakan anggota Komisi B, Basdir. Ia menegaskan, peraturan yang disahkan bersama pemerintah dan dewan dibuat bukan hanya sekadar peraturan yang tertuang diatas kertas, tetapi mesti jalankan sebagai payung hukum. Bagaimana masyarakat mau tertib, jika pemerintahnya tidak menjalankan perda dan perwali yang sudah ada.
Legislator Partai Golkar Makassar, Andi Nurman juga berharap Pemkot Makassar bisa tegas menjalankan sejumlah perda dan perwali yang sudah ada. “Kuncinya ada di pemkot, jika pemkot tegas maka semua aturan bisa berjalan. Kalau memang perda dan perwali tidak efektif cabut saja seperti perwali soal truk,”tegasnya.
Lebih jauh, Wakil Ketua DPRD Makassar, Indira Mulyasari Paramustuti Ilham juga mengakui pengawasan Peraturan Daerah (Perda) oleh anggota DPRD Makassar Periode 2009-2014 tidak efektif.
“Kami akui jika perda yang mengatur hak-hak warga Makassar khusus untuk pendidikan baca-tulis Al Quran, Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern, Kawasan Bebas Asap Rokok, Penyandang cacat belum dilakukan penindakan secara efektif. Tugas pengawasan dari dewan juga belum maksimal,”ungkapnya.
Menurut Indira, dewan akan menggelar rapat pekan depan untuk mencarikan solusi terkait masalah tersebut.
“Pekan depan akan digelar rapat dengan Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Kabag Kesra, Dinas Kesehatan untuk mencari solusinya. Semua itu akan diperjuangkan, apalagi aturannya sudah ada,”ujarnya Indira.
Terpisah, Kabid Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan (Dishub), Andi Angkasa membantah jika dishub tidak berbuat terhadap penegakan perwali truk. Ia mengaku dishub telah menambah personel untuk bertugas di lapangan.
“Kita telah menambah personil sebanyak 100 orang. Selama ini petugas di lapangan hanya 50 orang,sementara tugas banyak. Terkait truk kami telah menjalankan perwali dengan mengamankan sejumlah truk yang melanggar,” kata Andi Angkasa.
Sebelumnya, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Makassar menyoroti 18 produk Peraturan Daerah (Perda) yang telah berlaku namun tidak berjalan optimal.
“Perda dibuat sejatinya untuk menjadi payung hukum atas persoalan yang terjadi ditengah masyarakat. Jadi pemerintah daerah dan DPRD tidak boleh lepas tangan melihat perda tersebut mubazir. Fungsi kontrol dan pengawasan yang dilakukan dewan seharusnya berfungsi dengan baik,” tegas aktivisKomite Pemantau Legislatif (Kopel) Makassar, Anwar Rasak.(man-ita/b)

Komentar Anda





Comments
To Top
.