Connect with us

Kriminal

Kasus Terminal Cargo Segera Ekspose

-

MAKASSAR, BKM — Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar segera melakukan ekspose hasil penyelidikan kasus dugaan penjualan aset pemerintah diatas lahan Terminal Cargo Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Makassar.
“Penyelidik akan menentukan langkah selanjutnya setelah melaksanakan ekspose,” kata Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulselbar, Noer Adi, Minggu (2/8).

Noer mengatakan, proses penyelidikan atas kasus ini sudah berjalan sesuai mekanisme hukum yang ada. Pemeriksaan saksi dan penelitian dokumen kerjasama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan PT Pelitagro Mustika Karya selaku pengelola juga telah dilakukan.
Kasus ini sebelumnya mengemuka pasca laporan dugaan penjualan aset Pemkot Makassar berupa lahan seluas seluas 3 hektar oleh pihak pengelola ke pihak lain. Namun Noer enggan berspekulasi apakah kasus itu akan ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak.
Hasil kajian sementara ditemukan adanya indikasi kerugian negara. Lahan yang dikelola sejak 2005 diduga sudah tidak sesuai dengan perjanjian kontrak kerjasama. Temuan itu pun didukung hasil audit kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Sulawesi Selatan.
Terpisah, kuasa hukum PT. Pelita Agro, Faisal Ibnu Mas’ud Samal, menilai kejaksaan tidak memiliki bukti untuk meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka. Menurutnya, laporan adanya penjualan lahan pemerintah sumir atau tidak jelas. “Kami pastikan tidak ada penjualan aset pemerintah diatas lahan Terminal Cargo,” kata Faisal.
Faisal menambahkan, dalam pengelolaan lahan PT. Pelita Agro hanya menjual beberapa gudang kepada rekan bisnis berdasarkan sertifikat hak guna usaha yang dimiliki PT. Pelita Agro.
Dia mengungkapkan, bahwa penjualan itu tidak melanggar aturan karena diatur dalam perjanjian kerjasama. Model perjanjian adalah hak guna serah. “Artinya, setelah masa hak guna usaha berakhir maka lahan beserta bangunan akan diserahkan kembali ke Pemkot Makassar,” jelasnya.
Adapun sertifikat hak pengelolaan lahan, kata Faisal, masih ditangan Pemkot Makassar. “Jadi mana mungkin kami bisa menjual, sementara legalitasnya masih ditangan Pemkot,” tegas Faisal. (mat-ril/c)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com


Populer Minggu ini