Headline

‘Kalau Dilarang Jualan, Kami Mau Makan Apa ?’


Langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Makassar yang merazia preman di Anjungan Losari, mulai berimbas pada eksistensi Pedagang Kaki Lima (PKL). Pasca bentrokan petugas Satpol dengan pedagang yang berbuntut pada penikaman Lurah Laelae, Subhan, Pemerintah Kota Makassar mulai mengkaji ulang tingkat kerawanan Kamtibmas Losari.

Laporan: Juni Sewang

”Kalau dilarang jualan, kami mau makan apa ?” kata Linda, pedagang Losari dengan nada ketus. Menurut dia, ruang gerik PKL Losari semakin sempit. Petugas Satpol saban hari siaga di Anjungan. Pada siang hari, hanya ada satua dua pedagang minuman ringan yang berjulan.

Bagi pedagang, keberpihakan Pemerintah Kota Makassar mulai pudar. Mereka pun mendatangi kantor Kecamatan Ujung Pandang, Selasa (4/8) untuk mempertanyakan kelangsungan nasib PKL Losari.
Saat ini, para PKL tidak lagi diperbolehkan berjualan di pelataran Anjungan Losari pada malam hari.
Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (Seremi), Firdaus yang mendampingi PKL Losari berharap, agar Wali Kota Makassar memegang janjinya, agar PKL yang telah terdaftar tetap diperbolehkan untuk berdagang.

“Para pedagang ada yang terdaftar. Sebelumnya ada pertemuan dipimpin langsung oleh Wali Kota,” kata Firdaus.
Para PKL Losari tetap meminta kejelasan sampai kapan aktifitas berjualan mereka dilarang.
“Saat ini kami tidak berjualan lagi. Ada sebahagian dari kami saat ini berjualan di Anjungan Metro,” ujar Linda, pedagang yang dua anaknya jadi korban saat bentrokan dengan petugas pecah, bulan lalu.

Di kantor camat, para pedagang meneriakkan yel-yel mendukung program pemerintah baik dari membersihkan, menjaga dan menata anjungan. Harapan para pedagang, mereka diberi kejelasan sampai kapan dilarangan berdagang. ”Kami bingung kodong kalau seperti ini. Penghasilan kami tidak ada lagi. Lantas bagaimana kami menghidupi keluarga kalau situasinya sudah seperti sekarang ini,” katanya. (b)

Komentar Anda





Comments
To Top
.