Marimin dan Syarief Pasrah

MAKASSAR, BKM–Isu mutasi kembali menghangat dilingkup Pemerintah Kota Makassar. Sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mulai kasak-kusut dan harap-harap cemas rencana mutasi September mendatang.
Selain mengantongi dua nama yakni Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Marimin Tahir serta Kepala Kecamatan Ujung Pandang, Mohammad Syarief, puluhan nama kepala SKPD dan camat yang akan dimutasi sudah berada dikantong Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.”Dua dulu, masih ada nama lainnya,”ujar Danny sapaan akrab wali kota saat berada di rumah jabatan Wali Kota Makassar, Senin (3/8) lalu.
Marimin dan syarief yang duhubungi BKM terkait namanya masuk dalam mutasi, hanya terlihat pasrah.
Marimin mengaku, dia tidak mempersoalkan mengapa dirinya masuk dalam daftar pejabat yang akan diganti, sebab perombakan dan pergantian pejabat adalah kewenangan atau hak prerogatif wali kota. “Tidak papa ji dek, kalau memang saya mau diganti,” ungkap Marimin, Selasa (4/8).
Menurutnya, mutasi atau penyegaran organisasi, agar organisasi ini terus berjalan cepat. ” Itu kan hak pimpinan. Kita sebagai bawahan hanya bekerja apalagi bukan ji kesalahan seperti korupsi,” tuturnya.
Pernyataan yang sama ditegaskan, Kepala Kecamatan Ujung Pandang, Mohammad syarief. Menurutnya, pergantian pejabat di satu pemerintahan adalah kewenangan dari kepala daerah termasuk wali kota. “Kalaupun akhirnya nanti saya diganti itu hak dari pak wali kota. Saya selaku bawahan siap menerima. Kita sama-sama tahu bagaimana jabatan itu bisa hilang, nyawa saja bisa hilang. Jadi apapun keputusan pak wali saya siap terima,”tegas Syarief.
Sebelumnya, Danny mengaku, mutasi yang akan dilaksanakan tersebut buah dari hasil evaluasi kinerja triwulan pertama dan kedua. Ia meminta seluruh kepala SKPD bisa bekerja dengan baik dan maksimal dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.
“Saya pastikan akan ada mutasi dalam waktu dekat. Bilangko lagi kapan tanggal pastinya? Janganmako dulu itu, tapi yang jelas September mendatang. Apalagi, sudah tiga bulan mi evaluasi mereka,” ujar Danny.
Danny sapaan akrab wali kota berdalih, mutasi ini memang sudah lama direncanakan karena adanya sejumlah pejabat Pemkot Makassar yang dinilainya masih berkinerja kurang dan sulit berkembang. termasuk kata dia, para camat, lurah.
Terpisah, anggota DPRD Kota Makassar juga menilai, kinerja camat, lurah dan kepala SKPD Kota Makassar sangat menyedihkan. Dewan memberikan “rapor merah”, karena tidak ada satupun neraca keuangan kecamatan yang dilaporkan dengan cara yang sitematis, akibatnya sejumlah legislator yang masuk dalam badan anggaran sulit memahami laporan pertanggungjawaban keuangan mereka.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali mengatakan, sejumlah camat dan SKPD berkinerja sangat lamban dan paling banyak dikeluhkan soal pelayanan. Banyak warga mengeluh karena camat lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada pelayanan kepada warga. “Saya terima langsung laporan itu,” ungkap ARA sapaan akranya, kemarin.
ARA mencontohkan, saat Rapat Evaluasi dan Pertanggungjawaban Penggunaan anggaran tahun 2014 yang lalu di ruang Banggar kantor DPRD Kota Makassar, tak satupun camat yang laporan keuangannya melampirkan neraca dan pelayanan, ini menandakan kinerja mereka “tidak becus”.
Hal senada dikatakan Ketua Komisi B, Hasanuddin Leo . Sejumlah SKPD termasuk camat masih didapati berkinerja lamban, termasuk tak mampu menyusun neraca keuangan mereka. Sebut saja, laporan pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima kecamatan ternyata tidak dilampirkan berapa besaran yang diterima kecamatan, seperti retribusi parkir yang dikelolah beberapa camat, retribusi pengurusan perizinan dan beberapa retribusi yang dipungut kecamatan yang tidak tertuang dalam laporan keuangan.” Kinerja kepala SKPD termasuk camat dan lurah hingga memasuk triwulan ke tiga belum menunjukkan deviden yang maksimal.(man-jun/b)