Bisnis

Penerima Tax Holiday Diperpanjang


JAKARTA, BKM — Sejumlah perubahan atau revisi pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.011/2014 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau yang dikenal tax holiday. Salah satunya adalah dihapusnya tahapan konsultasi ke presiden untuk mendapat fasilitas keringanan pajak ini.
”Sekarang konsultasi ke Presiden dipotong, karena ini yang bikin lama selama ini,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, Jumat (7/8).
Dalam aturan pemberian tax holiday yang baru, proses pemberian fasilitas tersebut menjadi lebih cepat. Revisi yang akan dilakukan yakni memperpanjang fasilitas penerima tax holiday dari sebelumnya 10 tahun menjadi 20 tahun. Khusus perpanjangan menjadi 20 tahun, memang akan dilihat secara komprehensif oleh Menteri Keuangan.
Tidak hanya sektor, namun juga besaran investasi menjadi pertimbangan. Adapun untuk nilai investasi yang mendapat tax holiday, pemerintah tetap memberikan syarat minimal Rp1 triliun. Sebelumnya, pemerintah menargetkan revisi tax holiday ini akan keluar pada akhir bulan Juli atau Agustus ini. (*mir)

Komentar Anda





Comments
To Top
.