Otoda Harus Dikaji Ulang

MAKASSAR, BKM — Mantan Menteri Pendidikan, Malik Fajar yang saat ini menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Politik, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menilai otonomi daerah (otoda) harus dikaji ulang.
Statemen itu dikemukakan menyusul banyaknya keluhan dari daerah yang menilai sistem otoda yang diharapkan pemerintah tidak berjalan semestinya. Selain itu, ada daerah yang menginterpretasikan otoda sebagai pengambilalihan kewenangan pusat ke daerah. Sehingga daerah bisa mengeluarkan kebijakan tanpa perlu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat.
“Saya kira otonomi daerah harus dikaji ulang, dievaluasi, dan dilakukan reformulasi,” katanya saat melakukan kunjungan ke Sulsel, baru-baru ini.
Kunjungan Watimpres ke Sulsel untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan Sulsel.
Prof Abdul Malik Fajar?, mengatakan, pihaknya ingin mendapatkan informasi terkait perkembangan dunia pendidikan di Sulsel. Apalagi, ternyata di Sulsel pendidikan menjadi prioritas dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulsel meningkat signifikan.
“Memang persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan politik menjadi sangat strategis, termasuk juga persoalan masalah kerukunan hidup beragama dan kehidupan demokrasi. Apalagi, di Sulsel sedang membangun demokrasi melalui pilkada serentak,” ujarnya.
Menurutnya, demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting, tapi dalam penerapannya harus komprehensif. Jangan sampai, menafikan aspek budaya dan sosial.
“Sulsel ini adalah provinsi yang merupakan kunci perkembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan menjadi barometer perkembangan Indonesia,” terangnya.
Sementara, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, mengatakan,? posisi Sulsel strategis untuk memanfaatkan potensi yang ada. Pemprov Sulsel menerapkan pendidikan gratis dan kesehatan gratis dengan pembiayaan 40 persen ditanggung Pemprov Sulsel dan 60 persen pemerintah daerah.
“Pendidikan gratis itu dilaksanakan sebelum ada dana BOS. Tekad kami untuk memperbaiki IPM dan pendidikan harus bagus,” kata Agus.
Selain pendidikan gratis, kata Agus, Pemprov Sulsel juga menerapkan program kesehatan gratis. Ia berharap, melalui kesehatan gratis angka harapan hidup warga bisa lebih tinggi dan angka kematian ibu dan bayi bisa ditekan.
“Di sektor ekonomi, kami terbaik nasional. Pertumbuhan selama tujuh tahun terakhir, selalu di atas rata-rata nasional,” ujarnya.
Agus menambahkan, Sulsel ingin menjadi? penopang utama perekonomian Indonesia, khususnya di sektor pangan. Sulsel surplus beras hingga 2 juta ton.
“Kami manfaatkan semua lahan-lahan yang ada, berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Begitupun dengan produksi jagung kami. Bahkan, banyak pabrik yang pindah dari Gorontalo ke Sulsel,” paparnya. (rhm/war/c)