Bukan Bupati yang Harus Lantik

MAMASA, BKM — Protes terhadap pelantikan tokoh adat Mamasa yang dilakukan Bupati Mamasa, Ramlan Badawi, beberapa hari lalu, terus bergulir. Tokoh adat Mamasa lainnya yang memprotes pelantikan tersebut adalah Dessirua Demmanongkan. Menurut Dessirua, pelantikan adat itu sebenarnya bukan bupati yang harus lantik. Tapi adat itu itu sendiri.Kehadiran pemerintah pada acara tersebut, kata Dessirua, pemerintah yang ada selaku saksi saja bahwa lembaga adat di Mamasa ini telah terbentuk. Jadi sangatlah keliru kalau bupati melakukan pelantikan adat. Pelantikan tokoh adat yang terjadi kemarin, telah melupakan sejarah. Sebab, sebelum melakukan pelantikan tokoh adat harus di hadirkan 15 orang tokoh adat yang ada di Mamasa
”Menurut tongkonan adat yang ada di Pitu Ulunna Salu, sebanyak 15 kehadatan tersebut adalah Tabulahan, Aralle, Mambi, Bambang, Rantebulahan, Matangga, Malabo, Tabang, Sindaga Manik, Messawa, Balla, Mamasa, Rambu Saratu, Sespa, dan Osango,” katanya.
Ke 15 kehadatan ini harus hadir sebelum dilakukan pelantikan lembaga adat. Jadi kalau 15 kehadatan ini tidak hadir, berarti pelantikan tersebut tidak mendapat pengakuan secara menyeluruh. Jadi yang harus melantik adat kemarin yang terjadi di mamasa harus taruk adar dari Tabulahan.
”Jangan kita putarbalikkan fakta sejarah yang ada. Karena kita telah mengubah fakta sejarah kalau kita melupakan asal usul sejarah kehadatan Mamasa,” tambahnya.
Sementara itu, Marthen Arruan Silomba, Sekretaris Lembaga Adat Mamasa yang dikonfirmasi BKM di rumahnya terkait pelantikan lembaga adat di Mamasa yang belum mewakili adat secara keseluruhan, mengatakan, pelantikan lembaga adat yang terjadi kemarin oleh bupati Mamasa semata adalah untuk pengakuan pemerintah bahwa di mamasa ini telah terjadi lembaga adat sekaligus mendapatkan legitimasi hukum lewat peraturan daerah Mamasa.
”Pelantikan lembaga adat itu memang tidak mewakili lembaga adat yang ada di setiap Pellembangan di Mamasaetapi lebih kepada untuk lembaga ini di perdakan,sehingga kedepan lembaga adat ini bisa berdiri kuat dalam hal bermitra dengan pemerintah dalam hal menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di mamasa,jadi pelantikan itu tidak serta merta mewakili atau mengambil alih kehadatan yang ada di Mamasa. Kita mau program lembaga ini akan mengembalikan jati diri 15 kehadatan yang ada di Mamasa atau Pitu Ulunna Salu. Kita tidak pernah melupakan sejarah kehadatan yang ada di Mamasa. Dan kita juga sangat menjunjung tinggi pemangku adat kita di Pitu Ulunna Salu. Ke depan, memang melalui lembaga ini setelah mendapat pengakuan oleh pemerintah lewat Perda tentunya. Kita akan adakan Ma’kombong duduk bersama seluruh adat yang ada di Mamasa membuat program untuk tetap utuhnya kehadatan di Mamasa,” jelasnya. (dar/mir/c)