×
Connect with us

Sulselbar

FP2KEL: Pengusiran Wartawan Tindakan Kriminalisasi

-

MALILI, BKM — Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL) Kabupaten Luwu Timur ikut menyuarakan desakan agar Kapolda Sulselbar Irjen Pol Anton Setiadji segera mencopot Kasat Reskrim Polres Lutim AKP Nur Adnan dari jabatannya.
Direktur FP2KEL Ismail Ishak mengatakan, pengusiran wartawan yang dilakukan oleh Kasat Reskrim merupakan tindakan kriminalisasi. Sebab profesi jurnalis sudah diatur dalam Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers.
Sehingga setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kegiatan jurnalis, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda Rp500 juta.
“Pasal 4 UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi. Pada pasal 18 juga jelas, pidana penjara paling lama 2 tahun bagi orang yang melawan hukum yang berakibat menghambat atau menghalangi,” jelas Ismail Ishak.
Karena itu, Ismail mendesak agar secepatnya Kapolres mengambil langkah tegas terhadap bawahannya tersebut agar diberhentikan dari jabatannya, karena dianggap tidak lagi bersinergis dengan jurnalis. Hal ini dikhawatirkan akan memengaruhi kinerja kepolisian, yang seharusnya dipublikasikan ke media, malah terjadi sebaliknya.
“Kami juga ikut mendesak agar Kasat Reskrim Polres Lutim AKP Nur Adnan dicopot. Kalau tidak, kami khawatir pengusiran kepada wartawan saat melaksanakan tugas akan terulang kepada rekan-rekan jurnalis lainnya,” tandas Ismail, kemarin.
Sebelumnya, desakan serupa sudah disampaikan pemuda di Luwu Timur, Koalisi Ornop (Lembaga Bantuan Hukum, LSM Garis Sulsel, dan Forum Masyarakat Untuk Demokrasi), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera).
Mereka menunggu langkah serius dari pimpinan kepolisian di daerah ini, apakah berani mencopot Kasat Reskrim Lutim dari jabatannya atu tidak. Sebab jika tetap dibiarkan menjabat, akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Luwu Timur. (alp/rus/b)

Share

Komentar Anda


Populer Minggu ini