Gubernur Minta Bantuan Komisi X

MAMUJU, BKM — Pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulbar. Komisi yang dipimpin Ferdiansyah ini menggelar pertemuan bersama Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, Rektor Unsulbar, Aksan Jalaluddin, Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Musakkir Kulasse, dan sejumlah stakeholder lainnya, di lantai empat kantor gubernur Sulbar, Senin (10/8).
Komisi X ini membidangi pendidikan, pemuda dan olahraga, serta kepariwisataan. Pada kesempatan tersebut, Anwar mengatakan, Pemprov Sulbar telah berhasil memperjuangkan hadirnya universitas negeri di Provinsi Sulbar yang diberi nama Universitas Sulbar (Unsulbar). Universitas ini berada di Kabupaten Majene.
Anwar pun meminta bantuan kepada Komisi X untuk dapat memperjuangkan bantuan anggaran untuk kampus Unsulbar yang saat ini membutuhkan anggaran cukup besar dari pemerintah pusat. Untuk itu, Pemprov Sulbar telah menyiapkan lahan untuk pengembangan Unsulbar tersebut.
Ketua Komisi X, Ferdyansyah, mengatakan, pihaknya berupaya membantu Pemprov Sulbar untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat dalam rangka pengembangan pendidikan di Sulbar. Apalagi, ini berkaitan dengan bidang kerja Komisi X di DPR RI, yakni pendidikan, pemuda dan olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan.
”Kami akan mengupayakan Pemprov Sulbar dapat kucuran anggaran yang lebih dari pusat untuk pengembangan pendidikan khususnya pengembangan Unsulbar seperti yang disampaikan gubernur,” kata Ferdyansyah seraya menambahkan, Komisi X ini beranggotakan 18 orang. Namun yang ikut dan hadir dengan Pemprov Sulbar hanya sepuluh orang. Delapan orang di antaranya sedang mengikuti Pemilukada di daerah lain.
Rektor Unsulbar, Aksan Jalaluddin, menambahkan, dalam memajukan pendidikan di Provinsi Sulbar memang membutuhkan anggaran tidak sedikit. Khusus di Unsulbar sendiri, saat ini menjalankan 17 program studi (prodi) dengan jumlah mahasiswa sebanyak 5.850 orang. Untuk menciptakan kenyamanan para mahasiswa dalam melakukan proses belajar mengajar, membutuhkan fasilitas kampus yang representatif.
”Untuk menunjang perkuliahan di Sulbar ini, pembangunan kampus sekarang anggarannya bersumber dari pinjaman pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Majene. Tenaga pengajar atau dosen yang mengajar di kampus Unsulbar, kebanyakan belum berstatus PNS. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dari Komisi IX untuk membantu memperjuangkan adanya anggaran dari pemerintah pusat dalam memajukan Unsulbar,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulbar, Musakkir Kulasse, menjelaskan, dalam UU No 23 tahun 2014 soal kewenangan dan pelimpahan penanganan sekolah setingkat SLTA/SMK yang ada di kabupaten agar dilimpahkan ke provinsi. Begitu pula dalam pelaksanaan dan penanganan masalah ujian nasional tingkat SLTA dan SMK agar diserahkan ke provinsi.
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Kepariwisataan Provinsi Sulbar, Herdin Ismail, menjelaskan, berbicara tentang program kepemudaan dan kepariwisataan di Sulbar, ada beberapa program yang akan dilakukan. Ia pun meminta dukungan dari Komisi X DPR RI dalam memediasi programnya ke pemerintah pusat. Sehingga program ini dapat berjalan secara maksimal.
Sementara itu, Ketua KNPI Sulbar, Ali Chandra, mengungkapkan, kepemudaan terus berperan dalam memajukan pembangunan di Sulbar. Namun aktivitas kepemudaan ini terbentur pada tidak adanya fasilitas. Salah satunya adalah gedung kepemudaan di Sulbar. Untuk itu, melalui rombongan Komisi X DPR RI ini mereka meminta dukungan untuk dapat merealisasikan kehadiran gedung kepemudaan ini. (ala/mir/c)