Politik

Penyelenggara Harus Berkoordinasi


JELANG Pemilukada di 11 daerah, KPU sebagai penyelenggara melakukan silaturahmi pengamanan ke Polda Sulselbar.
Komisioner KPU Sulsel, Faisal Amir mengungkapkan, pihaknya bersama 11 KPU daerah bersilaturahmi dalam rangka pengawalan pemilu 9 Desember nanti.
“Saat ini sudah memasuki tahapan dalam melakukan koordinasi antara pihak KPU bersama Kepolisian. Adapun dalam persiapan yang dilakukan tidak lain dalam membutuhkan pengawalan atau perhatian khusus dalam kamtibmas,”ujar Faisal.
Dari hasil pertemuan tersebut semua pihak sepakat untuk melakukan koordinasi dengan pihak Polres ditiap daerah. “Kami telah menyampaikan bahwa ada beberapa potensi-potensi dalam pengawalan khusus, misalnya tahapan pada penetapan calon, kemudian tahapan penyelengaraan kampanye,tahapan krusial, tahapan pemungutan, rekapitulasi dan penetapan calon dan yang terakhir adalah tahapan distribusi logistik,”ungkapnya
KPU, jelas Faisal membutuhkan beck up yang maksimal dari pihak pengamanan dalam rangka melaksanakan semua tahapan, pihak KPU bersama pihak kepolisian telah bersama melakukan MoU.
“Puncaknya dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan dan itu mulai dari pendistribusian logistik sampai pemungutan suara, rekapitulasi sampai penetapan calon terpilih, melalui hal ini pula pihak penyelenggara menegakkan asas transparansi agar terpercaya “imbuhnya
Kabid Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol Frans Barung Mangera,mengatakan pengamanan Pemilukada tidak terlepas atas partisipasi Polisi, masyarakat dan TNI dalam pengamanan.
“Bagi daerah yang tidak melaksanakan Pilkada, maka dapat melibatkan personilnya dalam melakukan pengamanan diwilayah perbatasan, misalnya Maros dan Makassar. Selain itu juga personil polri dari Mabes akan dilibatkan dalam penanganan pengamanan dan jumlah personil yang akan diturunkan sebanyak 1/3 pada penetapan calon sampai pelaksanaanya dengan melibat personil hingga 2/3 jumlah personil,”tutur Barung. (ish/rif/c)

Komentar Anda





Comments
To Top
.