pulsa.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa dan TOken
pulsa.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa dan TOken

MTR Tolak Pengesahan Ranperda RTRW

MAKASSAR, BKM– Aktivis dari Koalisi Masyarakat Tolak Reklamasi (MTR) menolak pengesahan Draft Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dijadwalkan, hari ini (21/8) melalui rapat paripurna.
Direktur Walhi Sulsel, Asmar Exwar menegaskan, ranperda RTRW Kota Makassar yang memasukkan reklamasi pantai telah banyak melanggar hukum. Selain itu, reklamasi sangat berbahaya bagi masa depan lingkungan yang ada disekitar pantai.
“Jika lahan pesisir seluas 4.000 ha disekitar Pantai Losari direklamasi, bisa dipastikan berdampak pada keberlangsungan lingkungan hidup,”ungkapnya di kantor Anti Cooruption Comitee (ACC) di Jalan Pettarani, Kamis (20/8).
Asmar juga menilai, jika ranperda tersebut disahkan menjadi perda dan memasukkan kawasan CoI, maka sangat memungkinkan terjadi transaksi proyek besar-besaran.
“Pansus seharusnya tidak memikirkan kepentingan investasi tetapi mengedepankan prinsip menjaga lingkungan hidup. Kita justru mnduga akan muncul potensi penyalagunaan jabatan dalam perizinan,” katanya.
Selain itu, kata dia, dari reklamasi tersebut akan menutup akses ekonomi bagi masyarakat pesisir, utamanya nelayan pencari kerang. Hal ini melanggar hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pesisir sebagaimana tertuang dalam UU No 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Ekosob, ujarnya.
Sementara itu, Direktur FIK Organisasi Non Pemerintah Sulsel, Nurdin Hasanuddin mengatakan, Pemprov Sulsel sengaja memaksa memasukkan proyek CoI meskipun tidak tertuang dalam RPJMD Sulsel tahun 2008-2013.
“Kita akan mendatangi kantor DPRD Kota Makassar besok (hari ini red) untuk melakukan aksi demo menolak pengesahan RTRW,”jelasnya.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk mengatur tata ruang reklamasi dengan benar jika Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah diparipurnakan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, salah satu masalah hancurnya reklamasi yang ada saat ini, disebabkan oleh Perda RTRW yang lama nomor 16 tahun 2006 yang tidak mengatur keseluruhan tata ruang dan wilayah. Akibatnya, banyak lahan hasil reklamasi menjadi hak milik pribadi dengan mengantongi bukti kepemilikan berupa sertifikat.(ita/war/c)


Share


Komentar Anda



Tinggalkan komentar