Dewan Soroti Lambannya Pelaksanaan Proyek 2015

ENREKANG, BKM — Rapat paripurna DPRD Enrekang dalam rangka penyampaian rapat akhir fraksi, serta pengambilan keputusan DPRD terhadap Ramperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2014 berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Enrekang, Senin (24/8).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Enrekang Banteng K ini dihadiri Bupati H Muslimin Bando dan Wakilnya HM Amiruddin dan para muspida setempat. Hampir seluruh fraksi menyoroti lambanya pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), utamanya pada bidang pengerjaan proyek tahun anggaran 2014 dan laporan keuangan dan arsip daerah yang amburadul.
Seperti disampaikan Fraksi Golkar yang dibacakan Amma Lehe. Dari hasil pemeriksaan BPK tentang laporan keungan daerah tahun 2014, ada 13 poin diantaranya laporan keaungan dan arsip SKPD yang tidak tertib.
”Tentu saja ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pak Bupati dan jajaranya untuk memberi perhatian khusus. Karena ini sangat memiliki arti penting bagi pembangunan Enrekang menuju Gerbang Emas,” kata Amma Leha saat membacakan pandangan akhirnya.
Begitupun Faksi Demokrat yang dibacakan Jayadi Suleman. Ia berharap kepada pihak eksekutif untuk lebih jeli dalam melakukan semua kegiatan-kegiatan, khususnya yang menyangkut infrastruktur jalan.
”Jika kegiatan ini berjalan, maka roda perekonomian di masyarakat bisa terus berputar. Karena itu kami dari Fraksi Demokrat mengharapkan kepada Dinas PU untuk melaksanakan proyek yang bersumber dari DAK. Sebab dikhawatirkan akan terjadi keterlambatan yang mengakibatkan timbulnya dana luncuran,” kata Jayadi.
Bupati Enrekang H Muslimin Bando dalam sambutannya, menyatakan bahwa keterlambatan pengerjaan proyek disebabkan kerena pelaksanaan tender yang baru berjalan.
”Kalau semua tender sudah selesai pada bulan Agustus, kita akan mulai pekerjaan pada pertengahan September,” terangnya. (her/rus/c)